Biaya Pendidikan Dari APBN/APBD, Bukan Pungli Uang Belanja Orangtua/Wali Tidak Mampu ?

 

Laporan : Ropian Kunang

LAMPUNG TIMUR – Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 Ayat (4) menjelaskan bahwa Negara memprioritaskan penyediaan anggaran biaya untuk pendidikan minimal dua puluh persen (20%) dari pendapatan dan belanja negara serta dari pendapatan dan belanja daerah.

Sumber pendanaan pendidikan ditentukan prinsip keadilan, kecukupan dan berkelanjutan. Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar TANPA MEMUNGUT BIAYA. Wajib belajar (WAJAR) merupakan TANGGUNGJAWAB Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah, wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara TANPA DISKRIMINASI.

Menyikapi indikasi terjadi berbagai permasalahan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) 1 yang dikepalai, Misubargo, Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Lampung Timur, Wasitadi mengatakan pihaknya sebagai naungan sekedar memberikan penjelasan bukan pembenaran.

“Saya atas nama yayasan sebagai naungan sekolah ingin menjelaskan dan ini bukan berarti pembenaran. Yang pertama, setiap dana dari wali murid yang ngurus itu leading sektor komite”. Kata Ketua YPLP PGRI Lamtim, Wasitadi kepada wartawan Jumat, 23 Agustus 2019 jam 09.00 WIB dirumahnya di Jalan Raya Sukadana – Metro Desa Jojog Kecamatan Pekalongan.

Menurutnya, terdapat peraturan yang melegalkan pungutan Komite terhadap orangtua/wali peserta didik.

“Ada aturan membenarkan pungutan, soal besarannya itu sesuai kesepakatan antara komite dan kepala sekolah, sepanjang itu disetujui komite”. Jelasnya.

Pihaknya, membaca Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), melihat master plant dan
mengetahui program, sedangkan bantuan Pemerintah merupakan wewenang pihak sekolah.

“Pososi kami, setelah membaca RAPBS, melihat master plan dan mengetahui program, terkait bantuan Pemerintah karena itu ranahnya sekolah”. Terangnya.

Guna mengetahui hasil pembangunan, pihaknya melihat bukti fisik berikut memberikan support.

“Kemudian baik atau tidak hasilnya kita lihat bukti fisik dan memberikan support, kalau ada nama saya disitu, itu hanya sebatas mengetahui bahwa yayasan dapat bantuan”.

Ia meminta diluruskan sesuai tugas pokok dan fungsi sosial kontrol, selain itu ada kewenangan pengawasan Dinas Pendidikan dan pemeriksaan Inspektorat Propinsi Lampung.

“Kalau ada yang tidak sesuai kami minta diluruskan sesuai tupoksi media sebagai sosial kontrol, karena ada pengawasan dari Dinas, pemeriksaan dari Inspektorat dan fungsi yayasan membina serta memfasilitasi”. Harap Ketua YPLP PGRI Lamtim itu.

Terjadi indikasi pungutan liar (Pungli) terhadap siswa-siswi atau orangtua atau wali SMK PGRI 1 Transpram 1 Kecamatan Labuhan Ratu yang diduga dilakukan oleh Saparyanto Ketua Komite di sekolah setempat.

Saparyanto menjadi Ketua Komite SMK PGRI 1 Transpram 1 Kecamatan Labuhan Ratu sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang. Ia diduga melakukan pungli atas siswa-siswi kelas X, XI dan kelas XII Rp. 3,7 juta persiswa-siswi dari jumlah lebih kurang 550 orang.

“Biaya untuk kebutuhan guru, sarana prasarana lihat kebutuhan sekolah, baju seragam. Bangun ruang 2 lokal tahun 2017, bangun ruang 2 lokal tahun 2018 dan bangun ruang 2 lokal tahun 2019”. Kata Saparyanto Jumat, 16/8 pukul 13.30 WIB dirumahnya.

“Muridnya 500-an dipungut 3,7 juta semua sama untuk uang komite dan pendaftaran. Belum pernah dapat bantuan ruang kelas belajar (RPS). SK, Cap, semua laporan (dana BOS dan RKB/RPS) untuk Komite di sekolah”. Ungkap Ketua Komite.

Para orangtua atau wali siswa-siswi SMK PGRI 1 Transpram 1 Kecamatan Labuhan Ratu mengeluh tentang indikasi pungli yang dilakukan oleh Saparyanto dan Misubargo Kepala SMK PGRI 1 Transpram 1 Kecamatan Labuhan Ratu.

“Dulu, waktu anak saya masih kelas 1 disuruh bayar 2, 850, 000. dan sekarang kelas 2 bayar 2, 920, 000, anak tetangga saya malah bayarannya sampe 4,5 juta. Saya bayar nyicil. 1,7 juta untuk biaya seragam olahraga, batik, seragam praktek. 1,1 juta untuk komite setahun”. Keluh orangtua siswi kelas XI warga Desa Raja Basa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Selasa, 20/8 pukul 14.00 WIB ketika dimintai keterangan.

“Untuk kunjungan industri bayar lagi, waktu kumpulan nggak pernah bahas dana BOS dan nggak tau berapa besar nilainya. Saya sebenarnya juga merasa penasaran, ada bantuan dari Pemerintah tapi apa bentuknya, padahal anak saya dapat bantuan KIP, apalagi saya ini cuma buruh”. Paparnya.

