Waspada, Penipuan dan Penggelapan Diduga Dilakukan Petugas Travel DGI PT.SAW PPIU

LAMPUNG TIMUR – Oknum petugas biro travel Dini Group Indonesia (DGI) PT. Samira Ali Wisata (SAW) kantor pusat beralamat di Jalan Malaka Merah Duren Sawit Kota Jakarta Timur Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) terakhir kalinya Minggu, 7 Juli 2019 pukul 12.10 WIB menyampaikan pesan bahwa pihaknya tidak lagi menerbitkan surat menyurat dalam bentuk apapun untuk dan atas nama almarhum Rumli kepada ahli warisnya Bastian Adi Candra.

Maka, ahli waris almarhum Rumli, Adi sempat dibuat tercengang mendengar kabar apabila asuransi akan diserahkan oleh Rini petugas biro travel DGI PT. SAW PPIU dalam waktu dekat. Sebelumnya, Rabu, 31 Juli 2019 pukul 14.12 WIB Gusti Setyo Rini telah mengirimkan sertifikat wafat atau surat keterangan kematian atas nama almarhum Rumli Ilyas asuransi maupun santunan.

“Ada WA terakhir dari bu Rini yang masih saya simpan, bunyinya, pihaknya tidak lagi mengeluarkan surat menyurat. Kok ini mereka malah mau menyerahkan asuransi bahkan sudah mengirimkan surat keterangan kematian. Tapi 2 hal ini diberikan setelah muncul berita di media, apa ini yang namanya senjata makan tuan”. Kata Adi didampingi kedua orang kakak iparnya Jumat, 2/8 pukul 20.00 WIB kepada metrodeadline.com.

Selanjutnya, Adi meneruskan chatingan WhatssApp dari seseorang mengaku bernama Gusti Setyo Rini petugas dari biro travel DGI PT. SAW PPIU Jakarta Timur kepada metrodeadline.com.

“Ini WA yang terakhir dari bu Rini DIG yang dikirimkannya ke saya tanggal, 7 Juli 2019”. Sambung Adi usai meneruskan WA Rini Jumat, 2/8 pukul 22.20 WIB.

Melalui aplikasi WhatssApp, Gusti Setyo Rini petugas biro travel DGI PT. SAW PPIU Jakarta Timur menyampaikan apabila pihaknya tidak lagi menerbitkan surat menyurat khususnya surat keterangan kematian (SKK) atas nama almarhum Rumli yang meninggal dunia Jumat, 1/3 di Medinah Arab Saudi sedang dalam perjalanan menunaikan ibadah umrah.

“Saya bu Rini dari DGI travel Umroh Haji Pusat Jakarta, menanggapi pertanyaan bapak (Bastian Adi Candra) mengenai surat menyurat bapak Rumli yang dari travel, kami tidak mengeluarkan surat menyurat dalam bentuk lain lagi, hanya surat menyurat yang sudah kami kirimkan, itulah yang bisa kami keluarkan”. Kelit Gusti Setya Rini Minggu, 7 Juli 2019 pukul 12.10 WIB beralibi ke Bastian Adi Candra

Tenaga Kesehatan Rumah Sakit tak lagi menerbitkan surat menyurat, oleh karena itu pihaknya berharap Adi memahami, pihaknya mendoakan atas kepulangan almarhum Rumli dalam keadaan khusnul khotimah.

“Dari rumah sakit yang bersangkutan pun tidak ada surat menyuratnya lagi, jadi kami harap bapak dan keluarga memahami kondisi ini. Kami berdoa untuk almarhum bapak Rumli semoga meninggal dalam keadaan khusnul khotimah”. Kilah petugas biro travel DGI PT. SAW PPIU itu.

Ternyata, sertifikat wafat almarhum Rumli dari Kedutaan Republik Indonesia di Arab Saudi dibuat Jumat, 19 April 2019 tetapi baru dikirimkan oleh Rini petugas DGI Rabu, 31 Juli 2019 pukul 14:16 WIB ke ahli waris almarhum Rumli bernama Lilis Purnamasari.

“Sertifikat wafat tersebut dibuat tanggal 13 Rajab 1440 H atau Jumat, 19 April 2019, (dikirimkan pada tanggal) 31 Juli 2019 pukul 14.16 (dikirimkan oleh) bu Rini”. Kata Lilis Purnamasari ahli waris almarhum Rumli Senin, 4/8 pukul 18.24 WIB.

Tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, tiba-tiba Gusti Setyo Rini dan Novita petugas dari DGI PT. SAW PPIU Sabtu, 3 Agustus 2019 pukul 16.30 WIB mendatangi istri almarhum Rumli Iliningsih dan Lilis Purnamasari ahli waris almarhum Rumli dirumah. Mereka menyerahkan uang senilai Rp. 6 juta santunan dari travel DGI dan photocopy sertifikat wafat.

Akan tetapi penyerahan uang tersebut diduga disiasati oleh Gusti Setya Rini dengan cara didalam kwitansi tertulis telah diterima dari Dini Group Indonesia uang sejumlah Rp.6 juta untuk pembayaran klaim asuransi keluarga almarhum bapak Rumli tanpa dibubuhi tanggal saat penerimaan.

“Mereka berdua datang kerumah Sabtu, 3 Agustus 2019 pukul 16.30-an, yang datang bu Rini dan bu Novi”. Tambah Lilis Minggu, 5/8 pukul 19.21 WIB.

Muncul berbagai pertanyaan dari para ahli waris almarhum Rumli dan keluarga besar atas pelayanan petugas DGI yang terindikasi tidak sesuai dengan standard operasional prosedur (SOP). Bahkan perihal ini yang dilakukan oleh oknum petugas travel DGI dan Pembiayaan FIF Group terindikasi sarat dengan unsur dugaan penipuan dan penggelapan.

“Kenapa sudah 5 bulan (sejak 1 Maret – 3 Agustus 2019) hak-hak almarhum baru diberikan petugas DGI. Baik sertifikat wafat dan uang santunan, apabila uang santunan berasal dari klaim asuransi kesehatan yang telah dikeluarkan, kenapa tidak ditransfer ke rekening almarhum atau ahli waris sebagai penerima atau Kasi PHU Kantor Kemenag Lamtim yang berhak mewakili ahli waris. Mana bukti pencairan klaim asuransi”. Kata Adi.

“Uang tiket perjalanan pulang almarhum kenapa belum diserahkan sesuai janji Gusti Setyo Rini. Sudah dijelaskan dalam PMA 8/2018 Pasal 12 dilarang PPIU memfasilitasi BPIU menggunakan biaya yang berasal dari dana talangan atau pembiayaan. Jangan beralasan almarhum tidak mau di asuransikan sebab itu suatu keharusan PPIU memberikan pelindungan jiwa berupa asuransi kematian, kesehatan dan kecelakaan”. Ujar Lilis.

Belum genap 1 x 24 jam muncul berita di media online metrodeadline.com edisi pertama Selasa, 30/7 pukul 15.18 WIB berjudul, “PPIU PT. SAW DGI Tidak Memberikan Pelindungan Kepada Jemaah ?” Lalu, Rini petugas travel Dini Group Indonesia (DGI) PT. Samira Ali Wisata (SAW) Pengelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) jemaah Kabupaten Lampung Timur langsung gerak secepat kilat segera mengirimkan sertifikat wafat atas nama almarhum Rumli akan tetapi sertifikat yang asli tidak dikirimkan.

Kemudian, Rini dan Novita petugas travel DGI PT. SAW PPIU serta Rohmawati dari Atmira Syariah FIF Metro Jumat, 2 / 8 pukul 13.30 WIB dipanggil oleh Ahmad Tsauban Kasi PHU Kemenag Lamtim.

Selanjutnya, berselang sehari Rini dan Novita Minggu, 4 / 8 pukul 16.30 WIB mendatangi ahli waris almarhum Rumli di Desa Negara Ratu Kecamatan Batanghari Nuban. Tujuan menyerahkan photocopy sertifikat wafat dan uang Rp.6 juta sebagai santunan, namun diduga disiasati didalam kwitansi sebagai bukti tanda terima tertulis pembayaran klaim asuransi.

Hanya saja, petugas dari pembiayaan Atmira Syariah Federal International Finance (FIF) Group Kota Metro yang diduga melanggar larangan dari Menteri Agama belum dikenakan sangsi sebab melanggar larangan memfasilitasi keberangktan jemaah menggunakan BPIU yang berasal dari dana talangan.

Jumlah jemaah umrah dari Indonesia selalu meningkat setiap tahunnya, tahun 1439 H tercatat lebih dari satu juta orang berangkat umrah dari Indonesia. Tentu sebuah angka yang cukup besar dan menyimpan potensi masalah yang cukup kompleks. Terlebih bila mereka tidak menerima pelayanan yang standar sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, Arfi Hatim, dalam rapat koordinasi peningkatan perlindungan jemaah umrah. Rapat yang digelar di Gedung Kementerian Agama lantai 5 Lapangan Banteng Barat Jakarta dihadiri oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sejumlah perusahaan asuransi syariah.

