Masih Bermasalah, CV.AS Kembali Gelar Rapat Dengan TKPRD Lamtim?

Laporan : Ropian Kunang

LAMPUNG TIMUR – Untuk kesekian kalinya rapat kembali digelar oleh Tim Koordinasi Pemanfaatan Ruang Daerah (TKPRD) Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur dengan pihak CV. AS.

Rapat tersebut dilaksanakan kemarin pada Kamis, 23/4 sekitar jam 10.00 WIB diaula atas Setdakab Lamtim membahas tentang rekomendasi pemanfaatan ruang CV. AS, PT. MTI dan CV. TGJ.

“Rapat pembahasan rekomendasi pemanfaatan ruang PT. MTI, CV. AS dan CV. TGJ aula atas Setdakab Lamtim, tadi jam 10 an,” ungkap sumber pada Kamis, 23/4 pukul 21.00 WIB melalui aplikasi WhatsApp.

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (P2TPM) Kabupaten Lampung Timur, Yuliansyah membenarkan rapat TKPRD Setdakab Lamtim bersama 3 perusahaan itu.

“Ya tadi rapat TKPRD, tapi saya nggak ikut, yang ikut Adi Kabid,” kata Babe panggilan Yuliansyah pada Kamis, 23/4 21.35 melalui aplikasi WhatsApp.

Pembebasan tanah 25 hektar pada 2017 silam di Desa Tanjung Qencono Kecamatan Way Bungur diduga melanggar Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Timur.

Tak hanya itu, uang ratusan juta rupiah untuk biaya pembebasan tanah baik peladangan maupun persawahan serta tanah tukar guling (Ruislag) milik masyarakat diduga tidak dibayar.

Kuat dugaan uang pembayaran dari pihak CV. AS dipotong oleh SA Kepala Desa Tanjung Qencono Kecamatan Way Bungur bersama kroninya berinisial, MK

Sebagian tanah itu merupakan tanah benko atau aset desa yang diduga diperjualbelikan oknum perangkat desa setempat.

Bahkan terdapat sebidang tanah benko itu disinyalir diperjualbelikan oknum perangkat desa kepada seorang oknum ketika menjabat di Kecamatan Way Bungur.

Modusnya, oknum yang dulu menjabat di Kecamatan Way Bungur itu sempat membeli tanah dari seorang oknum desa setempat dengan luas lebih kurang 1 hektar.

Lagipula sebagian tanah tersebut adalah ruang sempadan sungai yang diterbitkan sertifikatnya oleh oknum pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur.

Informasinya, pada Senin, 27/4 akan diadakan rapat yang melibatkan pihak Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Way Bungur dan jajaran.

Sementara, rencana rapat pembahasan rekomendasi pemanfaatan ruang ketiga perusahaan tersebut akan dilanjutkan pada Jumat, 1 Mei 2020 mendatang.

Hingga berita ini diturunkan, Ketua TKPRD Setdakab Lamtim, Syahruddin Putra belum memberikan konfirmasi.

Sebelumnya telah diberitakan pada edisi Kamis, 25 Juli 2019 lalu dengan judul, Bupati Lamtim : Siapa Saja Yang Terlibat Penyerobotan Tanah, Kita Sikat. (*)

You might also like

error: Content is protected !!