Besaran Pertanggungan Asuransi Sesuai Dengan Ketentuan Dalam Asuransi Perjalanan 

LAMPUNG TIMUR – Bastian Adi Candra warga Desa Negara Ratu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, Selasa, 13 Agustus 2019 jam 10.30 WIB mendatangi Kantor FIF Group Metro. Ia adalah ahli waris Rumli Ilyas Permata Bumi yang meninggal dunia Jumat, 1 Maret 2019 saat sedang dalam perjalanan ibadah Umrah Senin, 25 Februari – 5 Maret 2019 ke Mekkah.

Tujuan Bastian, akan mempertanyakan siapa nama dan dimana alamat lengkap oknum yang diduga petugas karyawan PT. FIF Group Metro yang melakukan survey sebelum keberangkatan almarhum Rumli. Oknum itu disinyalir dinyatakan telah resain oleh Rohmawati bagian pembiayaan PT. FIF Group Metro. Sementara, oknum itulah yang diduga menyatakan bahwa biaya perjalanan ibadah umrah yang menggunakan dana talangan di asuransikan.

“Waktu itu, almarhum ngisi blangko, menyerahkan SPj Gaji, photocopy KTP dan KK ke bu Novi di sekolah, dia cerita ke saya ketika sudah dirumah”. Ungkap Ili Ningsih Selasa, 12 Agustus 2019 pukul 12.30 WIB dirumahnya.

Lalu tambah Ili Ningsih, “datang petugas survei yang cari nasabah, katanya, kalau Adi yang pergi umrah dan meninggal dunia, masih tetap bayar angsuran, tapi kalau almarhum yang jalan umrah angsuran lunas, sedangkan angsurannya 1, 257, 000 sebulan”.

“Setelah almarhum meninggal, masih kata Ili Ningsih, datang 5 orang dari FIF sama bu Rohmawati sekitar tanggal, 20 Maret 2019 nagih angsuran. Ada petugas katanya ngaku asli orang dari Bumi Nabung sini (Desa Bumi Nabung Udik Kecamatan Sukadana), katanya agak nggak enak kayak nantang, kalau nggak bayar angsuran almarhum, dosa, seperti setengah nakut-nakutin”.

“Kalau kata bu Rahmawati, nilai angsuran naik, dari 1,257,000 menjadi 1, 286, 000, itu berikut uang untuk biaya transfer di indomaret 4,000. Kalau aturan pada waktu pendaftaran di bulan Desember 2018 itu memang nggak ada asuransi, tapi kalau pendaftaran bulan Februari 2019 itu yang ada asuransinya”. Jelas Ili Ningsih istri almarhum menirukan ucapan Rohmawati.

Bastian Adi Candra, baik jauh sebelum maupun setelah mendatangi Kantor FIF Group Metro, mempertanyakan apa penyebab Rohmawati tidak berkenan untuk mempertemukannya dengan oknum petugas survey tersebut .

“Pertanyaan saya, kenapa sampai sekarang bu Rohma nggak mau dan nggak bisa mempertemukan saya dengan orang yang pertama survei itu. Walaupun, kata bu Rohma orang itu sudah resain, tapi saya minta photocopy KTP-nya, karena orang ini mau saya cari

Menurutnya, oknum yang melakukan survey tersebut yang menyatakan biaya perjalanan ibadah umrah orangtuanya yang dibiayai dari Amitra Syariah PT. FIF Group Metro di asuransikan.

“Sebab, dia yang datang pertama kali datang survey sendiri, katanya kalau saya yang pergi umrah dan meninggal angsuran masih tetap bayar karena Abi yang tanggungjawab bayar, tapi kalau Abi yang umrah lalu meninggal dunia angsuran lunas (di asuransikan)”.

Ketika akan dikonfirmasi, Kepala Cabang PT. FIF Group Metro, Hary Febriady tidak berada ditempat, begitu juga dengan Rohmawati Bidang Pembiayaan.

“Bu, dibawah ada tamu pak Candra mau ketemu tanya masalah angsuran almarhum orangtuanya, lalu, ibu lagi nggak ada, sedang ke Lampung Timur. Kebetulan Kepala Cabang juga nggak ada katanya lagi sakit”. Kata seorang karyawan PT. FIF Group Metro usai menghubungi Rohmawati.

