APBD 2022, Metro Defisit Rp. 32 Miliar Ditutupi Silpa

Struktur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Metro pada 2022 mendatang akan berada pada naraca defisit sebesar Rp. 32, 85 Miliar. Hal ini karna adanya pengeluaran yang lebih tinggi dari pendapatan sebesar Rp. 874.456.475.110,00.

Dimana diefisit tersebut akan ditutupi oleh pembiayaan sebesar Rp. 35, 85 Miliar dari SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) Tahun Anggaran 2021, dan pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal Bank Lampung sebesar Rp. 2 Miliar.

Ketua Fraksi NasDem DPRD Kota Metro, Hi. Abdulhak, S.H.,M.M menyampaikan beberapa masukan agar Raperda APBD Tahun Anggaran 2022 dapat mencapai hasil yang maksimal. Total pendapatan tahun 2020 di proyeksikan sebesar Rp. 841,6 Miliar, yang terdiri dari PAD (Pendapatan Asli Daerah), pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain yang sah.

“Untuk PAD di proyeksikan sebesar Rp. 226,8 Miliar, terdiri dari pajak daerah sebesar Rp. 32,5 Miliar, retribusi daerah sebesar Rp. 9,1 miliar. Lalu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebesar Rp. 7,3 Miliar, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 177,7 Miliar,”ungkapnya, saat memberikan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas nota pengantar Raperda APBD TA. 2022, di gedung DPRD Metro, Senin (22/11/2021).

Selain itu, kata Abdulhak untuk dana transfer di proyeksikan sebesar Rp.614,7 Miliar, terdiri dari pendapatan tranfer pemerintah pusat sebesar Rp. 559,1 Miliar, dan pendapatan tranfer antar daerah sebesar Rp.55,6 Miliar.

“Jadi dari sisi belanja daerah  tahun 2022 di proyeksikan sebesar Rp. 874,4 Miliar, yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja tranfer. Dari sisi pendapatan dan belanja, maka APBD Kota Metro Tahun 2022 mengalami defisit sebesar Rp. 32,85 Miliar. Defisit ini akan di tutupi oleh pembiayaan sebesar Rp. 35,85 Miliar dari SILPA dan pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal Bank Lampung sebesar Rp. 2 Miliar,”jelasnya.

Dari sisi belanja, Politisi dari Partai Nasional Demokrat ini kembali merekomendasikan kepada Walikota Metro agar dapat betul -betul konsentrasi bersama Inspektorat di dalam pengambilan dana pemerintah yang masih berada pada pihak ketiga. Hal ini sudah berulang kali  di sampaikan, namun progres pengembaliannya belum memenuhi harapan, untuk itu melalui forum ini. Mohon di lakukan langkah-langkah kongrit.

“Untuk dari sisi belanja menindaklanjuti hasil kesepakatan KUA-PPAS antara Ekeskutif dan Legislatif, bila masih di mungkinkan dari sisi belanja OPD untuk di efisiensikan, sehingga dapat mengoptimalkan program-program yang menjadi skala prioritas,”paparnya.

Sementara itu, menggapai hal tersebut. Walikota Metro, Wahdi menyebut terkait proses pengembalian dana pemerintah yang masih berada di pihak kegita, progresnya telah mencapai 49,02 persen  untuk tentan waktu tahun 2004 sampai Agustus 2021.

“Pengembalian akan kami upayakan kembali melalui Inspektorat dan tentunya OPD terkait. Kami juga sependapat untuk mengefesiensikan  dan mengefektifkan belanja daerah. Perwujudan visi dan misi 9 program prioritas menjadi sasaran utama selain kegiatan pembangunan yang menyentuh pelayanan dasar masyrakat,”pungkasnya.(*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You might also like

error: Content is protected !!