Bukannya Rp. 3,7 juta pungutan yang dilakukan oleh Ketua Komite dan Kepala SMK PGRI 1 Transpram 1 Kecamatan Labuhan Ratu melainkan sebesar Rp. 4,7 juta pertahun bagi siswa-siswi kelas X sebagai peserta didik baru tahun ajaran 2019/2020.

“Bukanya 4,5 juta tapi 4,7 juta untuk biaya yang ikut jalur tes, yang 4,5 juta itu untuk yang jalur undangan, untuk anak saya biayanya 4,7 juta, sedangkan kami baru bayar 600 ribu lewat bank fajar, gimana kerjanya cuma buruh, kerja di PT. NTF aja nggak”. Keluh orangtua siswi kelas X yang juga warga Desa Raja Basa Lama Kecamatan Labuhan Ratu.

Secara keseluruhan dana hasil pungutan Ketua Komite SMK PGRI 1 yang akan / sedang / telah terkumpul tahun ajaran 2019/2020 sebesar Rp. 3, 408, 500, 000.- dengan rincian sebagai berikut :

Pungutan terhadap orangtua/wali peserta didik :
1. 4,700,000 x 225 Kelas X = 1, 075, 500, 000.
2. 2,920,000. x 175 Kelas XI = 551, 000, 000.
3. 1,900,000. x 150 Kelas XII = 285, 000, 000.

Penerimaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) :
1. 1, 600, 000. x 550 siswa = 880,000,000.

Selain diduga tidak transparan atas dana bantuan Pemerintah Pembangunan RPS, jabatan Saparyanto Ketua Komite sampai melampaui ambang batas hingga 19 Tahun, Ketua Komite terindikasi sekongkol dengan Kepsek melakukan pungli hingga Rp.4,7 juta, padahal sudah terima BOS Rp.1,6 juta pertahun dan juga koordinir pengadaan pakaian seragam para peserta didik baru.

Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) tahun 2018 diduga tanpa memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) dan tanpa memiliki sertifikat tanah, tanpa memiliki akta jual beli (AJB) dan tanpa akta hibah yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang. Antara Kepala SMK PGRI 1, Misubargo dan Sekretaris Tim Pembangunan Ruang Praktik Siswa tahun 2018, Jaki Irwadi adalah kakak beradik terindikasi terdapat unsur nepotisme.

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan, dikutip dari bsnp.indonesia.org.

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Dugaan pungli terjadi disebabkan oleh karena pendirian YPLP PGRI 1 disinyalir tidak memenuhi Standar Sarana Prasarana (Sarpras) untuk SMK sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) dan

Inilah sederet ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur urusan wajib tentang anggaran biaya pendidikan bagi para peserta didik guna mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) pada jenjang pendidikan wajib belajar dua belas tahun sesuai program Pemerintah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 Ayat 4 menjelaskan bahwa negara memprioritaskan penyediaan anggaran biaya untuk pendidikan minimal dua puluh persen dari pendapatan dan belanja negara serta dari pendapatan dan belanja daerah.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 1
Ayat (18) Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Ayat (25) Komite sekolah / madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua / wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

Pasal 11
Ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa DISKRIMINASI.

Pasal 34 Ayat (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar TANPA MEMUNGUT BIAYA. Ayat (3) Wajib belajar merupakan tanggungjawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 45 Ayat Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional dan kejiwaan peserta didik.

Pasal 46
Ayat (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Ayat (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pasal 47
Ayat (1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan prinsip keadilan, kecukupan dan berkelanjutan.

Ayat (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 48
Ayat (1) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.

Pasal 56
Ayat (3) Komite sekolah / madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta PENGAWASAN pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Pasal 66
Ayat (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan dan Komite sekolah / madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Ayat (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab IX Standar Pembiayaan Pasal 62 Ayat (4) Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : huruf c biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, ASURANSI dan lain sebagainya.

Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor 075/D5.4/KU/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Pembangunan Ruang Praktik Siawa (RPS) SMK Tahun 2018.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah

Pasal 8
Ayat (1) Masa jabatan keanggotaan Komite Sekolah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 12
Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif DILARANG: a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di Sekolah; b. MELAKUKAN PUNGUTAN DARI PESERTA DIDIK ATAU ORANGTUA / WALINYA.-

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Regular Pasal 3 BOS Regular bertujuan membantu biaya operasional penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Tata Cara Penggunaan dan Pertanggungjawaban BOS Regular Bab 1 Pendahuluan

A. Tujuan umum BOS Regular

1. Membantu Biaya Operasional dan non personalia sekolah.
2. Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi peserta didik pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat
3. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.

B. Tujuan Khusus BOS Regular

Poin 2 BOS Regular pada SMK bertujuan untuk MEMBEBASKAN PUNGUTAN dan atau MEMBANTU TAGIHAN BIAYA DI SMK BAGI PESERTA DIDIK YANG ORANGTUA ATAU WALINYA TIDAK MAMPU dalam rangka memperoleh layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu.- (*)

You might also like

error: Content is protected !!