Sementara, ketika dikonfirmasi melalui sambungan handphone, Rohmawati mengatakan akan mencari nama dan alamat lengkap oknum petugas karyawan yang melakukan kegiatan survey ketika itu di aplikasi data masuk sebagai arsip.

“Nanti saya cari dulu di datanya, kalau namanya saya lupa, alamatnya di Bumi Nabung, nggak tau Bumi Nabung mana”. Kata Rohmawati Senin, 13 Agustus 2019 jam 10.22 WIB ketika dihubungi melalui sambungan handphone saat masih di Kantor FIF Group Metro.

Rohmawati disinyalir tidak mengetahui alamat pasti oknum petugas survey tersebut apakah beralamat di Desa Bumi Nabung Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur atau Kampung Bumi Nabung Ilir Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah.

Sementara Kepala Desa Bumi Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, Holdi tidak mengetahui apabila masyarakat warga Desanya bekerja di PT. FIF Group Metro. Begitu juga Nurhayati Helmi warga Kampung Bumi Nabung Ilir Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah tidak mengetahui keberadaan oknum tersebut di kampung halamannya.

Sebelumnya, Novita Sari petugas Cabang PT. SAW DGI Perwakilan Kabupaten Lampung Timur, menganjurkan agar konfirmasi kepada Rohmawati petugas pembiayaan Amitra Syariah FIF Group Metro saat dikonfirmasi terkait perihal dana pembiayaan untuk biaya keberangkatan ibadah umrah almarhum Rumli, Selasa, 30 Juli 2019 jam 10.00 WIB ditempatnya mengajar.

Bekti Setyo Rini dan Novita petugas travel DGI PT. SAW PPIU serta Rohmawati petugas pembiayaan Syariah Atmira FIF Group Metro Jumat, 2 Agustus 2019 pukul 13.00 WIB datang memenuhi undangan Ahmad Tsauban Kepala Seksi (Kasi) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHI) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lampung Timur.

Bekti Setyo Rini mengatakan bahwa pihaknya segera menyerahkan uang klaim asuransi kepada ahli waris almarhum Rumli. Ahmad Tsauban meminta dan berharap agar supaya pihaknya dapat menyaksikan penyerahan uang asuransi kepada ahli waris.

Namun Ahmad Tsauban tersebut terindikasi tidak diindahkan oleh Bekti Setyo Rini dan Novita bahkan mereka berdua Minggu, 4 Agustus 2019 pukul 16.30 WIB datang kerumah ahli waris menyerahkan selembar photocopy sertifikat kematian (bukan asli) dan uang Rp. 6, juta sebagai santunan dari travel DGI PT. SAW PPIU bukan klaim asuransi.

Sementara, Bastian Adi Candra meminta agar supaya Gusti Setyo Rini dan Novita serta Rohmawati dapat melakukan pertemuan secara langsung. Adapun maksud dan tujuan Bastian Adi Candra akan bertemu dengan Gusti Setyo Rini dan Novita serta Joko petugas DGI PT. SAW PPIU tersebut dan petugas pembiayaan FIF Group Metro tersebut akan mempertanyakan hak-haknya dan kewajiban PPIU PT. SAW DGI Amitra Syariah PT. FIF Group Metro.

Adapun, ketentuan peraturan perundang undangan yang memuat tentang hak-hak Jemaah Umrah ataupun ahli waris dan kewajiban petugas PPIU sebelumnya telah terlebih dahulu dijelaskan dan dipertegas sebagaimana terdapat didalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Menteri Agama Republik Indonesia,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Pasal 71 Peraturan
Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4966);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas,

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1114);

Memutuskan :
Menetapkan:
Peraturan Menteri Agama tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.

