Metro, Metrodeadline.com – Kota Metro resmi ditetapkan sebagai salah satu daerah percontohan digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) di Provinsi Lampung pada awal tahun 2026, Kamis (19/2/2026)
Penetapan tersebut menjadi langkah strategis dalam meningkatkan transparansi, akurasi, dan efisiensi distribusi bantuan kepada masyarakat.
Dikatakan Kepala Dinas Sosial Kota Metro AC Yuliwati, bahwa program digitalisasi bansos bertujuan guna memastikan bantuan tepat sasaran Melalui pemanfaatan sistem data terintegrasi dan teknologi informasi.
“Pemerintah Kota Metro menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh implementasi program ini, termasuk penguatan infrastruktur digital serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia,” ujarnya.
Sementara itu, terkait polemik data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN), Pemerintah Kota Metro melakukan langkah verifikasi dan validasi ulang data penerima secara berkala.
“Program BPJS Kesehatan melalui skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memang membutuhkan akurasi data yang tinggi agar tidak terjadi kesalahan sasaran,” jelasnya.
Menurutnya Kota Metro berkoordinasi dengan Pemerintah pusat serta dinas terkait guna memastikan masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria tetap mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan.
“Mekanisme pengaduan juga dibuka bagi warga yang merasa terdampak perubahan status kepesertaan,” ungkapnya.
Selain digitalisasi bansos, Kota Metro juga mendukung penguatan akses pendidikan melalui Program Sekolah Rakyat.
“Program ini difokuskan pada perluasan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, sekaligus meningkatkan kualitas layanan pendidikan dasar dan menengah,” katanya.
Pihaknya berharap integrasi data bansos dengan program pendidikan dapat memperkuat intervensi sosial secara menyeluruh.
“Dengan demikian, bantuan yang diberikan tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang,” bebernya,” terangnya.
“Penetapan Kota Metro sebagai daerah percontohan diharapkan menjadi model bagi kabupaten/kota lain di Lampung dalam mewujudkan tata kelola bantuan sosial yang lebih modern, transparan, dan berkeadilan,” pungkasnya. (Aliando)
