Bupati Siak Afni Zulkifli mengungkapkan penyebab utama turunnya postur Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2026.
Hal itu disampaikan Afni dalam pengantar Nota Keuangan RAPBD-P 2026 pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura, Jumat 25 September 2026.
Menurut Afni, perubahan postur terjadi karena perkembangan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA) yang tidak sesuai perkiraan, terutama menyangkut pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Perubahan tersebut telah disepakati bersama DPRD melalui Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS-P 2026.
Data resmi yang dipaparkan menunjukkan, Pendapatan Daerah dalam RAPBD-P 2026 diproyeksikan turun Rp160,17 miliar atau 6,76 persen, dari Rp2,370 triliun menjadi Rp2,210 triliun.
Penyebab terbesarnya adalah anjloknya Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat yang turun 8,76 persen atau sekitar Rp131 miliar, menjadi Rp1,370 triliun. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga turun 9,75 persen menjadi Rp623,06 miliar.
Penurunan paling dalam terjadi pada sektor Pajak Daerah yang terkoreksi 28,38 persen atau Rp87,82 miliar, menjadi Rp221,6 miliar.
Di sisi lain, tidak semua komponen PAD anjlok. Retribusi Daerah justru naik 9,60 persen menjadi Rp138,01 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan naik 2,33 persen menjadi Rp253,18 miliar karena peningkatan laba BUMD, dan lain-lain PAD yang sah naik 35,08 persen menjadi Rp10,25 miliar.
Imbas pendapatan yang turun, Belanja Daerah terpaksa diefisiensikan. Belanja Modal menjadi pos yang paling terpukul karena dipangkas 27,23 persen menjadi Rp137,23 miliar, Belanja Transfer turun 22,80 persen menjadi Rp180,41 miliar, Belanja Pegawai turun 9,86 persen menjadi Rp969,75 miliar, serta Belanja Hibah dan Bansos juga turun masing-masing 22,63 persen dan 43,29 persen.
Dengan postur tersebut, RAPBD-P 2026 mencatatkan defisit Rp26,6 miliar yang ditutup dari SiLPA 2025 hasil audit BPK sebesar Rp41,10 miliar.
Kondisi ini tidak lepas dari tekanan fiskal yang dialami Siak sejak 2024. Bupati Afni sebelumnya menyebut Kabupaten Siak kehilangan potensi anggaran hingga Rp500 miliar pada 2026 karena tertundanya penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH). Secara keseluruhan dana yang tertunda disebut mencapai lebih dari Rp500 miliar, namun baru sekitar Rp29,8 miliar yang dicairkan.
Untuk itu Pemkab Siak melakukan langkah efisiensi besar-besaran sekitar Rp700 miliar pada TPP ASN, perjalanan dinas, pertemuan, beasiswa, bansos dan hibah. Postur APBD yang sebelumnya berada di kisaran Rp3,2 triliun dipangkas menjadi Rp2,6 triliun, kemudian menjadi Rp2,3 triliun, dan ke depan diproyeksikan berada di kisaran Rp2 triliun menyesuaikan kemampuan fiskal riil.
Meski tertekan kebijakan pusat, Afni memastikan Pemkab tetap fokus mencapai target RPJMD 2021-2026. Di awal pidato, Afni juga menyampaikan apresiasi atas raihan Opini WTP ke-15 berturut-turut dari BPK RI sebagai buah kerja sama eksekutif dan legislatif.
