Sudah Dapet BOS Rp.1,6 Juta, Orangtua/Wali Nggak Mampu Dipungut Rp.4,7 Juta?

Laporan : Ropian Kunang

LAMPUNG TIMUR – Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) 1, Mis diduga hanya berpura-pura diam ketika dikonfirmasi Selasa, 20 Agustus 2019 pukul 19.47 WIB tentang berapa besar nilai bantuan Pemerintah pembangunan ruang praktik siswa (RPS) tahun 2018 berikut peralatan praktik sebenarnya yang dilaksanakan secara tata kelola (takola).

Sebab Mis mengatakan nilainya hanya Rp. 200 jutaan akan tetapi Sap Ketua Komite roda lama disinyalir tidak mengetahui, maka sejak tahun 2017 sampai 2019 tetap melakukan pungutan biaya sarana dan prasarana.

Apakah nilai bantuan Pemerintah Pembangunan RPS sesuai Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor : 075/D5.4/KU/2018 Tentang Petugas Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Tahun 2018.

Apakah pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan RPS memenuhi Persyaratan Penerima Dana Bantuan Pemerintah seperti,

Apakah memiliki lahan sendiri Lahan SMK PGRI 1 milik Yayasan dibuktikan dengan Sertifikat Tanah / Akta Jual Beli / Akta Hibah / yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) / Akta Ikrar wakaf yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama (PPAIW) / Pelepasan hak ulayat / adat atas tanahdan masih tersedia lahan / tempat untuk pengembangan Ruang Praktik Siswa.

Apakah SMK PGRI memiliki Akta Pendirian Yayasan yang telah disahkan
oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kepala Sekolah bukan merupakan
pembina, pengurus maupun pengawas yayasan penyelenggara SMK
yang bersangkutan.

Apakah pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan ruang praktik siswa berdasarkan Ketentuan Pemanfaatan Dana Bantuan Pemerintah.

Apakah terjadi perubahan pekerjaan, sebelum proses pekerjaan
dilaksanakan Kepala Sekolah harus mengajukan usulan perubahan
kepada Direktorat PSMK dengan mempertimbangkan masa pelaksanaan
maupun penyaluran dana agar pelaksanaan pekerjaan dapat terlaksana
tidak melebihi tahun anggaran berjalan ?

Menyikapi konfirmasi yang disampaikan Kepala SMK PGRI 1 disinyalir tidak tau atau berpura-pura tidak mengetahui dengan alibi akan mempelajari semua perihal yang dikonfirmasi kepadanya.

“Terimakasih yang sebesar-besarnya atas hal-hal yang disampaikan, kami pelajari atas hal-hal yang disampaikan”. Kata Mis Kepala SMK PGRI 1 Rabu, 21 Agustus 2019 jam 04.49 WIB.

Berita tentang dugaan pungutan liar di SMK PGRI 1 disinyalir tersebar, sehingga terdapat siswa-siswi yang marasa takut mendapatkan ancaman intimidasi.

“Tadi anaknya ketakutan, banyak murid yang baca berita dari media online tentang sekolahnya, dia takut kalau kena masalah dari pihak sekolah”. Ungkap seorang wali peserta didik SMK PGRI 1 Kamis, 22 Agustus 2019 jam 07.36 WIB.

Kepala SMK PGRI 1, Mis diminta agar supaya tidak terjadi indikasi intimidasi terhadap para siswa-siswi atau orangtua atau wali setelah muncul pemberitaan di media masa.

“Ya. Saya ucapkan banyak terima kasih atas nasehat yang diberikan dan di sampaikan pada saya, semoga saya menjadi lebih baik dari saat ini”. Ujarnya Kamis, 22 Agustus 2019 jam 08.07 WIB.

Ketika dilakukan konfirmasi kembali Kamis, 22 Agustus 2019 pukul 22.40 WIB apakah tanah lokasi Pembangunan RPS memiliki izin mendirikan bangunan (IMB), Sertifikat, akta jual beli (AJB) ataukah Akta Hibah, Kepala SMK PGRI 1, Mis mengatakan memiliki.

“Ada, Akta hibah”. Kata Mis Jumat, 23 Agustus 2019 jam 06.03 WIB dengan singkat namun bagaimana dengan IMB hingga berita ini diturunkan belum ada konfirmasi balasan sebagai jawaban.

Selain diduga tidak transparan atas dana bantuan Pemerintah Pembangunan RPS, jabatan Sap selaku Ketua Komite lampai batas sampai 19 Tahun, Ketua Komite sekongkol sama Kepsek pungli hingga Rp.4,7 juta, padahal sudah terima BOS Rp.1,6 juta pertahun dan koordinir pengadaan pakaian seragam para peserta didik baru.

Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) tahun 2018 diduga tanpa memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) dan tanpa memiliki sertifikat tanah, tanpa memiliki akta jual beli (AJB) dan tanpa akta hibah yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 1
Ayat (18) Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Ayat (25) Komite sekolah / madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua / wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

Pasal 11
Ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa DISKRIMINASI.

Pasal 34 Ayat (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Ayat (3) Wajib belajar merupakan tanggungjawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 56 Ayat (3) Komite sekolah / madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab IX Standar Pembiayaan Pasal 62 Ayat (4) Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : huruf c biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, ASURANSI dan lain sebagainya.

Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor 075/D5.4/KU/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Pembangunan Ruang Praktik Siawa (RPS) SMK Tahun 2018.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah

Pasal 8
Ayat (1) Masa jabatan keanggotaan Komite Sekolah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 12
Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif DILARANG: a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di Sekolah; b. MELAKUKAN PUNGUTAN DARI PESERTA DIDIK ATAU ORANGTUA / WALINYA.-

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Regular Pasal 3 BOS Regular bertujuan membantu biaya operasional penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Tata Cara Penggunaan dan Pertanggungjawaban BOS Regular Bab 1 Pendahuluan

A. Tujuan umum BOS Regular

1. Membantu Biaya Operasional dan non personalia sekolah.
2. Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi peserta didik pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat
3. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.

B. Tujuan Khusus BOS Regular

Poin 2 BOS Regular pada SMK bertujuan untuk MEMBEBASKAN PUNGUTAN dan atau MEMBANTU TAGIHAN BIAYA DI SMK BAGI PESERTA DIDIK YANG ORANGTUA ATAU WALINYA TIDAK MAMPU dalam rangka memperoleh layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu.-

You might also like

error: Content is protected !!