Bab I Ketentuan Umum

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri Agama ini yang dimaksud dengan:
1. Ibadah Umrah adalah umrah yang dilaksanakan di luar musim haji.
2. Penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah adalah rangkaian kegiatan
perjalanan ibadah umrah yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan
perlindungan jemaah umrah, yang dilaksanakan oleh pemerintah
dan/atau penyelenggara perjalanan ibadah umrah.
3. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang selanjutnya disingkat PPIU
adalah biro perjalanan wisata yang telah mendapat izin dari Menteri untuk
menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah.
4. Jemaah Umrah yang selanjutnya disebut Jemaah adalah setiap orang yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Umrah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
5. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah yang selanjutnya disingkat BPIU
adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh Jemaah Umrah.
6. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan
Umrah.
8. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan
Umrah.
9. Kanwil adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
10. Kepala Kanwil adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Pasal 2
Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dilaksanakan berdasarkan asas
keadilan, profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Pasal 3
Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah bertujuan untuk memberikan
pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya kepada jemaah, sehingga jemaah dapat menunaikan ibadahnya sesuai ketentuan syariat Islam.

Bab II Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah

Pasal 4
(1) Penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dapat dilakukan oleh
pemerintah dan/atau biro perjalanan wisata yang ditetapkan oleh Menteri.
(2) Penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah oleh pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan ibadah umrah oleh
pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur
Jenderal.

Pasal 5
(1) Penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah oleh biro perjalanan wisata
wajib mendapat izin operasional sebagai PPIU.
(2) Izin operasional sebagai PPIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan oleh Menteri.
(3) Izin operasional sebagai PPIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri setelah biro perjalanan
memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. pemilik dalam akta perusahaan, Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan tidak sebagai pemilik PPIU lain;
b. memiliki susunan kepengurusan perusahaan;
c. memiki izin usaha biro perjalanan wisata dari dinas pariwisata setempat yang sudah beroperasi paling singkat 2 (dua) tahun;
d. memiliki akta notaris pendirian perseroan terbatas dan/atau
perubahannya sebagai biro perjalanan wisata yang memiliki bidang
keagamaan/perjalanan ibadah yang telah mendapat pengesahan dari
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
e. memiliki surat keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah
setempat yang masih berlaku;
f. memiliki surat keterangan terdaftar dari Direktorat Jenderal Pajak
Kementerian Keuangan dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
atas nama perusahaan dan pimpinan perusahaan;
g. memiliki laporan keuangan perusahaan yang sehat 1 (satu) tahun
terakhir dan telah diaudit akuntan publik yang terdaftar dengan opini minimal Wajar Dengan Pengecualian (WDP);
h. memiliki surat rekomendasi asli dari instansi pemerintah daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota setempat yang membidangi pariwisata yang masih berlaku;
i. memiliki surat rekomendasi asli dari Kanwil setempat yang dilampiri berita acara peninjauan lapangan; dan
j. menyerahkan jaminan dalam bentuk bank garansi atas nama Biro Perjalanan Wisata, yang diterbitkan oleh Bank Syariah dan/atau Bank Umum Nasional disertai surat kuasa pencairan yang ditujukan dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(4) Pemberian rekomendasi oleh Kanwil sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf i paling sedikit memenuhi ketentuan:

a. memiliki sumber daya manusia di bidang tiketing, keuangan, akuntansi, pemasaran, dan pembimbing ibadah;
b. memiliki bukti telah melakukan operasional sebagai Biro Perjalanan
Wisata paling singkat 2 (dua) tahun;
c. memiliki sarana dan prasarana yang memadai; dan
d. memiliki laporan keuangan perusahaan 1 (satu) tahun terakhir dan
telah diaudit akuntan publik yang terdaftar dengan opini minimal
WDP.
(5) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan rekomendasi oleh Kanwil
ditetapkan oleh Kepala Kanwil.

Pasal 6
(1) Izin operasional PPIU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat
diperpanjang.
(2) Perpanjangan izin operasional PPIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat dilakukan dengan persyaratan minimal nilai akreditasi C.
(3) Perpanjangan izin operasional PPIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
(4) Perpanjangan izin operasional PPIU sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diajukan kepada Direktur Jenderal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum
izin operasional berakhir.

Pasal 7
Dalam hal terjadi penggantian pimpinan/pemilik perusahan dan/atau
perubahan tempat/domisili perusahaan pada satu wilayah yang dibuktikan
dengan akte notaris dan surat dari Menteri Hukum dan HAM, PPIU wajib
melaporkan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 8
(1) PPIU dapat membuka kantor cabang PPIU di luar domisili perusahaan.
(2) Pembukaan kantor cabang PPIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
wajib memperoleh pengesahan dari Kepala Kanwil.
(3) Pimpinan PPIU wajib melaporkan pembukaan kantor cabang PPIU
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Direktur Jenderal dan
Kepala Kanwil setempat.