“Sesuai regulasi dari dalam UU hingga PMA, telah diatur bahwa semua jemaah umrah wajid mendapatkan perlindungan berupa cover asuransi,” kata Arfi saat memimpin rapat di Jakarta, Selasa (26/2/2019), seperti dikutip dari haji.kemenag.go.id.

Arfi juga menyatakan bahwa dalam PMA Nomor 8 Tahun 2018 menyebutkan tentang asuransi perjalanan sebagai asuransi jemaah umrah berupa asuransi jiwa, kesehatan, dan kecelakaan. Seluruhnya harus merupakan asuransi berbasis syariah.

“Kemenag kesulitan mendeteksi jemaah yang tidak diasuransikan, perkiraan kami hanya 30% jemaah umrah yang diasuransikan. Itu pun asuransinya sebagian hanya formalitas,” ungkap Arfi.

Kesulitan mendeteksi ada atau tidaknya perlindungan terhadap jemaah umrah dalam bentuk asuransi ini, mendorong Kemenag untuk lebih meningkatkan pola pengawasan yang terintegrasi. Kepala Sub Direktorat Pengawasan Umrah dan Haji Khusus, M Noer Alya Fitra, berharap layanan asuransi yang akan melindungi jemaah umrah, wajib terkoneksi ke dalam sistem pengawasan.

“Kami berharap sistem asuransi juga terkoneksi ke aplikasi SIPATUH (Sistem Pengawasan Terpadu Umrah dan Haji Khusus),” ujar Noer Alya yang biasa disapa Nafit ini.

SIPATUH yang sedang dikembangkan akan mengintegrasikan sistem umrah di Ditjen PHU, Kanwil, Kankemenag, PPIU, provider visa, perbankan, dan asuransi. Akan diterbitkan regulasi adanya kewajiban bagi asuransi yang berbasis syariah untuk mengcover jemaah, sekaligus melakukan input nomor polis asuransi ke dalam sistem.

Nantinya jemaah umrah wajib mendapatkan asuransi jiwa, kesehatan, kecelakaan, dan cover nilai manfaat lainnya. Regulasi ini nantinya akan memberikan kepastian perlindungan dan hak-hak jemaah yang harus diberikan oleh PPIU.

Rencana peningkatan perlindungan jemaah umrah melalui layanan asuransi disambut positif oleh OJK dan seluruh perusahaan jasa asuransi syariah yang hadir. Mereka secara prinsip menyepakati dan mendukung rencana Kemenag tentang rencana asuransi syariah mengcover jemaah umrah, dan menyetujui input data dan koneksi sistem dengan PPIU dan SIPATUH.

Majelis Ulama Indonesia mengkritisi sistem kredit pembiayaan ibadah haji dan umrah di perbankan syariah Indonesia yang dianggap mempromosikan umat Islam melakukan utang.

“Islam tidak menganjurkan untuk berutang kecuali dalam keadaan terpaksa. Berbalik 180 derajat, kini malah perbankan syariah yang didasari pembentukannya dengan syariat Islam malah melakukan promosi besar-besaran untuk mengajak umat Islam berutang,” kata Ketua MUI Bidang Kerukunan Umat Beragama KH Yusnar Yusuf, dalam keterangannya, Sabtu (27/2/2016).

Perbankan syariah yang dilandasi dengan penerbitan Undang-undang Nomor 21 Tahun2 008 tentang Perbankan Syariah mengatur tentang menjalankan sistemnya sesuai ajaran Islam. Namun saat ini, Yusnar melihat perkembangannya malah menjadi bertolak belakang. Tidak tanggung-tanggung, lanjut dia, ajakan untuk berutang justru melirik pangsa haji dan umrah.

Alasan keterbatasan finansial menjadikan bank syariah seolah hadir sebagai pahlawan dan mengabaikan bahwa haji dan umrah dilakukan bagi umat Islam yang memiliki kesanggupan, termasuk secara finansial.

“Tak heran jika daftar tunggu haji semakin panjang akibat pembiayaan utang ini, rata-rata 19 tahun, pastinya pertumbuhan daftar tunggu juga akan terus meningkat. Ini tidak benar dan menjadi bank yang tidak mandiri.Market share hanya kisaran 4,5%,” ujar Yusnar yang juga Ketua Umum Pengurus Besar Ormas Islam Al Washliyah ini, seperti dilansir dari m.bisnis.com

Jika demikian, kata dia lagi, tak ada bedanya mereka dengan bank konvensional dan jika terus dibiarkan maka Yusnar menyatakan pihaknya akan membuat surat resmi kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meninjau kembali persoalan ini.

