Kota Metro

Reses Abdulhak Serap Keluhan Warga, Infrastruktur dan Data PBB Jadi Prioritas

33
×

Reses Abdulhak Serap Keluhan Warga, Infrastruktur dan Data PBB Jadi Prioritas

Sebarkan artikel ini

 

Metro, Metrodeadline.com – Wakil Ketua II DPRD Kota Metro H. Abdulhak, S.H., M.M. menegaskan komitmennya untuk mendorong pembenahan infrastruktur lingkungan dan perbaikan data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) saat menggelar reses di wilayah RT 23 dan RW 9. Dalam kegiatan tersebut, warga menyampaikan keluhan terkait status jalan lingkungan yang belum jelas kepemilikannya serta tumpang tindih data PBB yang dinilai menyulitkan proses administrasi dan pembayaran pajak masyarakat.

Dikatakan Wakil Ketua II DPRD Kota Metro H. Abdulhak, S.H., M.M., bahwa peningkatan infrastruktur lingkungan di wilayah RT 23 dan RW 9 menjadi salah satu prioritas utama.

“Fokus pembenahan mencakup jalan lingkungan yang hingga saat ini belum diketahui status kepemilikannya sehingga memerlukan penelusuran lebih lanjut terkait tanggung jawab pengelolaannya,” ujarnya.

Selain persoalan infrastruktur, perhatian juga diarahkan pada pembenahan data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

“Permasalahan tumpang tindih atau overlapping data PBB dinilai masih menyulitkan masyarakat, terutama dalam proses pembayaran dan administrasi lainnya,” ungkap wakil ketua II DPRD Metro.

Ia juga menyampaikan bahwa data yang belum akurat kerap menimbulkan hambatan bagi warga.

“Maka dari itu, pihak terkait akan menyampaikan masukan kepada instansi berwenang agar dilakukan perbaikan sistem dan pembaruan data sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih mudah dan cepat,” kata Abdul Hak.

“Data-data yang ada saat ini masih perlu diperbaiki agar masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam pembayaran maupun administrasi lainnya,” imbuhnya.

Abdul Hak menjelaskan, Sebagai langkah awal, diusulkan pembuatan proyek percontohan (pilot project) di satu kecamatan dan satu kelurahan. Program tersebut diharapkan dapat menjadi model pembenahan sistem administrasi dan pendataan yang lebih efektif sebelum diterapkan secara lebih luas.

“Melalui langkah ini, saya berharap persoalan infrastruktur lingkungan maupun kendala administrasi PBB dapat diselesaikan secara bertahap demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (Aliando)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!