Nias Barat – Bupati Nias Barat Dr. Eliyunus Waruwu, S.Pt., M.Si., M.M., menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Nias Barat terbuka terhadap kritik dan koreksi dari masyarakat maupun DPRD. Namun, kritik tersebut diharapkan disampaikan secara konstruktif, berbasis data, argumentasi, serta menawarkan solusi.
Pernyataan itu disampaikan Eliyunus saat Rapat Paripurna DPRD Nias Barat dalam rangka Penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026, Senin (28/9/2026).
Menurut Eliyunus, kritik dan perbedaan pendapat merupakan bagian dari proses demokrasi. Perbedaan pandangan tidak seharusnya menjadi penghalang untuk membangun komunikasi dan mengambil keputusan bersama demi kepentingan masyarakat.
“ Kami sangat menghargai setiap kritik dan koreksi yang Bapak-Ibu sampaikan. Bahkan, saya juga menghargai apabila ada perbedaan pendapat selama proses pembahasan. Demokrasi tidak berarti kita harus selalu berpikir sama. Demokrasi justru diuji ketika orang-orang yang berbeda pikiran tetap mampu duduk bersama, berdiskusi dengan kepala dingin, dan akhirnya mengambil keputusan untuk kepentingan masyarakat,” ujar Eliyunus.
Ia juga mengapresiasi DPRD Nias Barat yang menurutnya telah menjalankan proses pembahasan secara konstruktif hingga tercapainya kesepakatan antara legislatif dan eksekutif.
“ Mitra yang baik bukanlah mitra yang setiap saat harus mengatakan iya. Mitra yang baik adalah mitra yang berani bertanya ketika ada yang belum jelas, berani mengoreksi ketika ada yang perlu diperbaiki, tetapi juga bersedia duduk bersama mencari jalan keluarnya,” katanya.
Eliyunus menilai perbedaan fungsi antara eksekutif dan legislatif merupakan hal yang wajar. Namun, ketika berbicara mengenai kepentingan masyarakat Nias Barat, menurutnya hanya ada satu kepentingan yang harus ditempatkan di atas kepentingan lainnya, yakni kepentingan rakyat.
Pemerintah Tidak Alergi Kritik
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga secara terbuka menyampaikan bahwa Pemkab Nias Barat tidak alergi terhadap kritik.
“ Silakan kritik kami, silakan ingatkan kami, silakan koreksi kami apabila ada yang kurang tepat. Tidak ada pemerintah yang sempurna. Tidak ada seorang pemimpin pun yang mempunyai seluruh jawaban terhadap setiap persoalan,” ujarnya.
Namun, ia mengingatkan pentingnya membedakan kritik yang bertujuan memperbaiki dengan kritik yang sekadar mencari kesalahan.
Menurutnya, kritik yang sehat semestinya disertai data dan argumentasi serta, jika memungkinkan, menawarkan alternatif penyelesaian.
“ Kalau ada data yang kami belum ketahui, berikan. Kalau ada solusi, mari kita kerjakan bersama. Tetapi jangan kita berlomba siapa yang paling pandai mencela, karena mencari kekurangan itu mudah, sedangkan menciptakan solusi membutuhkan pikiran, keberanian dan tanggung jawab,” tegasnya.
Ia juga mengajak para pihak yang pernah mendapat amanah dalam pemerintahan untuk tetap memberikan kontribusi melalui pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki.
“Jabatan boleh selesai, tetapi pengabdian jangan ikut selesai. Pengalaman yang pernah diperoleh dari daerah ini adalah modal yang sangat berharga. Gunakan pengalaman itu untuk menunjukkan jalan, gunakan pengetahuan itu untuk melahirkan gagasan yang berarti bagi rakyat,” katanya.
“Biarlah Kerja Menjawab Kritik”
Eliyunus menegaskan bahwa pemerintah tidak perlu menjawab setiap komentar dengan komentar atau membalas kegaduhan dengan kegaduhan. Menurutnya, hasil kerja dan manfaat pembangunan bagi masyarakat merupakan jawaban yang lebih penting.
