Lampung utara, metro deatline,Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam ikatan mahasiswa muhammadiyah (IMM) menyuarakan aspirasi jeritan rakyat kecil, Pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berdampak kepada seluruh sektor kehidupan disana,Rabu, 14 September 2022.
Sehingga menyulitkan masyarakat, khususnya mereka yang berpendapatan rendah. Ratusan masa mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kotabumi bergerak. Dari kampus terletak di Kelurahan Sindang Sari, Kotabumi menuju kantor Bupati pada mulanya.
Dalam orasinya, Firmansyah, sekligus Ketua PC IMM Lampura itu mengatakan selain menolak kenaikan mereka meminta kepada eksekutif, dan khususnya legislatif bersikap tegas menolak kenaikkan BBM dan meminta Presiden-RI, Joko Widodo dapat membatalkan keputusan berakibat kenaikkan segala sektor kehidupan masyarakat tersebut.
“Seperti sektor transportasi, jasa atau pelayanan sampai kepada saat ini mulai terjadi kenaikkan harga kebutuhan pokok. Sehingga menyulitkan masyarakat, khususnya berasal dari golongan menengah kebawah,” ujarnya.
Selain masalah kenaikkan BBM, menurutnya tuntutan mereka juga ialah menolak pasal-pasal yang bermasalah didalam RKUHP. Serta mendesak kepada pemerintah daerah untuk memberikan solusi, khususnya mereka yang paling berdampak yakni komponen masyarakat menengah kebawah.
Juga, mendesak Pemda untuk memberikan solusi sesegera mungkin memperbaiki perekonomian, khususnya di Lampura karena dinilai masih belum keluar dari daerah terburuk dan termiskin se-Provinsi Lampung. Dan terakhir mendesak agar segera menindak lanjuti masalah ASN yang terlibat korupsi, sebab, sampai dengan saat ini masih belum terlihat gerakannya secara signifikan.
“Secara eksplisit itu permintaan kami, segera laksanakan desakan masyarakat ini,” terangnya.
Firman menjelaskan bahwasanya organisasi yang dipimpinnya itu selama ini merasa kecewa karena dinilai tidak memiliki langkah kongkret dilapangan atas aspirasi masyarakat itu. Seperti upaya dan langkah nyata dilapangan dalam membantu perekonomian warga pasca kenaikkan BBM disana.
“Secara otomatis ini mengurangi daya beli dan meningkatkan angka kemiskinan. Belum lagi disini, lapangan pekerjaan sangat sulit bahkan tak ada,” tegasnya.
Yang seharusnya dapat melakukan langkah efektif dan efisien, kata dia, karena pemerintah memiliki sumber daya. Seperti melaksanakan berbagai upaya mencegah berdampaknya kenaikkan harga BBM.
“Bukan seperti saat ini kita lihat, malah sebaliknya. Hanya berdiam diri saja,” tambahnya.
Pihak eksekutif diwakili Assisten I Bidang Hukum, Pemerintahan dan Sosial Setdakab Lampura, Mankodri menjawab tuntutan masyarakat itu dengan menerima serta menyampaikan terlebih dahulu kepada pimpinannya.
“Segala aspirasi rekan – rekan mahasiswa kita terima, selanjutnya akan kami serahkan kepada Kepala Daerah. Dalam hal ini, Bupati, Budi Utomo dan Wakil Bupati, Ardian,” jawabnya.
Sementara di gedung dewan, mereka meminta menyampaikan aspirasinya kepada gedung parlemen di Ibu Kota, Jakarta. Sebab, tanpa kenaikkan harga saja beban hidup masyarakat tinggi ditambah dengan keadaan saat ini.
“Makin membebani masyarakat, sebab segalanya naik,” ujarnya.
Dan Ketua DPRD Lampura, Wansori menyampaikan bahwasanya fraksinya secara tegas menolak kenaikkan BBM ditetapkan pemerintah disana. Dan siap membawanya kepada wakil rakyat yang berada di Senayan.
“Sebab apa? Karena pikiran kami sama (F-Demokrat),” ujarnya.
Secara organisasi, dia menerima segala aspirasi diusulkan oleh mahasiswa disana. Termasuk, menyampaikan kepada pusat.
“Baik itu, eksekutif maupun legislatif di Jakarta,” pungkasnya.(Rendra)
