Sebuah dokumen internal yang bocor ke publik memantik kegaduhan dan kritik tajam terkait kabar rencana perjalanan dinas besar-besaran rombongan Pemerintah Kota Metro ke Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dari dokumen itu, tertulis sedikitnya 22 orang nama pejabat yang tercantum sebagai peserta dalam kunjungan empat hari yang diduga dibungkus dengan label “kerjasama antar daerah”, “capacity building”, “studi banding”, dan “kunjungan lapangan pengendalian inflasi komoditas pertanian”.
Rombongan yang dikemas sebagai kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) itu tidak hanya berisi para pejabat teknis pengendalian inflasi. Di dalam daftar peserta tercantum nama Wali Kota, beberapa kepala dinas lintas urusan, kepala bagian di sekretariat daerah, analis, staf administrasi, bahkan offtaker dan satu orang petani cabai.
Susunan seperti ini memicu kecurigaan publik, apakah seluruh peserta itu benar-benar relevan dengan tujuan pengendalian inflasi cabai, atau lebih mirip ajang kunjungan birokrasi. Jika tujuannya belajar pengendalian inflasi cabai, cukup perwakilan TPID inti, dinas pangan, perdagangan, dan mungkin satu dua pelaku usaha.
Namun, jika sampai belasan pejabat dan staf ikut, sulit bagi publik untuk tidak melihatnya sebagai paket jalan-jalan berkedok kerja. Padahal, kebijakan pusat selama dua tahun terakhir berfokus mendorong efisiensi belanja perjalanan dinas dan menekan studi banding yang tidak jelas output-nya serta menjadikan rencana rombongan besar Metro ini terasa ketinggalan zaman.
Padahal Menteri Dalam Negeri dan Menteri PANRB sering mengingatkan agar belanja perjalanan dipangkas dan hasilnya terukur. Di tengah tekanan itu, rombongan berpuluh peserta dari sebuah kota kecil menimbulkan pertanyaan moral dan administratif. Ini yang namanya kebesaran badan, kekecilan alasan.
Pola seperti ini sebagai pengulangan praktik lama yang sudah sering dikritik, yaitu rombongan besar dengan tujuan yang kabur. Ibarat sedang hidup di era di mana setiap rupiah belanja perjalanan dinas dipertanyakan manfaatnya. Kalau satu daerah mengirim dua puluh lebih orang hanya untuk empat hari, pertanyaannya sederhana, berapa banyak pengetahuan yang bisa diserap, dan siapa yang benar-benar akan memakainya ketika pulang.
Dokumen rencana yang bocor tersebut minim kejelasan mengenai peran setiap peserta serta indikator keberhasilan yang diharapkan. Tujuan kegiatan tertulis cukup umum, yaitu transfer teknologi pertanian, kerja sama antar daerah, dan capacity building.
Namun tidak ada uraian konkrit tentang kegiatan teknis yang akan dilakukan, target kuantitatif atau misalnya target penurunan harga cabai, peningkatan pasokan, atau perbaikan sistem rantai pasok maupun rencana tindak lanjut setelah rombongan kembali ke Metro.
Tanpa itu, fasilitas hotel, tiket, dan uang harian berisiko menjadi tujuan akhir bukan sarana untuk kerja nyata. Ini bukan soal melanggar hukum atau tidak, tetapi soal moral anggaran. Warga sedang diminta berhemat, pusat memotong perjalanan dinas, tapi di bawah ada rombongan yang tampak lebih sibuk merancang siapa yang ikut jalan daripada apa yang dibawa pulang untuk warga. Pesan yang terbaca ke publik sangat buruk.
Analisa cepat terhadap susunan peserta menunjukkan inkonsistensi. Terdapat kepala dinas yang tugas pokok dan fungsi (tupoksi) rutinnya dapat diwakilkan, ada pula kepala bagian yang tupoksinya tidak bersentuhan langsung dengan fungsi teknis pengendalian inflasi.
Selain itu, tercantum pula unsur protokoler dan unsur administrasi yang umumnya tidak termasuk dalam tim teknis. Kehadiran dua offtaker cabai sekaligus dan satu petani cabai nampak seperti upaya untuk memberi kesan representatif, namun tetap menimbulkan pertanyaan yang apakah kehadiran mereka memang mendesak hingga menyita anggaran perjalanan.
Para kritikus menekankan alternatif yang lebih hemat yaitu perwakilan inti yang fokus, rapat koordinasi virtual, studi banding terukur dengan indikator output, dan pertukaran data serta dokumentasi langkah-langkah teknis yang bisa langsung diimplementasikan.
Dalam logika keuangan negara modern, perjalanan dinas harus menjadi pilihan terakhir setelah semua opsi belajar jarak jauh, webinar, atau pertukaran data dilakukan. Salah satu masalah besar adalah ketiadaan rincian biaya yang dipublikasikan. Tanpa angka riil honorarium, tiket, penginapan, uang harian maka publik hanya bisa berspekulasi.
Namun hitungan sederhana puluhan peserta, beberapa malam menginap, moda transportasi, dan uang saku, semuanya menandakan potensi beban anggaran tidak kecil. Di era di mana pemangkasan belanja non-prioritas menjadi tuntutan, tata kelola semacam ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan terbuka dari Pemkot Metro mengenai alasan komposisi peserta yang sebesar itu, detail anggaran yang disiapkan, atau indikator kinerja yang akan dipakai untuk menilai hasil kunjungan. Upaya konfirmasi redaksi kepada pihak terkait tetap dilakukan, namun jawaban resmi belum datang.
Rencana perjalanan ini, selain berisiko menghabiskan anggaran, berpotensi merusak reputasi pemerintahan. Pesan politik yang tersampaikan ke masyarakat bahwa birokrasi tidak selaras dengan kebijakan nasional soal efisiensi dan akuntabilitas. Ini adalah hal yang berbahaya bagi legitimasinya, apalagi di tengah kebutuhan anggaran publik yang semakin ketat untuk program sosial dan layanan dasar.
Para pengamat tata kelola menyarankan langkah-langkah konkret yang seharusnya segera diambil Pemerintah Kota Metro :
1. Publikasikan seluruh dokumen perencanaan mulai dari daftar peserta, agenda per hari, tujuan spesifik, indikator keberhasilan, dan rincian anggaran.
2. Jadikan studi banding terukur, batasi peserta, tetapkan hasil yang bisa diuji (mis. SOP distribusi cabai, MoU kerja sama, target penurunan harga), dan rencana tindak lanjut yang jelas.
3. Prioritaskan alternatif hemat seperti webinar, pertukaran dokumen, atau kunjungan singkat perwakilan teknis.
4. Buka dialog publik dan dengarkan masukan warga, akademisi, serta aktivis untuk memastikan setiap rupiah belanja membawa manfaat nyata.
Jika Pemkot benar-benar serius ingin menurunkan laju inflasi komoditas pertanian, kata kunci yang harus dipegang adalah efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi, bukan jumlah peserta atau kemewahan akomodasi.
Sampai saat itu, dokumen yang bocor ke publik ini lebih mudah dibaca sebagai simbol problematik, yaitu birokrasi yang tampak belum siap menyesuaikan diri dengan tuntutan tata kelola modern.
Redaksi akan terus mengupayakan jawaban resmi dari Pemkot Metro dan pihak-pihak terkait. Publik berhak mendapat penjelasan rinci terkait apa tujuan riil perjalanan itu, berapa biayanya, siapa yang benar-benar membutuhkan kehadiran di lapangan, dan bagaimana hasil perjalanan itu akan diukur demi kepentingan warga Metro. (Red)