Bab III Pendaftaran dan Pelayanan

Pasal 9
(1) Jemaah yang akan melakukan perjalanan Ibadah Umrah wajib
mendaftarkan diri kepada PPIU.
(2) PPIU menerima pendaftaran jemaah sesuai dengan paket layanan dan
PPIU wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal.
(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan
ketentuan:
a. jemaah mengisi blanko pendaftaran yang ditetapkan oleh PPIU;
b. jemaah membayar BPIU sesuai paket yang dipilih; dan
c. jemaah dan PPIU menandatangani perjanjian yang berisi hak dan
kewajiban masing-masing pihak.
(4) BPIU yang telah dibayar jemaah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b digunakan untuk penyelenggaraan ibadah umrah.
(5) Dalam hal jemaah yang telah terdaftar membatalkan, PPIU wajib
mengembalikan BPIU setelah dikurangi biaya yang telah dikeluarkan
sesuai perjanjian yang telah disepakati.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Jemaah Umrah ditetapkan
oleh Direktur Jenderal.

Pasal 10
PPIU wajib memberikan pelayanan:
a. bimbingan Ibadah Umrah;
b. transportasi Jemaah Umrah;
c. akomodasi dan konsumsi;
d. kesehatan Jemaah Umrah;
e. perlindungan Jemaah Umrah dan petugas umrah; dan
f. administrasi dan dokumentasi umrah.

Pasal 11
(1) Pelayanan bimbingan Jemaah Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 huruf a, diberikan oleh pembimbing ibadah sebelum keberangkatan,
dalam perjalanan, dan selama di Arab Saudi.
(2) Pelayanan bimbingan Jemaah Umrah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi materi bimbingan manasik dan perjalanan umrah.
(3) Pembimbing ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh
pimpinan PPIU, dan wajib memiliki standar kompetensi meliputi
pengetahuan di bidang manasik haji/umrah dan telah melaksanakan
ibadah haji/umrah.
(4) Materi bimbingan manasik dan perjalanan umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada bimbingan manasik dan perjalanan haji dan umrah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.

Pasal 12
(1) Pelayanan transportasi Jemaah Umrah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 huruf b dilakukan oleh PPIU meliputi pelayanan pemberangkatan
ke dan dari Arab Saudi dan selama di Arab Saudi.
(2) Transportasi Jemaah Umrah paling banyak 1 (satu) kali transit dengan
menggunakan maskapai penerbangan yang sama dan memiliki izin
mendarat di Indonesia dan Arab Saudi.
(3) Transportasi darat selama di Arab Saudi wajib memiliki tasreh/izin untuk
pelayanan umrah.
(4) Transportasi Jemaah Umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan kenyamanan, keselamatan, dan keamanan.

Pasal 13
(1) Pelayanan akomodasi dan konsumsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 huruf c wajib dilakukan oleh PPIU selama Jemaah berada di Arab
Saudi.
(2) Pelayanan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib
dilakukan oleh PPIU dengan menempatkan Jemaah pada hotel minimal bintang 3 (tiga).
(3) Pelayanan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh
PPIU sebelum berangkat, dalam perjalanan, dan selama di Arab Saudi.
(4) Pelayanan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
memenuhi standart menu, higienitas, dan kesehatan.

Pasal 14
Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d,
meliputi:
a. penyediaan petugas kesehatan;
b. penyediaan obat-obatan; dan
c. pengurusan bagi Jemaah Umrah yang sakit selama di perjalanan dan di
Arab Saudi.

Pasal 15
(1) Setiap Jemaah wajib melakukan vaksinasi meningitis.
(2) Vaksinasi meningitis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi
tanggung jawab Jemaah secara individu.
(3) PPIU dapat memfasilitasi vaksinasi meningitis Jemaah.
(4) Dalam hal PPIU memfasilitasi pemberian vaksinasi meningitis pada para Jemaah, wajib mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16
(1) Pelayanan perlindungan Jemaah Umrah dan petugas umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e wajib dilakukan oleh PPIU, meliputi:
a. asuransi jiwa, kesehatan dan kecelakaan;
b. pengurusan dokumen Jemaah yang hilang selama perjalanan ibadah;
dan
c. pengurusan Jemaah yang meninggal sebelum tiba kembali di tempat
domisili.
(2) Besaran pertanggungan asuransi/nilai manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan ketentuan dalam asuransi perjalanan.

