Metro, Metrodeadline.com – Dalam rangka membangun Kota Metro pengurus Ikatan Pemuda Lampung Indonesia (IPLI) menuntut Walikota setempat tentang anggaran pembangunan yang dinilai fiktif serta nasib 540 tenaga honorer, Senin (15/9/2025)
Dikatakan Ketua Ikatan Pemuda Lampung Indonesia (IPLI) Hermansyah TR SH., bahwa pihaknya sebagai Ketua IPLI Kota Metro hendak audiensi dengan Walikota dan wakil Walikota Metro tentang belanja rutin, mark up, dan kebijakan Walikota Metro.
Mirisnya saat IPLI hendak audiensi tekait keresahan nasib tenaga honorer yang terancam dirumahkan, Walikota Metro Bambang Iman Santoso enggan menemui rombongan IPLI. Hal tersebut memicu reaksi keras dari Ketua IPLI Kota Metro Hermansyah.
“Pertama tentang rutin fiktif dinas dan mark up,
Dinas Pendidikan tahun
2022 : 26.261 Milyar
2023 : 30.130 Milyar
2024 : 33.659 Milyar
2025 : 36.624 Milyar.
Kedua Dinas Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
2021 : 1.521 Milyar
2022 : 3.460 Milyar
2023 : 2.689 Milyar
2024 : 2.324 Milyar
2025 : 1.347.Milyar.
Ketiga Dinas Kependudukan dan catatan sipil
2023 : 2.083 Milyar
2024 : 1.931 Milyar
2025 : 1.671 Milyar,” ujarnya.
IPLI juga melaporkan dugaan mengatur proyek Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan jual beli jabatan dari luar Kota Metro.
“Pertama dugaan SK perwali kepada pak Yono yang menguasai Capit Urang dan diduga pak Yono menebang ratusan kayu dan hektaran lahan yang ada di Capir Urang Metro Utara Kota Metro, kedua dugaan jual beli jabatan di Kota Metro yang dilakukan oleh Walikota Metro, terduga banyak PLT Kepala Dinas, Kabid dan sekertaris dan bukti yang terlihat jelas setda plt Kota Metro bukan orang Metro, Kepala Dinas Inspektorat bukan orang Metro, apa pejabat asli Metro tidak mampu ada dugaan jika bukan saudara, nepotisme, ada dugaan juga jual beli jabatan, ada dugaan orangnya Walikota yang disebut oknum jenderal, yang mengatur proyek Kota Metro di SKPD, pernyataan itu disampaikan kabid pendidikan Kota Metro, dan ada dugaan permainan, pada honorer yang baru bekerja dua tahun bisa menjadi P3K, sedangkan yang sudah bekerja 4 tahun tidak terdata di BKD, ada dugaan permainan Walikota dan BKD Kota Metro,” terangnya.
Dirinya juga menyebutkan dugaan penyelewengan PIP.
“Orang tidak memiliki tabungan tapi dicairkan oleh SDN 7 Metro Timur,” ucapnya.
“Dugaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tidak disalurkan kepada siswa yang kurang mampu,” imbuhnya.
Selain itu, IPLI juga menyampaikan dugaan oknum Kabid dan Kepala Dinas, meminta setoran jabatan pada tahun 2024.
“Dugaan penebangan kayu 100 pohon dan hektaran tanah, yang diberi SK Walikota Metro, juga dugaan pembuangan limbah ke sungai Capit Urang dan upah buruh tidak sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) Kota Metro serta tidak memasukan buruh pada BPJS ketenagakerjaan dan perlindungan kecelakaan kerja,” jelasnya.
Hermansyah menjelaskan, bahwa IPLI juga melaporkan Rumah Sakit Azizah yang diduga melakukan pencemaran limbah Rumah Sakit (IPAL).
“Izin bangunannya 5 tingkat dan 10 Rumah masyarakat izinnya tidak jelas.
3. jika ditertibkan dapat meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Metro, dan perputaran uang agar tidak keluar dari Metro, karena pengusahanya orang Bandar Lampung.
4. selanjutnya sampah Rumah Sakit dan limbah infus, limbah jarum dan limbah kotoran darah dan lain-lain perlu dipertanyakan pembuangannya dimana di Kota Metro ini,
5.sumur bor rumah sakit sudah tercantum izin atau belum, jika sudah harusnya dapat menambah pemasukan APBD Kota Metro.
6. Informasi dari karyawan dan Rumah Sakit UMR tidak mengikuti peraturan Kota Metro hanya sekitar Rp. 800.000 sampai Rp. 1.200.000 tidak sesuai dengan UMR Kota Metro.
7. Dugaan parkir karyawan, security dikelola oleh Dokter-dokter dan karyawan yang pekerjanya banyak orang luar Metro, warga sekitar dan pemuda sekitar malah tidak diberdayakan khususnya yang ada di Kelurahan Imopuro.
8. Diduga tidak terdaftar di BPJS ketenagakerjaan,” paparnya.
Menurutnya, dari 540 tenaga honorer yang ada di Kota Metro akan dirumahkan tersebut memakai anggaran APBD, bukan duit pribadi Walikota Metro.
“Kasihan pekerja asal Metro jika dirumahkan, akan menambah pengangguran,” tegasnya.
Menurutnya, Walikota Metro seolah cuci tangan dengan menyerahkan persoalan honorer kepada dinas terkait tanpa memberikan solusi.
“Kedatangan kami sebenarnya untuk menyampaikan hal ini, namun wali kota justru enggan menemui kami,” ungkapnya dengan nada kecewa.
Tidak hanya di Pemkot Metro, Hermansyah juga mendatangi Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia BKPSDM. Namun, baik Kepala Dinas maupun Sekretaris tidak berada di tempat.
“Ini jam kantor, tapi mereka tidak ada. Kami ingin menyampaikan nasib para honorer yang akan dirumahkan. Saya akan kawal kasus ini, karena kasihan anak-istri mereka kalau jadi pengangguran,” jelasnya.
Hermansyah memaparkan, bahwa
1. Dugaan kegiatan rutin fiktif di dinas dan mark up proyek.
2. Dugaan pengaturan proyek SKPD Kota Metro.
3. Dugaan penyelewengan dana PIP di SDN 7 Metro Timur.
4. Dugaan penyelewengan dana BOS sebesar Rp574.410.500 yang tidak disalurkan kepada siswa kurang mampu.
5. Dugaan pungutan setoran jabatan tahun 2024 sebesar Rp60 juta di sebuah rumah makan kawasan Kauman, Metro.
6. Dugaan penebangan 100 pohon dan pemberian SK atas hektaran tanah oleh Wali Kota Metro.
7. Dugaan pembuangan limbah ke Sungai Capit Urang serta upah pekerja di bawah UMR. harus menjadi atensi serius aparat penegak hukum.
“Carut-marut pemerintahan yang sarat dengan dugaan korupsi harus diberantas. Ini demi keadilan masyarakat Metro,” tukasnya. (Aliando)
