Bapenda dan BLH Lamtim, Tidak Pungut Pajak, Akan Tindaklanjuti Pencemaran ?

Taufik Hidayat Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur

 

LAMPUNG TIMUR – Menyikapi adanya pengemplangan pajak dari hasil kegiatan pertambangan pasir di Kecamatan Pasir Sakti yang dilakukan oleh Yosef Anton Edi Wijaya Komisaris PT. Jaya Pasifik Propertindo (PT. JPP), maka pihak dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lampung Timur tidak melakukan pungutan pajak sebagai pendapatan asli daerah (PAD) sebab kegiatan penambangan pasir tersebut hingga kini terindikasi masih illegal.

Selain itu, kewenangan untuk melakukan penerbitan izin kegiatan pertambangan pengusaha PT. JPP adalah merupakan kewenangan penuh Gubernur selaku Pemerintah Propinsi Lampung, selama ini Bupati Kabupaten Lampung Timur belum pernah menerima surat izin sebagai tembusan.

Teguh Purwanto Kabid Pencemaran BLH Lampung Timur

“Sejak Undang – Undang 23 kalau tidak salah, kewenangan itu sekarang sudah beralih ke Propinsi Lampung, karena untuk menerbitkan izin pertambangan adalah wewenang Gubernur atas dasar rekomendasi dari Bupati Lampung Timur”. Kata Taufik Hidayat Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lampung Timur saat dimintai keterangannya Senin, 22/7 jam 9.00 WIB diruang kerjanya.

Kemudian untuk pajak masih katanya, “sekarang pajak mineral logam dan bebatuan dulu pajak galian C sesuai Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah itu masih kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Artinya ketika itu ada pajak produksi hasil dari pertambangan pajak mineral logam bebatuan itu milik Kabupaten Lampung Timur yang disetorkan ke kas daerah”.

Pajak dari sumber pendapatan sektor mineral logam dan bebatuan khususnya dari hasil kegiatan penambangan pasir di Kecamatan Pasir Sakti dan umumnya se-Kabupaten Lampung Timur selama 3 tahun tidak diperoleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

“Namun sejak tiga tahun terakhir ini, pendapatan dari sektor mineral logam dan bebatuan, khususnya tambang pasir di Kecamatan Pasir Sakti dan di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Timur itu tidak ada realisasinya”. Tambah Taufik.

Sementara, selama ini pihak Pemerintah Propinsi Lampung belum pernah menyampaikan tembusan atas surat izin yang diberikan kepada PT. JPP kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sebagai legalitas kegiatan penambangan di Kecamatan Pasir Sakti.

“Karena izin yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Propinsi Lampung sampai saat ini, kita belum pernah mendapatkan tembusan atas izin kegiatan itu. Kami pengelola pajak sesuai kewenangan dari Pemerintah Daerah, baru menagih pajak manakala perusahaan itu sudah legal melakukan kegiatan operasi secara resmi. Ketika beroperasi tidak secara resmi, kami tidak berani memungut pajak, kalau kami memungut berarti kami melegalkan”. Jelasnya.

Masyarakat warga di Kecamatan Pasir Sakti seharusnya menyampaikan laporan ke pihak Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Kecamatan Pasir Sakti dan jajarannya agar supaya dilakukan penertiban atas kegiatan penambangan pasir illegal tersebut.

“Seharusnya, masyarakat melalui Kades melaporkan ke Camat dan Polsek setempat untuk melakukan penertiban, karena sejak 2017, pajak khususnya dari PT. JPP tidak ada hasilnya, kami tidak memungut pajak”. Tutup Sekretaris Bapenda Lamtim.

Dilain pihak, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Lampung Timur, Fauzan diwakili oleh Teguh Purwanto Kepala Bidang Pencemaran dan Konservasi Sumber Daya Alam akan menindaklanjuti indikasi percemaran air sumur yang tidak layak dikonsumsi oleh masyarakat di Kecamatan Pasir Sakti disinyalir dampak pascatambang galian pasir pengusaha PT. JPP.

“Nanti kita tindaklanjuti, dalam waktu dekat kita turun ke lapangan, siapa saja yang terdampak kita kunjungi”. Tegas Teguh Purwanto Kabid Pencemaran dan Konservasi SDA didampingi oleh Rovina Kepala Seksi (Kasi) Penegakan Hukum Senin, 22/7 jam 11.00 WIB diruang kerjanya.

Laporan :

– Ropian Kunang
– Wahyudi dan
– Salbari

You might also like

error: Content is protected !!