LBH RI Datangi Dirjend Minerba RI Minta Usut Hutang Royalti Reklamasi Tambang di Jambi

Lembaga  Bantuan Bukum Republik Indonesia (LBH RI) Propinsi Jambi angkat bicara meminta usut tuntas hutang royalti reklamasi tambang di Propinsi Jambi Kabupaten Bungo.

Propinsi Jambi kemelut dunia pertamabagan legal tampak masih beroprasi, permasalah ini masalah besar bagi lembaga bantuan hukum ( LBHRI ) Propinsi Jambi.

“Kami dari lembaga bantuan hukum Republik Indonesia LBH RI melaporkan resmi kekantor IRJEN MINERBA Jakarta Pusat jalan propesor doktor seopomo menteng kecamatan tebat kantor jakarta selatan,”ungkapnya.

Ada pun tuntutan dari lembaga LBH RI

1. Meminta Dirjen Minerba Kementrian SDM RI untuk menjelaskan kepada publik nama nama pemilik IUP OP yang masih beroperasi di Kabupaten Bungo di wilayah rantau pandan Kabupaten Bungo Propinsi Jambi.

2. Pertanayakan kepada Dirjen Minerba apakan KBPC merupakan salah satu perusahan memengang IUP OP yang memiliki kewajiban royalti PNPB dan jaminan reklamasi wilayah kecamatan rantau pandan Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi.

3. Meminta penjelasan Dirjen Minirba secara penyuluh terkait kewajiban dan tanggung jawab PT NTS dan sub kontraktor pasca di cabut dari izin PKP2B di blok rantau pandan Kabupaten Bungo Propinsi Jambi.

Lembaga bantuan hukum yang di ketuai oleh ivan laya S,H beserta anggota menegaskan memita kepada kementrian SDM ini haru di ungkap ke publik ujar deni selaku sekretaris saat di kompirmasi melalui via telpohone.

Tuntutan pernyataan sikap LBH-RI akan di balas satu Minggu setelah kedatangan LBH-RI artinya Kamis depan tgl 27 Oktober 2022.(Abun)

You might also like

error: Content is protected !!