Zaiful Bokhari : Mereka Melanggar Kita Sikat, Kalau Merugikan Masyarakat

LAMPUNG TIMUR Masyarakat warga Desa Tanjung Qencono dan Desa Tambah Subur Kecamatan Way Bungur serta sekitarnya menyampaikan pertanyaan, kapankah sejumlah uang pembayaran ganti rugi tanah lahan garapan mereka yang dipotong dan tidak dibayar penuh dapat diselesaikan.

Pertanyaan itu sesuai janji Bupati Kabupaten Lampung Timur, Zaiful Bokhari Jumat, 14 Juni 2019 melalui Ketua Non Government Organisation (NGO) Jaringan Pemberantasan Korupsi (JPK) Koordinator Daerah (Korda) Kabupaten Lampung Timur pimpinan, Sidik Ali,S,Pd,I

Zaiful berjanji akan menanggil pihak terkait perizinan, apabila melanggar akan disikat habis. Bagi yang merugikan masyarakat, pihaknya mengambil langkah terbaik demi Kabupaten Lampung Timur kedepan.

“Senin (17 Juni 2019) kita panggil pihak terkait, terutama terkait izin, kalau mereka melanggar kita sikat. Siapa saja kalau merugikan masyarakat, pasti kita ambil langkah-langkah yang terbaik. Mohon dukungan kalian, kita sama-sama perbaiki Lampung Timur kedepan”. Tegas Zaiful Jumat, 14 Juni 2019 jam 04.07 WIB melalui aplikasi WhatssApp kepada Ketua NGO JPK Korda Lamtim, Sidik sebelum resmi dilantik dari Wakil Bupati menjadi Bupati Lampung Timur Kamis, 18 Juli 2019 di Bandar Lampung.

Uang masyarakat itu diduga dipotong oleh Mareo Korompis anak Niki Heryanto penerima kuasa dari Beni Wijaya Direktur CV. Agri Starch dan bersekongkol dengan Samsul Arifin Kepala Desa Tanjung Qencono yang disampaikan melalui pengurus NGO JPK Korda Lamtim.

Para masyarakat warga Desa Tanjung Qencono dan Desa meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur agar dapat mendesak Mareo Korompis dan Samsul Arifin selesaikan pembayaran ganti rugi tanah mereka yang diduga dipotong mereka berdua

“Ini, teman – teman pada tanya kok diam-diam saja nggak ada kelanjutannya, saya curiga, saya curiga jangan-jangan pake (permainan lewat) belakang”. Tanya Suyadi warga Desa Tanjung Qencono ketus Jumat, 5/7/2019 pukul 19.21 WIB melalui handphone korban pemotongan pembayaran ganti rugi tanah.

Selanjutnya, Sunarmi warga Desa Tambah Subur mengalami potongan uang pembayaran tanah pengganti (ruilslag) Rp. 100 juta diduga dipotong oleh Mareo dan Samsul.

“Sampai kapan kami ini harus sabar menunggu, maksudnya kami ini disuruh nunggu siapa. Nggak, saya ini nggak mendesak, tapi saya itu sekedar tanya, cuma tanya, itu saja”. Kata Sunarmi Selasa, 16/07/2019 pukul 14.08 WIB melalui sambungan handphone.

Yanti istri Sadari Sandiyo Putro mantan Kepala Desa Tanjung Qencono juga minta agar mempertanyakan kapan pembayaran ganti rugi tanah rawa milik suaminya dibayar oleh Samsul Arifin.

“Pak tolong tanya sama pak lurah kapan uang tanah kami dibayar sebab kami perlu untuk biaya anak kuliah, sayang mau berhenti karena sudah semester tujuan”. Harap Yanti (65) Selasa, 23/7 pukul 13.30 WIB melalui handphone dari pulau Bangka.

Sejumlah dugaan permasalahan yang ditemukan oleh tim investigasi NGO
JPK Korda Kabupaten Lampung Timur pasca pembebasan tanah kurang lebih 68 bidang seluas 25 hektare September 2017 di Desa Tanjung Qencono Kecamatan Way Bungur berasal dari lebih kurang 52 orang masyarakat warga Desa Tanjung Qencono dan Desa Tambah Subur, untuk lokasi industri tapioka CV. Agri Starch Cabang Lampung.