“ Pemerintah tidak perlu membalas komentar dengan komentar. Jawaban terbaik pemerintah hanya satu: mari kita kerja. Biarlah kerja menjawab keraguan, biarlah hasil menjawab kritik, dan biarlah masyarakat yang menilai,” ujarnya.
Ia meminta jajaran pemerintah tidak terlalu sibuk merespons berbagai perdebatan di ruang digital hingga melupakan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.
“ Rakyat tidak membutuhkan pemerintahan yang setiap hari memenangkan perdebatan di grup WhatsApp atau Facebook. Rakyat membutuhkan pemerintah yang menyelesaikan persoalan satu per satu yang mereka hadapi,” tegas Eliyunus.
Anggaran Harus Menghasilkan Manfaat
Terkait Perubahan KUA dan PPAS APBD 2026, Eliyunus meminta seluruh perangkat daerah segera menindaklanjuti kesepakatan tersebut dan mempercepat tahapan penyusunan serta pelaksanaan program sesuai ketentuan.
Ia menekankan tiga hal penting: ketepatan sasaran, akuntabilitas, dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Bupati juga mengingatkan agar perangkat daerah tidak menjadikan serapan anggaran sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan.
“ Saya tidak ingin perangkat daerah sekadar mengejar angka serapan 100 persen. Serapan memang penting, tetapi manfaat jauh lebih penting dari serapan,” katanya.
Ia mempertanyakan makna serapan tinggi apabila masyarakat tidak merasakan hasil pembangunan, laporan selesai tetapi persoalan masyarakat belum terselesaikan, atau administrasi terlihat baik sementara pelayanan publik tidak mengalami kemajuan.
“Jangan bekerja sekadar untuk menyelesaikan kegiatan, tetapi bekerjalah untuk menyelesaikan persoalan,” ujarnya.
“Jabatan Adalah Giliran, Karya Adalah Warisan”
Lebih jauh, Eliyunus mengajak seluruh elemen masyarakat meninggalkan perdebatan mengenai siapa yang paling berjasa dan mengarahkan energi pada pembangunan.
Menurutnya, pembangunan Nias Barat bukan semata-mata tanggung jawab bupati, wakil bupati, DPRD maupun perangkat daerah, melainkan tanggung jawab bersama.
“Jabatan adalah giliran, kekuasaan adalah titipan, tetapi karya adalah warisan,” kata Eliyunus.
Ia menegaskan, ukuran pengabdian bukan seberapa keras seseorang berbicara di media sosial, melainkan seberapa besar manfaat yang ditinggalkan bagi masyarakat.
“ Pertanyaan yang lebih penting adalah apa yang kita tinggalkan setelah masa pengabdian kita selesai. Apakah pelayanan menjadi semakin baik, apakah anak-anak memperoleh kesempatan pendidikan yang lebih baik, apakah masyarakat semakin mudah memperoleh pelayanan kesehatan, apakah jalan dan infrastruktur semakin baik, dan apakah ekonomi masyarakat bergerak,” ujarnya.
Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat berlomba menghadirkan gagasan dan solusi.
“ Nias Barat terlalu berharga kalau energi kita dihabiskan hanya untuk pertengkaran. Kita tidak punya kemewahan waktu untuk berdebat siapa yang paling tahu, siapa yang paling pintar atau siapa yang paling benar. Yang kita butuhkan adalah siapa yang mau bekerja sama,” katanya.
Menutup sambutannya, Eliyunus kembali mengajak DPRD dan seluruh elemen masyarakat mempertahankan ruang dialog yang kritis namun konstruktif.
“ Kita boleh berbeda pikiran. Tetapi setelah keputusan diambil bersama, marilah kita berdiri bersama untuk memastikan keputusan itu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia pun menyampaikan pesan utama yang menjadi penekanan dalam sambutannya: Nias Barat tidak dibangun oleh orang yang hanya menunjukkan masalah, tetapi oleh orang-orang yang bersedia menjadi bagian dari penyelesaian.
“ Kurangi saling menyalahkan, perkuat kolaborasi. Kurangi bicara tentang siapa yang paling hebat, perbanyak kerja yang benar-benar dirasakan rakyat,” pungkasnya.
