Metrodeadline.com, Lampung Utara – Menyikapi Terjadinya tindakan kekerasan terhadap sebuah proses penyampaian aspirasi menunjukkan kemunduran bagi negara Demokrasi. Menyampaikan pendapat merupakan hak dan kewajiban bagi seluruh warga indonesia yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi.
Menyikapi tindakan kekerasan aparat kepolisian terhadap aksi tolak tambang yang dilakukan oleh PMII Kabupaten Pamekasan, pada Kamis (25/06/2020) pagi tadi di depan Kantor Bupati Pamekasan. Ketua PC PMII Lampung Utara Afat Satria mengecam keras tindakan Kapolres Pamekasan.
“Kami mengecam keras tindakan yang dilakukan oleh institusi Polri dan memberikan Kartu Merah terkhusus Polres Pamekasan,” tegas Afat Satria.
Afat Satria mengungkapkan, bahwa seharusnya pihak kepolisian bisa Mengayomi, Melindungi dan memberikan Rasa Aman dan Nyaman saat menyampaikan pendapat di muka umum.
Namun, justru melakukan tindakan Represif terhadap aksi PMII Pamekasan.
“Dengan alasan apapun, pemukulan terhadap massa aksi tidak bisa dibenarkan jelas itu menyalahi prosedur”, ujarnya.
Afat Satria, menegaskan terjadinya tindak kekerasan tersebut menjadi bukti bahwa Kapolres Pamekasan telah kehilangan kendali dalam mengontrol aparat kepolisian yang ada di bawah komandonya.
“Kapolres Pemekasan adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas terjadinya tindak kekerasan pada aksi hari ini,” terangnya.
Lebih jauh, Afat Satria mendesak Kapolda Jatim untuk menindak tegas Kapolres Pamekasan dan bertanggung jawab dalam mengusut tindakan represif pengamanan massa aksi.
“Kami mendesak Kapolda Jatim dan Kapolri untuk mengusut tuntas tindakan represif aparat keamanan pada massa aksi dan meminta mencopot jabatan Kapolres Pamekasan tersebut serta meminta tindakan ini jangan sampai terjadi kembali”, pungkasnya (AW)
