Temuan BPK, Fraksi NasDem Minta Pengawasan Diperketat

Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Metro berharap Pemerintah Kota (Pemkot) Metro mengajak duduk satu meja untuk  berkoorinasi membahas catatan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas kegiatan Tahun Anggaran 2019.

“Penyelesaian atas catatan-catatan  BPK agar ditindaklanjuti bersama Inpektorat dan DPRD, dalam kurun waktu 60 hari sejak kirimnya LHP (Laporan Hasi Pemeriksaan),”kata Ir. Deswan Sekertaris Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Metro mewakili Ketua Fraksi  Abdlhak, SH, MH, saat memberikan pandangan umum Fraksi terhadap pidato Walikota Metro atas penyampaian pengantar nota keuangan rencangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD TA 2019, di gedung DPRD Kota Metro, Selasa (30/06/2020).

Menurut Fraksi Nasdem, dari hasil catatan-catatan BPK, maka di pandang  perlu dalam menyusun perencanan kegiatan agar mengacu pada Standar Satuan Harga (SSH). Sehingga tidak terjadi perbedaan antara SK Walikota dengan SSH, untuk itu diperlukan koordinasi antar instansi terkait.

“Kami Fraksi Nasdem dalam pandangan umum ini tidak menyoroti  tentang Laporan Pelaksanaan APBD Tahun 2019 yang memuat enam jenis laporan keuangan pokok. Laporan itu, terkait realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional,  perubahan ekuitas, naraca, arus kas, serta catatan  atas laporan keuangan, yang terkait dengan angka-angka dikarenakan telah di audit oleh BPK,”imbuhnya.

Selain terkait dengan SSH dan SK Walikota Metro agar tidak ada perbedaan. Deswa kembali mempertegas, bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pekerjaan fisik dan menghindari  temun-temua dari BPK perlu adanya pengawasan yang lebih  ketat dalam pelaksanaanya baik dari segi kwalitas maupun kuliatasnya.

“Berdasarkan UU No.15 pasal 23 ayat,  maka penyelesaian atas catatan-catatan BPK agar ditindak lanjuti. Untuk itu agar diberikan ruang dan waktu untuk dapat  dibahas lebih lanjut dengan DPRD,”paparnya

Terkait soal asset, tambah Deswan perlu adanya inventarisir aset-aset, dikarenakan masih  adanya aset dipegang oleh yang tidak berhak. Oleh karna itu, segera ditarik atau dikembalikan kepada Pemkot Metro.

Walikota Metro Sebut Temuan LHP BPK Sudah Ditindaklanjuti 

Sementara itu, menggapi pandangan umum fraksi NasDem DPRD Kota Metro. Walikota Metro, Ahmad Pairin, S. Sos mengatakan, penyusunan  APBD Tahun Anggaran 2019 dengan berpedoman pada SSH dan akan meningkatan koordinasi secara intensif dengan instansi terkait.

“Berkaitan dengan penialaian terhadap kepatuhan peraturan perundang-undangan akan menjadi pedoman Pemkot Metro, dalam pelaksanaan dan pertanggung jawaban APBD. Seperti yang tadi dicontohkan mengenai SSH, penetapan SSH yang sudah berjalan, TAPD dan OPD teknis pengusul SSH berkoordinasi untuk memberi bukti pendukung verifikasi  yang hasil akhirnya ditetapkan dengan  peraturan perundang-ndangan yang mengikat,”tuturnya.

Terkait kegiatan fisik, lanjut Pairin ia berjanji diwaktu yang akan datang kualitas pengawasan akan lebih ditingkatkan, sehingga didalam pelaksanaan pekerjaan fisik, kualitas bia dijaga.

“Saya mengucapkan terimakasih atas saran dan masukan terkait dengan tindak lanjut LHP BPK, namun demikian Inspektorat Kota Metro telah melakukan tindak lanjut atas LHP BPK tersebut,”tandasnya. (Red)

You might also like

error: Content is protected !!