Kejaksaan Negeri Lamteng Periksa Badan Usaha Terindikasi Tidak Patuh

Metrodeadline.com – BPJS Kesehatan bersama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Lampung Tengah memanggil 3 (tiga) badan usaha yang terindikasi tidak patuh menjalankan kewajibannya dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS. Kepala Seksi Perdata Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kabupaten Lampung Tengah Patar Daniel mengatakan nantinya seluruh badan usaha akan dimediasi sehingga ketiga badan usaha tersebut diharapkan melaksanakan kewajibannya, dalam hal ini membayarkan iuran kepesertaan JKN-KIS.

“Jika tidak patuh, badan usaha akan diberikan sanksi berupa teguran tertulis, sanksi administratif maupun pidana sebagaimana diamanatkan UU No. 40 Tahun 2014 tentang SJSN, UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan PP No 86 Tahun 2013 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif. Sebagai wujud dari komitmen tersebut maka dilakukan penandatanganan komitmen oleh perwakilan badan usaha yang untuk melakukan pembayaran iuran,” ungkap Daniel, Selasa (27/10).

Daniel menyebut, jika badan usaha masih belum memenuhi kewajibannya pada saat pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan, maka BPJS Kesehatan berhak melimpahkan permasalahan tersebut melalui bantuan hukum dalam bentuk Surat Kuasa Khusus kepada Kejaksaan di wilayah kerja BPJS Kesehatan tersebut.

“BPJS Kesehatan berhak melimpahkan permasalahan tersebut pada kejaksaan melalui bantuan hukum dalam bentuk Surat Kuasa Khusus. Namun harapannya, dengan adanya panggilan ini, seluruh badan usaha akan meningkatkan kepatuhannya demi menjaga kesinambungan Program JKN-KIS,” kata Daniel.

Di samping itu, petugas pemeriksa BPJS Kesehatan Cabang Metro Ni Nyoman Suadi menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Kabupaten Lampung Tengah yang telah mendukung penuh implementasi kepatuhan badan usaha. Dengan adanya tuguran berupa sanksi yang diberikan kepada badan usaha menjadi pengingat kepada seluruh pemberi kerja untuk selalu menaati peraturan sebagai bentuk tanggung jawab dalam memberikan kesejahteraan bagi seluruh pekerjanya.

“Kita berharap semoga Pandemi Covid-19 ini dapat segera berakhir, sehingga semua sektor baik dari pemerintahan, lembaga penegak hukum, maupun badan usaha dapat menjalankan kewajibannya dengan optimal”, ungkap Nyoman.

Salah satu peserta mediasi, Andi Wijaya (39) mengakui di saat pandemi Covid-19 ini banyak badan usaha yang kesulitan termasuk dirinya dalam hal finansialnya sehingga berdampak juga kepada ketepatan waktu untuk membayar iuran sebagai peserta JKN KIS.

“Saat ini jujur saja perusahaan saya sedikit kesulitan keuangan karena semua serba terbatas sejak adanya pandemi Covid-19. Namun, dengan adanya teguran seperti ini, kedepannya kami akan berusaha untuk selalu menjalankan kewajiban setiap badan usaha dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS,” tutup Andi.

You might also like

error: Content is protected !!