Unjukrasa Digelar TOPANRI-JPKP-NGOJPK Didepan Kejaksaan Negeri Sukadana

LAMPUNG TIMUR – Aksi damai atau unjukrasa digelar tiga lembaga dan atau organisasi kemasyarakatan (ormas) Kamis, 1/8 jam 10.00 WIB didepan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukadana. Ketiganya adalah, Tim Operasional Penyelamat Aset Negara Republik Indonesia (TOPAN RI) dan Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) serta Non Government Organisation (NGO) Jaringan Pemberantasan (JPK) Koordinator Daerah (Korda) Kabupaten Lampung Timur menyampaikan pendapat dimuka umum terkait program swasembada pangan.

Pernyataan sikap disampaikan oleh Kemas Hassanudin sebagai orator, dalam orasinya, Kemas dengan semangat mengajak masyarakat dan meminta kepada pihak Kejaksaan Negeri Sukadana untuk melawan segala bentuk tindak pidana korupsi (Tipikor) dan serius menanganinya.

“Saudara-saudara sekalian, khususnya yang terhormat pihak dari Kejaksaan, siapapun yang berani mengacak-acak Lampung Timur, berani menyelewengkan dana-dana yang ada mari kita bersama- sama menindak dengan tegas tindakan tersebut”. Ucapknya.

Perlu diketahui, Lampung Timur adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Lampung sebagian besar merupakan lahan pertanian. Penopang lumbung pangan nasional sesuai nawacita Presiden Joko Widodo menyangkut program swasembada pangan sebagaimana tercantum dalam Program Prioritas Kebinet Kerja (P3K) yang artinya pertanian merupakan sumber penghasilan dominan masyarakat Kabupaten Lampung Timur.

Mengingat pentingnya sektor pertanian ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melalu Dinas Pertanian mengalokasikan Anggaran sebesar tiga puluh milyar lebih, anggaran tersebut dipergunakan untuk belanja hibah alat dan mesin pertanian (alsintan), akan di dukung penuh, namun realisasinya harus transparan dan proporsional, bukan berdasarkan Kelompok maupun golongan.

Setelah menyampaikan pernyataan sikap, mereka meminta perwakilan Kejaksaan Negeri Sukadana agar ada yang mewakili untuk bersedia menerima surat pernyataan sikap itu. Mewakili Kejaksaan menerima surat pernyataan sikap adalah Kepala Seksi (Kasi) tindak pindana khusus (Pidsus), Rafli Vhasra SH.

Rafli mengucapkan terima kasih karna telah di suport dan akan melaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sukadana, Rizal Syah Nyaman karena tidak berada ditempat.

“Terima kasih karna telah mensuport kami, agar kinerja kami lebih baik lagi, saya apresiasi kegiatan ini dan akan segera saya laporkan kepada atasan saya agar segera mendapat perintah seperti apa nanti nya”. Kata Rafli.

Ketua Topan RI, Albazid koordinator lapangan (Korlap) usai menyerahkan surat pernyataan saat di wawancara mengatakan dugaan penyelewengan khusus di Dinas Pertanian Lampung Timur akan terus dilakukan pemantauan tentang pengadaan bantuan hibah alat mesin pertanian (alsintan).


“Ada dugaan penyelewengan dalam pengadaan hibah alsintan dan akan kami soroti terus, hingga terealisasi dengan tepat sasaran dan benar”. Tegas Bazid.

Terpisah, Ketua NGO JPK Korda Lamtim
menunggu keputusan Kepala Kepolisian Resort Lampung Timur, AKBP Taufan Dirgantoro meluangkan kesempatan beraudiensi dengan pihaknya.

Tak lain tujuannya guna menyampaikan indikasi penipuan dan penggelapan uang ganti rugi tanah masyarakat warga Desa Tanjung Qencono dan Desa Tambah Subur Kecamatan Way Bungur dengan nilai ratusan juta rupiah. Tanah tersebut lebih kurang 25 hektar untuk lokasi industri CV. Agri Starch Cabang Lampung memproduksi tepung tapioka.

“Setelah aksi ini, kita tunggu balasan surat permintaan audiensi kita dari pak Kapolres, kapan waktu beliau menerima kita, saat audience kita antarkan surat pengaduan mendampingi masyarakat sebagai korban yang merasa dirugikan”. Kata Sidik Ali Kamis, 1/8 pukul 12.30 WIB usai isoma bersama dikantor sekretariat setempat. (*)

Laporan : Ropian Kunang

You might also like

error: Content is protected !!