Biaya Pemeliharaan Rumah Dinas Pejabat Diduga Digelapkan DPRD Akan …

Laporan : Ropian Kunang

 

LAMPUNG TIMUR – Duit milyaran rupiah terindikasi dialirkan untuk lebih kurang 29 unit rumah dinas pejabat eselon II Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Duit itu untuk biaya pemeliharaan dan perlengkapan rumah dinas yang disinyalir dianggarkan tiap tahun oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) namun diduga digelapkan.

“Dana sudah milyaran digelontorkan buat pemeliharaan rumdis masing-masing OPD di Lamtim jumlahnya 29 dengan berbagai tipe”, kata seorang pejabat Pemkab Lamtim pada Rabu, 22/1 pukul 18.44 WIB dilansir dari tim investigasi.

“Hampir tiap tahun ada anggaran buat biaya pemeliharaan rumdis-rumdis tersebut, namun di sia-siakan”, ujarnya.

Tidak semua OPD menganggarkan dana untuk biaya pemeliharaan itu, kalaupun dianggarkan mungkin nilainya berkisar antara Rp.20-Rp.30 juta per-OPD.

“Kan nggak semua OPD menganggarkan kalaupun dianggarkan mungkin ada tapi cuma 20-30 juta”, urai sumber

Tak hanya untuk biaya pemeliharaan gedung bangunan, indikasinya ada juga dana untuk biaya belanja barang yaitu perabotan perlengkapan rumah dinas.

“Belum lagi buat beli alat-alat rumah tangga, meja korsi, kulkas, lemari, tv dan lain-lain”, paparnya.

Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Fraksi Partai Gerindra, Purwanto menyayangkan, untuk itu pihaknya akan mengadakan hearing.

“Sebagai wakil rakyat saya sangat menyayangkan kondisi ini, bangunan yang dibangun dari uang rakyat yang tidak sedikit hanya mangrak tidak bermanfaat”, kata Purwanto pada Rabu, 22/1 pukul 19.09 WIB.

“Lebih lanjut, kami akan klarifikasi dengan Dinas terkait melalui hearing perihal tersebut”, tegasnya.

Rumah dinas jabatan berlokasi di jalan Abdi Negara Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana merupakan aset pemerintah daerah rumah negara dengan golongan II dan type permanen tahun perolehan 2001.

Mengutip penjelasan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Pengelola Barang Milik Daerah.

Peraturan Daerah ini dijadikan pedoman dan landasan hukum terhadap
ketentuan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, PENGGUNAAN, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, PEMELIHARAAN, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi.-

You might also like

error: Content is protected !!