Direktur CV. NAS Terperangah, Sementara Direktur CV. JA, Korluh Pertanian dan Kabag Perekonomian Terdiam

LAMPUNG TIMUR – Mendengar kabar perihal Da pengecer Kios UM Kecamatan Marga Sekampung yang menjual pupuk bersubsidi jenis SP-36 dan NPK melebihi HET, Direktur CV. NAS Kabupaten Lampung Timur, Jef selaku Distributor atau penyalur lini III terperangah.

Semula ia tak mengira, penjualan pupuk subsidi melebihi HET hanya jenis urea saja, ternyata berikut pupuk subsidi jenis SP-36 dan NPK produk PT. Petro Kimia Gresik yang disalurkannya.

Penyalur pupuk bersubsidi jenis SP-36 dan NPK hasil produksi PT. Petro Kimia Gresik merupakan kewenangan Direktur CV. NAS Lampung Timur, Jef selaku Distributor.

“Kalau untuk petronya (penyalur pupuk SP-36 dan NPK) kami,” kata Jef pada Kamis, 17 September 2020 pukul 2020 pukul 12.40 WIB

Menyikapi terjadinya wanprestasi, untuk sementara Jef Direktur CV. NAS belum bersedia memberi statement melainkan akan koordinasi dengan Da pengecer Kios UM terlebih dahulu.

“Baik, kami (akan) koordinasikan dulu sama kiosnya,” ujar Direktur CV. NAS Lampung Timur itu.

“Saya kira yang urea saja,” pungkasnya usai share berita dari media online
http://radarnews.id/2020/06/19/warga-desa-bukit-raya-keluhkan-pupuk-bersubsidi-jenis-urea-karna-harganya-cukup-tinggi by : Jamil.

Sementara, menyikapi penjualan pupuk bersubsidi jenis urea produk PT. Pusri, Yud Direktur CV. JA Lampung Timur selaku Distributor penyalur lini IV tak memberikan statement.

Demikian pula halnya dengan War Korluh Dinas Pertanian Kecamatan Marga Sekampung tak kunjung berkomentar walaupun sepatah kata.

Rupanya bukan hanya Direktur CV. JA Lampung Timur dan Korluh Pertanian Kecamatan Marga Sekampung, berikut Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur, Irawan sama halnya hanya membisukan mulut.

Sebelumnya artikel ini telah diberitakan metrodeadline.com, berjudul KP3 Diharap NGO-JPK Bertindak Tegas, Pengecer Wanprestasi Melanggar Perjanjian Dengan Distributor.

Non Goverment Organization Jaringan Pemberantasan Korupsi (NGO-JPK) Kordinator Wilayah Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro meminta kepada Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida menindak tegas pengecer jual pupuk subsidi beratkan anggota Gapoktan merugikan perekonomian Negara.

Hal itu disampaikan oleh Eriyan Erme, Ketua Bidang informasi dan komunikasi pada Selasa, 15/9/2020 didampingi Ketua Bidang Data dan Pengaduan Masyarakat, Jhony Saputra, dan Ketua Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Akhmad Ismail di Sekretariat setempat.

Pasalnya, Pemerintah telah menentukan harga eceran tertinggi bagi pupuk subsidi diantaranya, Pupuk Urea 90 ribu/sak, SP 36 100 ribu/sak, ZA 70 ribu/sak, NPK 115 ribu/sak, dan Organik 20 ribu/sak.

Pengurus Gapoktan UM mengadakan kegiatan musyawarah pada Senin, 31 Agustus 2020 di Sekretariat setempat, dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, Bendahara dan seluruh anggota Gapoktan.

Musyawarah tersebut menghasilkan keputusan dengan kesepakatan bahwa kesatu mengacu Peraturan Menteri Pertanian (Permentan Nomor 01 Tahun 2020) Tentang Besaran Harga Pupuk Bersubsidi dijual oleh pemilik Kios UM sebagai pengecer terlalu memberatkan petani.

Kedua, pengurus Kelompok Tani mewakili anggotanya merasa keberatan dengan harga pupuk bersubsidi yang dijual oleh pengecer resmi dengan harga tidak sesuai yang ditentukan pemerintah.

Ketiga, pengurus kelompok tani mewakili anggota kelompok tani meminta kepada instansi terkait (KP3) untuk dapat menegur atau mengingatkan pengecer resmi untuk menjual pupuk sesuai dengan ketentuan harga eceran tertinggi.

Keempat, apabila pengecer ini tidak bersedia menurunkan harga sesuai dengan ketentuan, maka Gapoktan UM dan seluruh anggota Kelompok Tani akan mengajukan tuntutan pergantian pengecer resmi.

Terpisah, Ketua Bidang Ekonomi dan Pembangunan NGO-JPK Korwil Lamtim-Metro, Ahmad Ismail mengatakan Pengecer Kios UM Wanprestasi sebab melanggar Ketentuan Umum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan Distributor sesuai lampiran Permendag Nomor : 17/M.DAG/PER/6/2011.

“Pengecer itu wanprestasi, dilanggarnya ketentuan umum SPJB, pupuk subsidi dijualnya melebih HET, sansinya cukup lumayan berat, mulai dari tidak diakui dan dicabut sebagai pengecer resmi,” tegas Ismail.

“Lalu, tindak pidana ekonomi, selain itu wanprestasi ada pasalnya, ketentuan anggaran subsidi pupuk dari Pemerintah, HPP dan margin,” jelas Ketua Bidang Ekonomi dan Pembangunan itu.

(RK/Tim NGO-JPK Korwil Lamtim-Metro)

You might also like

error: Content is protected !!