Difitnah Terima Duit Tiga Juta, PWI Lamtim Akan Menggugat

Foto : Ketua PWI Lamtim Musannif Effendi Yusnida SH MH bersama Ketua Dewan Pers Nasional Moehammad Nuh.

Laporan : Ropian Kunang

LAMPUNG TIMUR : Fitnah, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) dituduh telah menerima uang sebesar Rp.3 juta dari Mulyadi Kepala Desa Way Areng Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur seperti yang diberitakan media online resolusinews.com, pada Sabtu, 20/6/2020.

Berita fitnah kembali menghujat untuk ke sekian kalinya di Bumi Tuwah Bepadan, sebelumnya Jumat, 19/6/2020 pagi Bupati Lamtim Zaiful Bokhari di fitnah melalui berita di media online SerikatNews.com.

Hal ini telah dilaporkan ke Kepolisian Resort Lampung Timur, selanjutnya, Senin, 22/6/2020 lusa akan dilaporkan ke Cyber Crime Kepolisian Daerah Lampung.

Hari ini, Sabtu, 20/6/2020 pagi Ketua PWI Lamtim, Musannif Effendi Yusnida SH MH diberitakan menerima uang Rp.3 juta dari Mulyadi Kepala Desa Way Areng.

Lagi-lagi etika dan kaedah-kaedah profesi jurnalistik tidak dipakai seseorang mengaku bernama Hendra sebagai jurnalis resolusinews.com.

Ketua PWI Lamtim, Musannif Effendi Yusnida SH., MH mengatakan, seorang jurnalis ketika akan memberitakan berita wajib check and balance serta konfirmasi.

“Saya tidak pernah dikonfirmasi Hendra, dan sang nara sumber Mulyadi tidak pernah berkomentar seperti itu. Ada bukti rekaman Mulyadi dan screenshoot WhatsApp Mulyadi kepada Hendra yang mengaku wartawan resolusi news.com, kita akan kaji permasalahan ini bila perlu kita bawa keranah hukum,” tegas Fendi sapaan akrab ketua PWI Lamtim.

Menurutnya, upaya yang dapat ditempuh akibat pemberitaan Pers yang merugikan sebagai pihak yang dirugikan secara langsung atas pemberitaan wartawan memiliki hak jawab untuk memberikan klarifikasi atas pemberitaan tersebut.

Namun apabila resolusinews secara administratif bukan dikatagorikan media online yang berbadan hukum resmi, apalagi tidak terdaftar dari Dewan Pers Indonesia, maka PWI Lamtim akan sikapi masalah ini.

Namun apabila resolusinews itu masuk katagori media online kami akan melaporkan ke Dewan Pers Pndonesia. Sebab salah satu fungsi Dewan Pers yaitu memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.

“Pasal 18 ayat (2) UU Pers, Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), itu isi dalam pasal tersebut,” jelas Ketua PWI Lamtim yang juga terdaftar sejak tahun 2016 sebagai advokat di perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

Mulyadi selaku nara sumber yang diberitakan media resolusinwws.com menuturkan, dirinya tidak pernah mengatakan bahwa PWI Lamtim menerima dana Rp.3 juta rupiah, berita itu tidak sesuai dengan apa yang dikatakan.

“Saya tidak pernah berkomentar bahwa PWI diberi dana 3 juta rupiah, beritanya tidak sesuai dengan yang saya katakan,” kata Mulyadi.

Di group Reshuffle PWI Lampung Sekretaris PWI Provinsi Lampung Nizwar mengatakan, apabila pemberitaan itu tidak benar maka harus di seret keranah undang-undang Informasi dan transaksi elektronik (UU IT).

“Jikalau itu tidak benar, maka wajib PWI memperkarakan berita dengan menyeret ke UU IT. Sebab dengan tidak tuntasnya masalah ini, maka PWI akan kehilangan wibawa,” komentarnya e group WhatsApp Reshuffle PWI Lampung.

Putra Villa yang juga anggota PWI Provinsi Lampung berkomentar, bahwa apabila ada oknum yang akan menjatuhkan Marwan PWI harus diberikan pelajaran.

“Sesekali PWI harus buat sampel siapa yang suka fitnah dengan sengaja ingin menjatuhkan marwah PWI. Ini juga sebagai pembeda mana wartawan profesional dan mana yang tidak. Profesi tukang kacamata aja ketat, kalau nggak punya sertifikat kompetensi nggak boleh buka toko, kalau masih buka bisa langsung dibawa Polisi,” timpalnya. (*)

You might also like

error: Content is protected !!