Melalui Kesepakatan Bersama, Kejaksaan Negeri Metro Siap Dukung Program JKN-KIS

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan badan usaha, BPJS Kesehatan Caban Metro membangun sinergi dengan Kejaksaan Negeri Metro. Hal ini diwujudkan dengan penandatanganan Nota Kesepakan Bersama antara BPJS Kesehatan dengan Kejaksaan Negeri Metro, Selasa (11/05).

Ruang lingkup yang terdapat dalam Nota Kesepakatan Bersama tersebut antara lain pemberian bantuan hukum, pemberian pertimbangan hukum, tindakan hukum lain serta kerja sama dalam peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Metro, Wahyudi Putria Pujianto menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kerja sama yang terjalin dengan baik selama ini. Pihaknya menyebut, BPJS Kesehatan tentu membutuhkan keterlibatan para stakeholder dalam menjalankan Program JKN-KIS dengan baik.

“Program Jaminan Kesehatan Nasional telah berjalan selama lebih dari tujuh tahun. Masyarakat telah merasakan bahwa manfaat Program JKN-KIS begitu besar. Berjalannya program ini tentu tak lepas dari dukungan dan partisipasi berbagi pihak, termasuk dari Instansi Kejaksaan hingga Program JKN-KIS terselenggara dengan baik”, jelas Wahyudi.

Wahyudi menambahkan bahwa Kesepakatan Bersama antara BPJS Kesehatan Cabang Metro dengan Kejaksaan Negeri Metro kali ini merupakan kelanjutan dari kesepakatan bersama tahun sebelumnya demi implementasi Program JKN-KIS berjalan optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Sebagai badan hukum publik yang mengelola JKN-KIS, BPJS Kesehatan terus bersinergi dengan stakeholder lainnya. Kerjasama yang dibangun dengan Kejaksaan Negeri Metro sebelumnya memang sudah membuahkan hasil. Harapannya, dengan dilanjutkannya kerjasama dengan BPJS Kesehatan ini, seluruh badan usaha tetap akan patuh dan bisa meningkatkan kepatuhan mereka dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS,” tambah Wahyudi.

Sementara itu, Kepala Kajaksaan Negeri Metro,Virginia Hariztianne mengatakan kesepakatan bersama itu dijalin untuk memastikan agar para pemangku kepentingan mematuhi regulasi jaminan kesehatan. Selain itu, kerja sama bertujuan mengantisipasi persoalan hukum yang berpotensi muncul dalam pelaksanaan jaminan kesehatan.

“Lewat kesepakatan bersama tersebut, kami siap untuk memberikan bantuan, pendampingan dan pertimbangan hukum demi patuhnya badan usaha atau pemberi kerja terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tutup Virginia.

You might also like

error: Content is protected !!