Pasal 17
Pelayanan terhadap administrasi dan dokumen umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f meliputi:
a. pengurusan dokumen perjalanan umrah dan visa bagi Jemaah; dan
b. pengurusan dokumen jemaah sakit, meninggal dan ghaib/hilang.

Pasal 18
(1) Pengurusan visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan oleh PPIU yang memiliki kontrak kerja sama dengan perusahaan pelayanan umrah dan telah mendapatkan pengesahan dari kementerian terkait.
(2) PPIU yang memiliki kontrak kerja sama dengan perusahaan pelayanan
umrah di Arab Saudi dapat menjadi provider visa.
(3) Dalam hal pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang
dilakukan oleh Kementerian Agama, PPIU wajib memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
a. memiliki izin operasional yang masih berlaku;
b. memiliki kontrak kerja sama yang telah ditandatangani oleh pimpinan
perusahaan layanan umrah di Arab Saudi dan PPIU yang telah disahkan
oleh notaris;
c. memiliki sertifikat International Air Transport Association (IATA);
d. memiliki rekomendasi dari Asosiasi Penyelenggara Umrah;
e. memiliki kemampuan finansial yang dibuktikan dengan laporan
keuangan yang telah di audit oleh akuntan publik; dan
f. memiliki komitmen mentaati peraturan perundang-undangan yang
dibuktikan dengan surat pernyataan/pakta integritas.
(4) Provider visa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib:
a. mentaati seluruh peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia
dan Pemerintah Arab Saudi;
b. menjamin pelayanan administrasi akomodasi, konsumsi, dan
transportasi di Arab Saudi;
c. menjamin pengurusan visa Jemaah hanya kepada PPIU yang memiliki
izin operasional yang masih berlaku;
d. menjamin pengurusan jemaah umrah yang mengalami sakit dan dirawat
di rumah sakit Arab Saudi sampai kembali ke tanah air; dan
e. menjamin tiket jemaah umrah ke dan dari Arab Saudi.

Bab IV Pelaporan

Pasal 19
(1) PPIU wajib membuat laporan penyelenggaraan perjalanan umrah,
meliputi rencana perjalanan umrah, pemberangkatan, dan pemulangan.
(2) Laporan penyelenggaraan perjalanan umrah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), meliputi:
a. bimbingan ibadah umrah;
b. data keberangkatan dan kepulangan Jamaah;
c. penerimaan dan pengeluaran visa Jemaah; dan
d. permasalahaan dan solusi Jemaah.
(3) Laporan penyelenggaraan perjalanan umrah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disampaikan kepada Direktur Jenderal paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Jemaah tiba di Tanah Air.
(4) Selain laporan penyelenggaraan perjalanan umrah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), PPIU wajib menyampaikan laporan akhir tahun
penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah kepada Direktur Jenderal
dengan tembusan Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah dan
Kepala Kanwil setempat paling lambat 1 (satu) bulan sebelum musim
umrah berikutnya.

Bab V Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 20
(1) Pengawasan dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengawasan
terhadap rencana perjalanan, kegiatan operasional pelayanan Jemaah,
ketaatan dan/atau penertiban terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(3) Dalam hal diperlukan, pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dapat bekerjasama dengan Inspektorat Jenderal, instansi
pemerintah/lembaga terkait.
(4) Kantor Urusan Haji pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah
dapat memfasilitasi pelaksanaan pengawasan terhadap pelayanan Jemaah si Arab Saudi.

Pasal 21
(1) Pengendalian dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri
terhadap operasional penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umrah di Tanah
Air dan Arab Saudi.
(2) Pengendalian penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah meliputi
kepemilikan, domisili, masa berlaku izin operasional, finansial, sarana dan
prasarana, serta kinerja pelayanan kepada Jemaah.
(3) Pengendalian dapat dilakukan dalam bentuk moratorium perizinan
dan/atau dalam bentuk lainnya.
(4) Moratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur
Jenderal.

