METRO – Komisi I DPRD Kota Metro, mendesak Pemkot Metro menerbitkan peraturan walikota (Perwali) terkait tunjangan Hari Raya (THR) untuk tenaga honorer di lingkup pemkot setempat.
“Harus dipahami, tenaga honorer itu terdampak covid-19 juga. Jadi mereka sangat layak mendapat perhatian dari Pemkot Metro. Maka dari itu, mereka juga berhak mendapat tunjangan hari raya seperti para ASN itu,” kata Sekretaris Komisi I DPRD Kota Metro Amrulloh, Minggu (9/5/2021).
Menurut dia, meskipun Pemkot Metro saat ini sedang sibuk dengan urusan covid-19. Namun, jangan sampai mengabaikan nasib tenagan honorer atau pegawan non-ASN yang berperan mendukung kelancaran tugas kepemerintahan.
Dia menyebut dalam APBD Kota Metro telah dialokasikan dana untuk pemberian THR. Meskipun,m dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 42/05/Tahun 2021, tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian THR yang bersumber dari APBN, Tenaga Non ASN/THL tidak termaksud didalamnya.
“Jika Pemkot mengacu pada peraturan itu, memang Tenaga Non ASN tidak mendapatkan THR keagamaan. Tapi Pemkot bisa memberikan THR melalui dana APBD,” pungkasnya. (*)
