BPN Metro Wakili Lampung Zona Integritas WBK WBBM Ke Nasional

Kepala Kantor ATR/BPN Metro Rahmat, Ap,MH,.M.M

 

METRODEADLINE.COMBadan Pertanahan Nasional (BPN) Metro ditunjuk mewakili kantor wilayah BPN Provinsi Lampung maju dalam zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) ke tingkat Nasional Kementrian ATR/BPN Pusat.

Kepala Kantor ATR/BPN Metro Rahmat, Ap,MH,.M.M membenarkan hal tersebut. Ia mengaku dalam pencanangan zona integritas ini, Metro merupakan satu-satunya yang ditunjuk untuk mencanangkan zona integritas WBK-WBBM.

“Jadi BPN Metro sudah mendapat penilian Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB). Sebenarnya secara internal kami sudah menerapkan zona integritas ditubuh pegawai BPN Metro, tapi kita diminta secara eksternal. Makanya kita canangkan Zona Integritas menuju WBK-WBBM,”ungkapnya usai pencanangan di Gedung BPN Metro Jalan AH. Nasution Kota Metro, Kamis (14/3/2019).

 

Zona Integritas ini, kata Rahmat standar yang harus diikuti oleh beberapa kriteria. Dalam minggu terakhir BPN Metro dinilai 63 dari standar 75.  “Ya berarti kita masih kurang 13 point, salah satunya dalam pencanangan ini untuk memenuhi syaratnya,”jelasnya.

Ia menambahkan, untuk di Indonesia ada tiga Kota yang sudah mencanangkan zona integritas, yaitu  Kota Surabaya,  Bandung, dan Kota Langsat. Dengan target Kemen PAN RB 20 an yang mencapai zona integritas tersebut.

“Ada beberapa kriteria untuk menuju WBK – WBBM ini. Namun persepsi masyarakat yang paling dominan. Karna itu, saya mengajak agar semua teman-teman BPN  untuk bekerja secara profesional,”tuturnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Penataan Bidang Pertanahan Kanwil BPN Lampung Aan Rosmana menyebut untuk provinsi Lampung, Kota Metro yang terpilih untuk diusulkan mendapat penilaian. Meskipun begitu, diakuinya pencanangan tersebut banyak mendapat dukungan dari semua pihak.

“Bukan hanya pencatatan tanah, namun dalam penataan tata ruang wilayah. Karna itu kami juga mohon dukungan pemerintah daerah. Karna ini juga berkaitan adanya investasi yang masuk ke Kota Metro. Tentunya investasi tersebut juga harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.  Sebab RTRW sudah menjadi prodak hukum, kami berharap baik dari interna, esternal bisa membantu dalam pencanangan ini, trasparasi masyarakat jadi dinilai plus dalam mensukseskan ZI WBK-WBBM di Lampung,”pungkasnya. (*)

 

 

 

Penulis/Foto : Freddy Kurniawan Sandi

 

You might also like

error: Content is protected !!