Hi. Ali Johan Arif Dengarkan Aspirasi Masyarakat Desa Sukadana Ilir

Lampung Timur, Kegiatan reses kembali dilaksanakan oleh Hi. Ali Johan Arif,SH.,M.,Si Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur periode tahun 2019-2024 berempat di Balai Desa Sukadana Ilir Kecamatan Sukadana pada Rabu, 3 November 2022 jam 10.00 WIB.

Desa Sukadana Ilir dikepalai oleh Hamami, merupakan 1 dari 20 Desa se-Kecamatan Sukadana sebagai Daerah Pemilihan (Dapil) 1 meliputi 4 dari 24 Kecamatan diantaranya Kecamatan Sukadana, Purbolinggo, Way Bungur dan Kecamatan Bumi Agung.

Hadir pada kegiatan tersebut, Ali Johan Arif, Hamami, Bhabinkamtibmas, Sekretaris Desa, para Kasi, Kadus, Ketua RT, Anggota BPD, LPM, Linmas, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan ibu-ibu kader Posyandu peserta reses.

“Selama saya menjabat sudah 5 tahun berjalan, baru kali ini beliau hadir di Desa Sukadana Ilir, saya pribadi dan masyarakat mengucapkan selamat datang pak Ketua DPRD dalam rangka reses. Kami menyambut tamu penghormatan bukannya suatu hal yang mustahil beliau hadir di tengah-tengah kita,” kata Hamami ketika menyampaikan sambutannya.

“Pak Ketua terima kasih, kiranya kurang pantas ataupun kurang berkenan saya pribadi dan masyarakat mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, inilah sebatas kemampuan kami.”

“Desa Sukadana Ilir ini terdiri dari 5 dusun, tetapi untuk pembangunan kita menggunakan Dana Desa sangat terbatas. Oleh sebab itu untuk mengejar program sangat terbata-bata, melalui proposal dan sebagainya kami lakukan.”

“Dengan hadirnya pak Ketua mohon penjelasan terkait masalah pembangunan, Desa Sukadana Ilir ini bukannya Desa penyangga tetapi jantungnya Kabupaten Lampung Timur karena Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur itu berada di Desa Sukadana Ilir.”

“Kalau Desa Mataram Marga itu salah satu Desa penyangga, tetapi seluruh kantor yang ada di Kabupaten Lampung Timur masuk di Desa Sukadana Ilir. Ibarat kuman di seberang lautan itu nampak tetapi gajah di pelupuk mata itu tidak nampak.”

“Membangun di sana-sini sampai di daerah Timur sana luar biasa tetapi Pusat pemerintahannya sendiri itu hampir dikatakan masih banyak jalan onderlag dan bahkan masih ada juga yang jalan tanah,” ungkapnya.

“Mungkin ada pandangan-pandangan dari pak Ketua, kami mohon kiranya bidang pembangunan dikasih sedikit-sedikit walaupun tidak memenuhi keinginan masyarakat, paling tidak ada sentuhan menggunakan dana APBD Lampung Timur.”

“Karena di Desa Sukadana Ilir ini hampir bisa dikatakan 80% menggunakan Dana Desa, Dana Desa ini sangat kurang maksimal untuk memenuhi keinginan-keinginan masyarakat.”

“Apa yang kami sampaikan bukan mengharapkan sesuatu itu harus dibangun, paling tidak ada gambaran, inilah sebenarnya aspirasi masyarakat. Bahwa Pemerintah Lampung Timur selalu memikirkan yang jauh-jauh.”

“Yang ada didepan mata, tepat didepan Pemda, disamping Pemda masih banyak jalan-jalan onderlag menggunakan Dana Desa.”

Apakah mereka tidak melihat, para pejabat yang ada di Lampung Timur wabil khusus Dinas PU itu tidak melihat, taroklah kalau yang disekitar balai Desa mereka tidak melihat tentunya bisa nanti kita sampaikan melalui proposal.”

“Tetapi pasti mereka lewat kok nggak diusulkan seperti itu bahkan mereka sering makan di pondok Salma itu masih banyak jalan darurat mbok ya nggak perlu diusulkan dengan kesadaran sendiri.”

“Walaupun sedih kami bukan bergembira pak Ketua walaupun tidak terlalu dipikirkan oleh Pemerintah Daerah, dengan hadirnya pak Ketua ini merupakan suatu kebahagiaan,” papar Kepala Desa Sukadana Ilir itu.

“Mudah-mudahan ada yang ditinggalkan untuk Sukadana Ilir, bidang pembangunan ini harapan masyarakat Sukadana Ilir mudah-mudahan pak Ketua bisa berkenan nanti menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan program.”

“Ini hanya sekedar unek-unek pak Ketua dihati kami bahwa inilah situasi yang ada di Sukadana Ilir, katanya anak emas Pemerintah tetapi kenyataannya bukan anak emas tapi anak tiri.”

“Karena apa, pembangunan yang ada di Desa Sukadana Ilir ini luar biasa tidak ada sama sekali bahkan kita usul jembatan saja yang ada disini berapa kali dirubah, sudah di ukur ukur, sudah menyampaikan sama masyarakat bahwa ini mau dibangun nggak taunya nol.”

“Kadang-kadang saya malu sendiri, khususnya jembatan sesek yang tembus di Tambah Dadi termasuk tembusan Dusun 4 ke Islamic Center nggak taunya nol besar termasuk sumur bor di Dusun 5.”

“Saya berpikir ada apa kok ini sudah di ukur sudah dianggarkan, masyarakat nanya dengan saya pak Kades kek mana ini, nggak tau, sifatnya usul, ya kalau dikasih kita terima, nggak dikasih jangan kita ngegerundel.”

“Peran serta masyarakat, loyalitas terhadap Pemerintah Daerah suatu programnya, visi dan misinya kita dukung jangan sampai kita bertentangan dengan Pemerintah Daerah, itu jawaban saya kepada masyarakat,” tutupnya.

Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur, Hi. Ali Johan Arif menyampaikan bahwa terdapat 3 hal yang menjadi tugas dan wewenang pihaknya.

“Tugas DPRD sesuai amanat Undang-undang ada 3, pertama membuat peraturan daerah bersama Bupati itu disebut Perda. Perda lahir usulan dari Bupati dan inisiatif DPRD, dibahas bersama-sama menjadi peraturan daerah,” kata Ali Johan Arif.

“Kedua, fungsi budgeting itu yang menganggarkan seluruh APBD, dibahas di DPRD, APBD lahir dari 2 rahim, yang pertama Musrenbang, hukumnya wajib,harus dianggarkan.”

“Begitu musren tingkat Kecamatan selesai, Musrenbang tingkat Kabupaten, hampir setiap Dusun mengusulkan onderlag, lataston, drainase, sumur bor, pertanian, peternakan, Perikanan, tiang listrik dan macam-macam,” jelas Ketua DPRD Lampung Timur.

“Dari Kecamatan, usulan dikirim ke Kabupaten, melalui Badan Perencanaan Daerah, Bupati, Camat semua di undang. Pertanyaannya, ada nggak usulan dari Desa Sukadana Ilir, sama Bupati dikirim ke DPRD, begitu masuk ke DPRD, sudah masuk ranah politik.”

“Yang ketiga adalah tugas pengawasan DPRD baik terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah maupun penggunaan dana APBD,” pungkasnya.

(Ropian Kunang)

You might also like

error: Content is protected !!