Adapun perihal berbagai macam dugaan permasalahan tersebut diantaranya
pelanggaran UUPR dan Perda RTRW, sedangkan Perda RDTR belum disusun terkait ketentuan penetapan kawasan agropolitan seharusnya di Kecamatan Bandar Sribawono bukan di Kecamatan Way Bungur oleh Samsul dan Nicky serta oknum pihak terkait yg memberikan izin lokasi dan peta izin lokasi khususnya tim koordinasi penataan ruang daerah (TKPRD).

Dugaan pemalsuan surat pernyataan ganti rugi garapan sebab masyarakat merasa tidak pernah menandatangani hanya menandatangani sporadik sebagai petunjuk penerbitan sertifikat hak milik.

Pemalsuan seharusnya (tahun) ganti rugi atau pembebasan tanah pada bulan September 2017 akan tetapi dipalsukan menjadi September 2016 (dimajukan) sesuai surat pernyataan ganti rugi garapan.

Dugaan manipulasi surat persetujuan izin lingkungan dari masyarakat warga Dusun 5 Tanjung Kencana Desa Tanjung Qencono yang terdampak.

Pemotongan sejumlah uang untuk pembayaran tanah oleh Mareo Korompis anak Nicky Heryanto penerima kuasa dari Beni Wijaya Direktur CV. Agri Starch Cabang Lampung ketika uang masih di rekening Sunarmi sesaat setelah ditransfer oleh Beni Wijaya.

Dugaan pungutan liar (pungli) untuk biaya penerbitan AJB dan pemotongan uang pembayaran tanah dengan nilai bervariasi. Penyerobotan dataran daerah garis sempadan sungai sebagai tanah negara bahkan dibuatkan sertifikat.

Tanah lebih kurang 2-4 hektar hak Sadari Sandiyo Putro diduga dijual oleh Samsul Arifin Kepala Desa Tanjung Qencono ke pihak CV. Agri Starch Cabang Lampung.
Uang untuk biaya pembayaran tanah pengganti (ruilslag) hak Sunarni dan Legimun diduga dipotong lebih kurang Rp. 225 juta.

Terdapat sejumlah sertifikat disinyalir cacat hukum sebab surat pernyataan ganti rugi garapan sebagai petunjuk penerbitan sertifikat dan tahun pembuatan surat pernyataan ganti rugi garapan dipalsukan serta dataran daerah garis sempadan sebagai tanah negara diserobot, diukur dan diajukan sekaligus diterbitkan sertifikat.

Indikasi penipuan sebab fe atau uang biaya balas jasa untuk 5 orang makelar atau broker atas pembebasan tanah kurang lebih 68 bidang seluas 25 hektare di Desa Tanjung Qencono, tidak diberi padahal surat kuasa dari Beni Wijaya Direktur CV.

Agri Starch guna mengurus pembebasan berikut surat tanah di Desa Siswo Bangun Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah bukannya di Desa Tanjung Qencono.

Penipuan diduga dilakukan oleh Nicky Heryanto dan Samsul Arifin Kepala Desa Tanjung Qencono.

Nicky berjanji belikan mobil baru dan daftarkan ibadah haji untuk Sunarmi. Lalu memberi uang 100 juta untuk Sri Hidatun guna modal usaha kantin, memberi uang 100 juta dan nazar seekor sapi untuk Muhamad Akin.

Samsul Arifin Kepala Desa Tanjung Qencono berjanji memintakan uang fe kepada Beni Wijaya Direktur CV. Agri Starch melalui Juwarif alias Arif.

Sebelumnya, Samsul Arifin Kepala Desa Tanjung Qencono dan Nicky Heryanto serta rombongan mendatangi oknum pejabat Sabtu, 30 September 2017 dirumah diduga untuk meminta agar supaya di Desa Tanjung Qencono dijadikan kawasan agropolitan (kesesuaian lahan).

Seharusnya sesuai dengan Perda Lamtim ttg RTRW ditetapkan kawasan agropolitan di Kecamatan Bandar Sribawono. (*)

Laporan : Ropian Kunang

You might also like

error: Content is protected !!