Metrodeadline.com – Dalam rangka meningkatkan akurasi data pada masterfile kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) khususnya pada segmen kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD, BPJS Kesehatan Cabang Metro menggelar kegiatan pemuktahiran data (rekonsiliasi) Peserta PBI yang berada di wilayah Kota Metro dan Kabupaten Lampung Timur (03/09).
Bertempat di ruang rapat Kantor Cabang Metro, kegiatan tersebut jug mengundang instansi dari Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan masing-masing daerah.
Selain meningkatkan akurasi data, kegiatan ini juga Sebagai upaya mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta, Anggraeni Putri Manikam mengatakan, tujuan rekonsiliasi data tersebut agar para pihak yang hadir saling melakukan pemadanan data sehingga data yang ada menjadi lebih akurat.
“Kami harapkan ketika ada mutasi peserta agar tetap dituangkan dalam berita acara sebagai dasar kami untuk melakukan proses mutasi.
Dengan Pemda mengintegrasikan masyarakat daerah ke dalam PBI APBD selain ikut mendukung tercapainya UHC, juga untuk menghilangkan kekhawatiran penduduk yang kurang mampu apabila sakit,” kata Anggraeni.
Anggraeni juga menambahkan bahwa strategi untuk mendapatkan sasaran penduduk yang belum terdaftar ke dalam program JKN-KIS adalah pemadanan data peserta dengan masterfile kependudukan.
Dari pemadanan tersebut kita dapat memetakan daerah mana dan siapa saja penduduk yang belum mempunyai jaminan kesehatan, sehingga upaya sosialisasi, rekrutmen peserta dan pemetaan segmen peserta yang belum terdaftar dapat berjalan optimal, tentunya ini diperlukan dukungan dari unsur-unsur satuan kerja di pemerintah daerah.
Sementara itu, perwakilan dari Dinas Kesehatam Kabupaten Lampung Timur, Ni Wayan Novi mengatakan bahwa realisasi peserta PBI APBD terdiri dari kuota yang telah ditetapkan. Beberapa tantangan terkait kepesertaan yang saat ini terjadi antara lain tidak adanya laporan mutasi by name.
“Untuk itu kami akan selalu berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan sehingga pelaksanaan Program JKN-KIS bisa berjalan baik. Dari sisi kepesertaan maupun pelayanan dapat terlaksana dengan maksimal,” ungkapnya.
