Metro, Metrodeadline.com – Ketua Komisi II DPRD Kota Metro menggelar kegiatan reses di daerah pemilihan (dapil) Metro Pusat guna menyerap berbagai aspirasi masyarakat terkait persoalan kesehatan, sosial, infrastruktur hingga layanan BPJS Kesehatan, Selasa (12/5/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kota Metro Ancilla Hernani, SE., S.Psi.,M.Pd. menegaskan, bahwa pemerintah saat ini harus lebih memprioritaskan program sosial bagi masyarakat rentan dibanding pembangunan infrastruktur yang membutuhkan anggaran besar.
Menurutnya, kondisi keuangan pemerintah saat ini membuat seluruh program pembangunan harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.
“Masalah sosial tetap harus menjadi prioritas supaya masyarakat rentan tetap terjaga kesejahteraan, kesehatan dan pendidikannya. Kondisi pendanaan saat ini memang tidak memungkinkan semua infrastruktur bisa langsung dikerjakan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, masyarakat yang mengalami kesulitan membayar iuran BPJS Kesehatan akibat kehilangan pekerjaan atau pemutusan hubungan kerja (PHK) masih dapat dibantu melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI), baik dari pemerintah kota, provinsi maupun pusat.
“Pihak DPRD bersama pemerintah daerah terus berupaya memastikan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat Kota Metro tetap berjalan,” tuturnya.
“Saya selaku Ketua Komisi II bersama teman-teman Komisi II sepakat BPJS untuk masyarakat Kota Metro harus tetap gratis,” imbuhnya.
Ia juga meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan BPJS nonaktif agar dapat segera ditindaklanjuti dan dicek melalui dinas terkait.
Sementara itu, dalam sesi dialog bersama warga, sejumlah aspirasi disampaikan masyarakat mulai dari perbaikan jalan, drainase, gorong-gorong hingga penerangan jalan lingkungan.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Metro menjelaskan, bahwa seluruh aspirasi masyarakat tetap ditampung, namun pelaksanaannya harus disesuaikan dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran daerah.
“Apabila kerusakan jalan hanya terjadi pada sebagian titik tertentu, maka perbaikan akan difokuskan pada bagian yang benar-benar rusak tanpa harus membangun keseluruhan ruas jalan,” katanya.
“Semua aspirasi kita tampung, tetapi tidak mungkin semuanya langsung diakomodir sekaligus karena anggaran daerah terbatas. Jadi harus ada skala prioritas,” tambahnya.
Menurutnya, kebutuhan masyarakat di setiap wilayah juga berbeda-beda, mulai dari jalan lingkungan, drainase, gorong-gorong hingga lampu penerangan jalan. Karena itu, pemerintah harus membagi anggaran secara merata agar pembangunan dapat dirasakan seluruh masyarakat Kota Metro.
“Kita ingin pembangunan tetap berjalan merata, sehingga setiap wilayah juga mendapatkan perhatian,” pungkasnya. (Aliando)
