Kepsek : Semua Pungutan Program Ketua Komite Sudah Sesuai Peraturan?

Laporan : Ropian Kunang

LAMPUNG TIMUR – Terjadi pungutan liar (pungli) terhadap orangtua atau wali siswa-siswi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) 1 di Kabupaten Lampung Timur yang diduga dilakukan oleh Sap selaku Ketua Komite dan bersekongkol dengan Mis Kepala Sekolah dan Mar Ketua Tim Pelaksana Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS).

Sebelumnya, ketika dikonfirmasi, apakah Jak (sebagai adik kandung Mis Kepala SMK PGRI 1) selain menjabat guru juga selaku Ketua Tim Pembangunan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) 1 tempatnya mengajar. Kapan menjadi ketua tim pembangunan, apa saja program pembangunan yang akan, sedang dan telah dilaksanakannya di sekolah itu selama ini.

Perihal tersebut terindikasi melanggar Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019
Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Regular Pasal 3 dan Tata Cara Penggunaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah Regular Bab 1 Pendahuluan

Dari mana sumber dana untuk biaya pembangunan, apakah dana sumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) I Propinsi Lampung atau APBD II Kabupaten Lampung Timur atau dari orangtua/wali siswa-siswi.

Apakah pembangunan dilaksanakan sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB), Rencana Gambar, Petunjuk Teknis Pelaksanaan, transparan, tidak ada unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotism (KKN). Karena antara Jak dan Mis Kepala SMK PGRI 1 memiliki hubungan sedarah satu garis lurus keturunan atau sekandung.

Jak mengaku tidak pernah menjadi Ketua Tim Pembangunan, baik kegiatan pembangunan ruang kelas belajar (RKB sumber dana pungutan terhadap orangtua atau wali maupun bantuan Pemerintah untuk Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS)

“maaf saya tidak pernah menjabat sebagai Ketua Pembangunan, masalah bangunan dan kepanitian /ketua panitia langsung saja ke Kepala sekolah. Maaf saya hanya guru biasa, saya merasa terganggu dengan pertanyaan-pertanyaan anda”. Kata Jaki Irwadi Sekretaris Tim Pembangunan Sabtu, 17 Agustus 2019 pukul 18.09 WIB.

Akan tetapi, Jak hanya diam, saat dikonfirmasi, karena menurut Mis Kepala SMK PGRI 1, Jak bukan Ketua Tim Pembangunan melainkan Sekretaris sekaligus adik kandung Mis. sedangkan Ketua Tim Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) dijabat oleh Mar.

Dilain pihak, Mar selaku Ketua Tim Pembangunan sekaligus Waka Sarana Prasarana (Sarpras) dan guru di SMK PGRI 1 tersebut, disinyalir menghindar ketika akan dimintai keterangan atau dikonfirmasi.

“Saya ditelpon anak sakit, mau pulang dulu antar berobat ke Puskesmas”. Dalih Mar sembari tergesa-gesa pergi seakan menghindar dari Wartawan.

Kepala SMK PGRI 1 menerima dan kelola dana bantuan Pemerintah Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) tahun 2018 1 ruangan senilai Rp. 200 jutaan.

“Dapat RPS 2018 cuma 1 ruangan, nilai 200 jutaan, Ketua Tim Pembangunan, Mar dan Sekretaris, Jak. 2 RKB 2019 swadaya orangtua atau wali, 2018 tidak ada swadaya, 2017 ada swadaya”. Kata Mis Kepala SMK PGRI 1 pada saat dikonfirmasi Selasa, 20 Agustus 2019 jam 10.00 WIB diruang guru SMP PGRI sesuai jadwal mengajarnya.

Kekurangan ruang kelas belajar (RKB) disampaikan oleh Mis kepada Ketua Yayasan PGRI Kabupaten Lampung Timur, Was.

“Kalau keluhan tentang kekurangan ruang kelas belajar, sudah disampaikan ke Ketua Yayasan PGRI, pak Was”. Tambahnya.

Untuk seluruh siswa-siswi SMK PGR 1 diberi Pemerintah bantuan operasional sekolah (BOS) Rp. 1,6 juta perorang pertahun namun Ketua Komite dan Kepala Sekolah tetap memungut biaya.

“Semua siswa-siswi dapat dana BOS, pungutan beda-beda, 300 ribu persiswa kelas X pertahun, koordinir pakaian 600 ribu untuk 3 stel, baju PDH lengkap, baju praktek, baju olahraga”. Sambungnya.

Pungutan terhadap orangtua atau wali siswa-siswi kelas X sampai kelas XII untuk biaya honorarium tenaga praktik dan komite disinyalir sesuai ketentuan Pemerintah.

“Narik untuk biaya honorarium tenaga praktek, honorarium komite, kelas X 1,8 juta, kelas XI 1,7 juta dan kelas XII 1,6 juta tidak lebih dan sesuai ketentuan Pemerintah”. Imbuhnya.

Pihaknya menerima dana bantuan Pemerintah untuk Pembangunan Ruang Praktik Siswa dan melibatkan Ketua Komite.

“Kami hanya dapat RPS, Ketua Komite dilibatkan, SK, cap/stempel Ketua Komite diserahkan (ada dirumah komite bukan di sekolah), RPS sudah digunakan untuk ruang praktek. Lalu, karena ruang belajar kurang, jumlah siswa banyak maka digunakan untuk ruang belajar, alat-alat prakteknya dipepetin, terus disekat”. Tambahnya.

Disinggung, kenapa terjadi perbedaan antara keterangan Mis Kepsek SMK PGRI 1 dan Sap Ketua Komite. Menurut Sap, pungutan Rp. 3,7 juta. Mendengar hal itu, Mis mengatakan ada lagi pungutan bagi siswa-siswi kelas X sebesar Rp. 1,5 juta untuk biaya kunjungan industri.

“Ada lagi pungutan bagi kelas X nilainya 1,5 juta setahun untuk biaya kunjungan industri di tabung di bank Faj oleh siswa-siswi sejak Kepala Sekolah yang lama”. Kelit Kepala SMK PGRI 1 itu.

Kepala SMK PGRI 1, Mis disinyalir menghindar, katanya, seluruh pungutan-pungutan tersebut merupakan mutlak program Sap selaku Ketua Komite.

“Iya, (seluruh pungutan) itu program Komite, (kunjungan industri) cuma untuk kelas satu, menurut saya sudah sesuai peraturan”. Kilah Mis buang badan di akhir konfirmasi.

Akan tetapi, disaat dikonfirmasi Jak hanya diam membisu sebab sesuai kata Mis Kepala SMK PGRI 1, apabila Jak itu Sekretaris Tim Pembangunan. Selain itu, informasinya, Jak adik kandung Mis, Sedangkan Ketua Tim Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) dijabat oleh Mar.-

You might also like

error: Content is protected !!