Eko Patrio kembali menjadi sorotan publik setelah videonya parodi joget di gedung DPR viral di tengah kontroversi kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR. Komedian-cum-politikus ini membuat video dengan gaya parodi, lengkap dengan joget mengikuti irama “sound horeg”, yang membuat warganet mengombinasikan kritik dengan ekspresi humor publik. Tidak hanya jogetnya yang dibahas, tapi juga respons keras masyarakat terhadap gaya reaksinya terhadap isu kenaikan penghasilan legislatif.
Beberapa warganet memberi reaksi yang menohok. Seorang netizen menulis, “Pak Eko, saya nyatakan bahwa mulai hari ini, jika pajak dari gaji saya yang dipotong tiap bulan ternyata masuk ke gaji Anda walaupun cuma Rp1, saya tidak ikhlas dunia akhirat.” Kalimat ini sempat dikaitkan dengan komentar Eko sebelumnya yang menyatakan, “Gua tuntut lo semua di akhirat” kepada pengunggah video viral tersebut. Respon seperti ini memperlihatkan bahwa netizen tidak hanya merasa dikecewakan, tetapi juga sakit hati dan mulai mempertimbangkan aspek moral—bahkan spiritual—dalam menanggapi tindakan seorang anggota DPR.
Aksi joget ini bukan pertama kalinya membuat Eko Patrio terlibat kontroversi. Sebelumnya, dalam sidang tahunan MPR RI, sejumlah anggota DPR terekam berjoget saat lagu daerah begitu diputar, memicu kritik karena dianggap kurang khidmat dalam forum kenegaraan. Alih-alih meredakan kemarahan publik, Eko malah membuat video parodi yang dinilai semakin memperparah citranya. Banyak yang menyayangkan bahwa ia tidak memilih komunikasi politik yang lebih elegan atau empatik dalam situasi yang cukup sensitif ini.
Kontroversi ini kembali membuka diskusi penting: peran legislatif sebagai wakil rakyat dan batas simbolik antara hiburan dan tanggung jawab publik. Terlebih ketika isu gaji dan tunjangan melonjak menjadi konsumsi publik, tindakan seperti joget dan parodi tampak berjarak dari keresahan rakyat yang tengah menghadapi tekanan biaya hidup.
Kalau kamu ingin, saya bisa kembangkan versi opini misalnya tentang etos publik figur untuk menyikapi kritik, atau bagaimana tindakan seperti ini bisa memperlebar jurang antara politisi dan masyarakat.