“Jika tidak ada juga reaksi, kami akan mengajukan naskah akademik kepada DPR RI untuk merevisi UU 21/2008 yang saat ini kami proses. Jangan manfaatkan ibadah untuk keutungan apalagi mengajarkan umat Islam untuk berutang soal ibadah, ini akan menjadi budaya buruk nantinya ke depan,” ujarnya pula.

Saat dikonfirmasi, seorang pengurus PB Al Washiliyah lainnya, Affan Rangkuti mengatakan yang menjadi permasalahan adalah adanya fasilitas uang muka (down payment/DP) bagi ibadah haji dan umrah dengan skema pembiayaan yang sama dengan sistem kredit pada umumnya.

“Artinya jemaah bisa berangkat berhaji atau umrah walau belum lunas pembayarannya, ini ‘kan berarti meninggalkan utang yang tidak diajarkan dalam Islam. Selain itu bisa saja ke depannya ibadah ini dituding penyumbang kemiskinan Indonesia, boleh jadi puluhan ribu jemaah umrah tertipu dan terlantar akibat umrah dengan biaya murah yang ditengarai adanya peran utang,” ujar Affan.

Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) memastikan ada santunan bagi setiap Jemaah haji yang meninggal dunia saat menunaikan ibadah, yaitu sebesar Rp18,5 juta per Jemaah, dan Rp37 juta bagi jemaah haji yang meninggal karena kecelakaan.

“Nilai tanggungan ini berlaku sejak jemaah haji telah berada di embarkasi keberangkatan. Klaim asuransi digaransi cair dalam lima hari kerja,” kata Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama, Ahda Barori, seperti dikutip dari Setkab, Jumat (31/8).

Menurut Ahda, ahli waris yang keluarganya wafat saat melaksanakan ibadah haji tahun ini juga tidak perlu repot-repot mengurus klaim asuransi jiwa. Pasalnya, Ditjen PHU yang akan mengurus klaim ke pihak asuransi. “Mekanisme pencairannya yang mengklaim bukan ahli waris tapi Ditjen PHU,” imbuh Ahda.

Menurutnya, proses klaim saat ini sudah berjalan tanpa menunggu penyelenggaraan haji selesai. “Sekarang sudah berjalan dan sudah banyak yang ditransfer,” jelasnya.

Pengiriman dananya, kata Ahda, bisa ke rekening jemaah yang wafat tapi rekeningnya masih aktif. Jika tidak, lanjutnya, ke rekening ahli waris telah disepakati pihak keluarga. “Proses klaimnya maksimal lima hari kerja,” ungkapnya.

Ahda menambahkan bahwa premi asuransi jiwa jemaah pada tahun ini sebesar Rp49 ribu. Pembayaran premi asuransi jiwa jemaah haji diambil dari uang optimalisasi dana haji. Ia menyebutkan, sejak 2016, proses klaim asuransi tidak lagi dilakukan oleh ahli waris jemaah, melainkan langsung oleh pihak Kemenag sebagai bentuk kemudahan pelayanan.

Dadi juga mengingatkan Kemenag untuk terus melakukan pemantauan terkait celah-celah yang harus dibenahi selama penerapan aturan pada Permenag No. 8 Tahun 2018. Jangan sampai regulasi baru ini bernasib sama dengan Permenag sebelumnya yang selalu berhasil disiasati oleh mereka yang berniat buruk untuk memanfaatkan berbagai celah kelemahan yang terdapat dalam regulasi dan peraturan pemerintah.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Nizar Ali mengatakan Permenag No. 8 Tahun 2018 diterbitkan dengan harapan dapat menyehatkan industri umrah sekaligus melindungi para jamaah. Pasalnya, jelas Nizar, dalam setahun rata-rata jemaah umrah di Indonesia mencapai hampir 1 juta orang.

Dalam pengamatan Nizar, selama ini banyak ditemukan indikasi bisnis umrah yang tidak berlandaskan prinsip-prinsip syari’ah, Nizar mencontohkan, seperti penjualan dengan skema ponzi, penggunaan dana talangan yang berpotensi menjerat jamaah dan sebagainya. “Bisnis umrah bukanlah bisnis sebagaimana umumnya, umrah adalah ibadah. Karenanya pengelolannya harus benar-benar berbasis syari’ah,” pungkas Nizar, seperti dikutip dari hukumonline.com, edisi Minggu, 1 April 2018. (*)

Laporan : Ropian Kunang

You might also like

error: Content is protected !!