Proyek Dinas Bina Marga Tangerang Amburadul, Ini Buktinya ?

Tanggerang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang saat ini tengah gencar melakukan pembangunan sarana dan prasarana penunjang bagi masyarakat. 

Hal tersebut tentunya bertujuan untuk dapat menjalankan dan meningkatkan roda perekonomian masyarakat secara  merata.

Namun tujuan yang mulia yang di lakukan oleh Bupati Ahmed Zaki Iskandar seakan tidak di barengi dengan semangat yang sama oleh jajaran Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air.

Pasalnya, dapat terlihat dengan beberapa kegiatan pembangunan baik lanjutan betonisasi, normalisasi, turap atau pun saluran air yang di nilai lemah pengawasan, sehingga terjadi dugaan pengurangan kuantitas dan kualitas pada pembangunan tersebut sehingga berpotensi dapat merugikan keuangan negara dan gagal kontruksi.

Sulitnya di temui dan di hubungi awak media untuk di mintai konfirmasi di dalam beberapa kegiatan tersebut baik KPA, PPK, PPTK Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air tentunya menuai pertanya publik akan transparansi dan kinerja dalam hal pengawasan dalam rangka penyerapan anggaran.

Menanggapi hal tersebut, Ibrahim Bidang Investigasi LBH PMBI (Pengawal Masyarakat Banten Indonesia)
menuding pihak kuasa pengguna anggaran dalam hal ini Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang lemah dalam hal pengawasan dan terkesan melakukan pembiaran terhadap para oknum kontraktor nakal.

“Saya sangat perihatin dan sangat kecewa terhadap pihak Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air yang di mana selaku kuasa pengguna anggaran seharusnya bisa lebih intens melakukan pengawasan dalam proses penyerapan anggaran karna mereka semua adalah pejabat publik yang di gajih oleh negara melalu uang rakyat.

Lemahnya pengawasan, patut diduga oknum DBM&SDA Tangerang- Banten sudah kongkalingkong dengan para rekanan kontraktor yang mengerjakan beberapa kegiatan tersebut dengan tujuan untuk memperkaya diri, kelompok, dan orang lain sehingga rekanan yang melaksanakan proyek tersebut leluasa meraup keuntungan dengan tidak mempertimbangkan kualitas dan kuantitas pada sebuah pembanguan dan mengarah kepada kegagalan kontruksi,”jelasnya.

Lanjut, Ibrahim dalam kontrak jasa konstruksi antara pemerintah dan penyedia jasa (kontraktor), sering kali terjadi permasalahan, khususnya terkait permasalahan kegagalan bangunan serta keterkaitannya dengan hukum pidana, baik tindak pidana korupsi maupun tindak pidana di bidang jasa konstruksi.

Definisi kegagalan bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 02Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UU JK) adalah suatu keadaan bangunan yang setelah diserahterimakan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa menjadi tidak berfungsi, baik secara keseluruhan, maupun sebagian, dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia dan/atau pengguna jasa.

Untuk menentukan kegagalan bangunan, terdapat beberapa tahap yang harus dilalui. Pertama, pekerjaan konstruksi sesuai RAB dilaksanakan dan diserahterimakan.

Kedua, pelaksanaan audit perlu dilakukan oleh pemeriksa, baik internal maupun eksternal, yang nantinya akan menentukan apakah ada temuan atau penyimpangan.

Tegakan supermasi hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sementara itu, Kepala Bidang Dinas Binamarga dan Sumberdaya Air, Endang Sukendar ST,M.M saat dihubungi  awak media beberapa kali melalui via whatsapp (WA) tidak mengangkat dan tidak memberikan keterangan apa pun terkait beberapa kegiatan tersebut.

Hingga sampai berita ini di terbit kan pihak Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air masih belum dapat di temui dan di konfirmasi untuk pemberitaan lebih lanjut.(NURDIN)

You might also like

error: Content is protected !!