Pasal 22
(1) Pengawasan dan pengendalian dilakukan berdasarkan standar pelayanan minimal penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umrah.
(2) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sebagai bahan masukan untuk penilaian kinerja PPIU.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bab VI Pembinaan

Pasal 23
(1) Pembinaan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dilakukan oleh
Direktur Jenderal dan Kepala Kanwil.
(2) Pembinaan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah oleh Direktur
Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sosialisasi
kebijakan penyelenggaraan umrah dan akreditasi.
(3) Pembinaan oleh Kepala Kanwil sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi penyuluhan dan bimbingan teknis operasional PPIU.

Bab VII Akreditasi

Pasal 24
(1) Penilaian terhadap kinerja PPIU dilakukan melalui akreditasi.
(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi komponen
kualitas pelayanan, sumber daya manusia, finansial, sarana dan
prasarana, serta administrasi dan manajemen.
(3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menilai
kinerja dan kualitas pelayanan PPIU dengan peringkat A, B, C, dan D.
(4) Pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh Tim yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari unit kerja terkait
dan/atau lembaga yang memiliki kompetensi di bidang akreditasi.
(6) Hasil akreditasi dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam
menetapkan perpanjangan izin PPIU.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman akreditasi ditetapkan oleh
Direktur Jenderal.

Bab VIII Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pasal 25
(1) Pemegang izin PPIU yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 70 Peraturan Pemerintah dikenakan
sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijatuhkan
berdasarkan laporan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal dan/atau Kepala Kanwil.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara tertulis dengan melampirkan identitas diri pelapor dan bukti pelanggaran.

(4) Identitas diri pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi nama,
pekerjaan, alamat, dan nomor kartu tanda penduduk atau nomor identitas
lainnya dan/atau nama instansi/lembaga, nama pimpinan, nomor kartu tanda penduduk pimpinan atau nomor identitas lainnya.

Pasal 26
(1) Direktorat Pembinaan Haji dan Umrah pada Direktorat Jenderal
melakukan klarifikasi terhadap pelapor, jemaah, pemegang izin PPIU
dan/atau pihak terkait lainnya yang dilaporkan telah melakukan
pelanggaran terhadap penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Bidang Penyelanggaraan Haji dan Umrah pada Kanwil melakukan
klarifikasi terhadap pelapor, jemaah, pemegang izin PPIU dan/atau pihak
terkait lainnya yang dilaporkan telah melakukan pelanggaran terhadap
penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
disampaikan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 27
(1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), ditelaah oleh Tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal.
(2) Dalam hal diperlukan, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melakukan pemanggilan terhadap pelapor, jemaah, pemegang izin PPIU,
dan/atau pihak terkait lainnya untuk melengkapi penelaahan terhadap
laporan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah
umrah.
(3) Hasil telaahan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan
kepada Direktur Jenderal sebagai dasar pengenaan sanksi administratif
terhadap pelanggaran yang telah dilakukan oleh pemegang izin PPIU.

Pasal 28
(1) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
22 ayat (2), dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk pengenaan sanksi pada pemegang izin PPIU.
(2) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk dipergunakan sebagai dasar
penjatuhan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang telah dilakukan oleh pemegang izin PPIU.
(3) Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan sanksi administrasi
terhadap pemegang izin PPIU yang terbukti telah melanggar ketentuan
peraturan perundang-undangan ketika dilakukan pengawasan dan pengendalian.

Pasal 29
(1) Penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
ayat (3), disampaikan kepada Pimpinan PPIU dan ditembuskan kepada
Kepala Kanwil.
(2) Pemegang izin PPIU dapat melakukan sanggahan penjatuhan sanksi administratif paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal
diterimanya penetapan sanksi administratif.

Bab IX Ketentuan Penutup

Pasal 30
Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2015
Menteri Agama Republik Indonesia tertanda Lukman Hakim Saifudin

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Maret 2015
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanda Yasonna H. Lazily.

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366 Salinan sesuai dengan aslinya. Kementerianian Agama RI Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Prof. Dr. Achmad Gunaryo, M.Soc, Scfl. 08101991031003.

Selanjutnya, Menteri Agama menerbitkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah bahkan Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. (*)

Laporan : Ropian Kunang

You might also like

error: Content is protected !!