Lampung Tengah – Musrembangkam yang di laksanakan oleh kampung Negara Aji Baru, Kecamatan Anak Tuha untuk menyarap aspirasi dan pendapat dari semua kalangan masyarakat. H as l tersebut demi memajukan kampung negara aji baru tahun 2020.
Kegiatan di hadiri oleh Camat Anak Tuha, pendamping Kecamatan, Ketua LPMK, Ketua BPK, Ketua Gapoktan, Pemuda karang taruna dan seluruh tokoh masyarakat, Selasa (19/11/2019).
Musrembangkam tersebut menjadi mencekam dimana dari tokoh masyarakat, pemuda karang taruna dan ketua LPMK angkat bicara terkait kegunaan anggaran dan hasil pembangunan kampung negara aji baru sebelum nya.
Taufik ketua LPMK kecewa pagar kantor balai kampung tidak di bangun bahkan dirinya seperti di atas nama kan saja.
“Ini kekecewaan buat kami dan saya selaku ketua LPMK, untuk pagar kantor kampung ini saja tidak mampu, padahal pagar ini untuk balaikampung bukan buat pagar rumah saya dan sampai sekarang pun saya tidak mengetahui siapa saja anggota LPMK,” ungkapnya.
Masih taufik, dirinya berharap kepada camat dan kepala kampung terpilih untuk kedepan dapat membagi anggaran untuk pembangunan secara merata.
“Saya minta tolong kepada pak camat dan kepala kampung terpilih supaya kedepan untuk benar-benar membagi dana anggaran untuk pembangunan dengan tepat secara merata dan jangan hanya fokus di satu dusun saja, seperti kemarin saya tanya kepada jumadi ada penambahan BPT 80 meter, namun malah dibangun kan di tempat lain, padahal ada jalan di depan rumah saya yang masih membutuhkan untuk akses petani mengangkut hasil pertanian,” ungkap Taufik.
Selain itu, Taufik juga mengusulkan untuk pembuatan seragam aparat kampung, sebab dirinya merasa sangat miris melihat aparat kampung saat rapat tak mengunakan seragam aparat kampung.
Tuah karya ismara selaku perwakilan pemuda pertanyakan legalitas karang taruna yang sampai saat ini tak miliki SK
Dan dirinya pertanyakan dana karang taruna dari tahun 2016-2018 sebab dirinya menjabat sebagai wakil ketua karang taruna dari tahun 2016-2018.
“Sebab organisasi karang tarun dari tahun 2016 sampai tahun 2019 tidak memiliki SK dan yang jadi pertanyaan kami juga dana karang taruna selama ini dari tahun 2016 sampai 2018 kemana, karena dana karang taruna negara aji baru hanya menerima dana anggaran tersebut di tahun ini sebesar 15jt dan baru terima Rp. 11.500.000,”jelasnya.
Jumadi selaku pendamping kecamatan anak tuha mengatakan terkait masalah SK karang taruna memang herry anggara lupa-lupa ingat, saat itu waktu ada kegiataan.
“Saya menghubungi herry anggara terkait kegiatan BBKT dan lain2 tetapi terkait ligalitas memang kembali kepala kampung, sekarang kita engak harus mencari si A si B yang salah, yang lalu biarkan berlalu tapi bagaimana kedepan menjadi lebih baik,”tegasnya.
Herry anggara selaku ketua karang tatuna dan menjabat sebagai ketua BPK kampung negara aji baru menerangkan bahwa dirinya tidak pernah terima dana karang taruna.
” Apalagi sampai saya pergunakan sendiri, tapi memang pada tahun 2016-2019 ada momen-momen kegiatan di kampung yang di bantu dari kepala kampung,”terangnya.
Menurut sekertaris kampung Umri baliun bahwa dirinya selama menjadi sekertaris tak pernah tau mengenai anggaran dan mengenai persoalan legalitas LPMK dan Karang taruna.
“Itu semua kepala kampung, saya menjabat sudah 2 priode tidak tau apa-apa terkait anggaran maupaun tentang LPMK dan karang taruna, ya mungkin sebelumnya yang lain seperti itu juga,”jelas Umri.
Hal serupa yang di sampaikan hendra bendahara karang taruna, bahwa diri nya menjabat di karang taruna tidak memiliki SK dan legalitas nya tidak jelas.
“Selama tahun 2016-2019 payung hukum di karang taruna ini tidak ada, dimana SK tersebut lah yang menjadi pedoman kami untuk membantu dan menyelenggarakan program dan kegiatan untuk kampung, jangan seperti ini kami bergerak hanya mengatas namakan saja,”tuturnya.
Namun yang bawasannya jika kami bergerak mengatas namakan karang taruna jika di pertanyakan itu jelas bahwa kami karang taruna bukan abal abal, dan jika nanti misalnya ada perkumpulan seluruh karang taruna sekabupaten kami di lontarkan pertanyaan kalian ini siapa legalitas nya tidak jelas, mana SK nya.
Apa yang akan kami jawab. Lontar hendra saat usay musrembangkamp. Dan di hadiri oleh pak gapokta agus subekti dan tokoh masyarakat negara aji baru.
Terusnya, saya selaku bendahara dari tahun 2016 selama ini saya baru terima anggaran di tahun 2019 saja, sebesar Rp.11.500.000 dan dana tersebut buat kegiatan 17 agustus dan BPKT, tahun sebelumnya.
“Saya belum pernah terima dan tidak tau ada atau tidaknya dana tersebut tapi tahun 2018 setahu saya, saya hanya Rp. 1 juta saja untuk kegitan rutin BPKT di adi jaya,”ujar Hendra. (*)
