Petugas PPIU PT.SAW DGI dan Amitra FIF Group Saling Tuding Melemparkan Tanggungjawab ?

LAMPUNG TIMUR – Akhirnya, antara oknum petugas penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) PT. Samira Ali Wisata (SAW) Dini Group Indonesia (DGI) layanan tour dan travel Kabupaten Lampung Timur dan oknum petugas pembiayaan federal international finance (FIF) group Kota Madya Metro sebagai partnership usaha terindikasi saling tuding melempar tanggungjawab.

Hal itu disebabkan oleh karena ketika di konfirmasi Novi petugas PPIU PT. SAW DGI Kabupaten Lampung Timur disinyalir melemparkan tanggungjawab terkait perlindungan jiwa asuransi kepada Rumli almarhum jemaah umrah ke Rohmawati petugas pembiayaan FIF Group Kota Madya Metro Propinsi Lampung.

“Saya sudah konfirmasi dengan keluarga jemaah bahwa pak Rumli tidak disertakan asuransi, jadi tidak terdaftar di asuransi. Makanya ketika beliau meninggal tidak terkafer di asuransi, sudah pasti seperti apa konsekuensinya yaitu melunasi angsuran sampai dengan selesai”. Kata Rohmawati petugas pembiayaan FIF Kota Metro Selasa, 31/7 jam 11.31 WIB melalui sambungan handphone.

“Kalau asuransi tergantung dari jemaah mau pakai atau tidak, kebetulan pak Rumli tidak mau pakai. Untuk DGI itu dari travel, dari kami hanya pembiayaan saja, saya dapat konfirmasi pak Rumli itukan dari travelnya, kalau untuk pelindungan jiwa seharusnya ke travel”. Ujar Rohma melempar ke Novi.

“FIF hanya untuk pembiayaan saja, kalau penyelenggara dari DGI itu, coba begini saja nanti akan saya coba konfirmasi ke travel dulu seperti apa, karena berkas saya dapat dari travel DGI itu. Saya konfirmasi dulu pelindungan beliau itu seperti apa, sampai dimana, karena kami di kantor ini hanya mengelola saja kebetulan saya nggak ikut waktu buat perjanjian”. Tutupnya.

Kepala Seksi (Kasi) Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lampung Timur, Ahmad Syauban mengatakan pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu tentang apa saja kewajiban atau tanggungjawab pelindungan yang harus diberikan petugas penyelenggara perjalanan ibadah umrah kepada jemaah khusus bagi jemaah yang meninggal dunia dan merupakan hak para jemaah.

“Nanti saya lihat dulu ya”. Kata Ahmad Syauban Kasi PHU Kemenag Lamtim Selasa, 30/7 pukul 16.31 WIB melalui aplikasi WhatssApp singkat.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bersama Kita Bisa (Berkitab) Kabupaten Lampung Timur sangat menyayangkan pelayanan dari petugas PPIU PT. SAW DGI Kabupaten Lampung Timur dan Pembiayaan FIF Group Kota Metro terhadap Rumli almarhum yang meninggal dunia Jumat, 1 Maret 2019 di Medinah saat menunakan ibadah umrah sebelum meneruskan perjalanan ke Malah.

“Setau saya secara umum baik jemaah haji atau umrah itu ada asuransi jiwanya, kenapa sampai pak Rumli nggak dapat asuransi, kan aneh, itukan kewajiban petugas penyelenggara dan itu hak jemaah. Ini ada brosur dari amira kebetulan ada keluarga kita ada yang sudah daftar, kalau isi brosur amirareka perdana ini lengkap, ada perlindungan jiwa jemaahnya”. Kata Mudabbar Selasa, 30/7 pukul 21.05 WIB warga Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana melalui aplikasi WhatssApp.

Didalam brosur dari Amirareka Perdana tertulis “5 HAK JAMAAH” yaitu legalitas perusahaan, souvenir baju kaos / mukena, vouchers pembayaran, kartu identitas dan PERLINDUNGAN JIWA JAMAAH serta hak usaha.

Sebelumnya, telah diberitakan pada edisi Selasa, 30/7 dengan judul, PPIU PT. SAW DGI Tidak Memberikan Pelindungan Jiwa Kepada Jemaah ?.

Padahal sebelumnya telah dilaksanakan
sosialisasi tentang standar pelayanan minimum (SPM) kepada para pihak PPIU khususnya terkait pelindungan kepada jemaah umrah yang dilakukan oleh M, Arifin Hatim Kepala Sub-Direktorat Pembinaan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia sejak tahun 2015.

“Berdasarkan standar pelayanan minumum PPIU bahwa setiap jemaah itu memiliki hak-hak dan PPIU harus memberikan hak-hak mereka, seperti bimbingan ibadah umrah tentang transportasi, akomodasi, kesehatan jamaah umrah, administrasi dokumen, perlindungan terhadap jemaah umrah dan petugas pendamping”. Kata Kepala Sub-Direktorat Pembinaan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia M.Arifin Hatim, Kamis, 12 Februari 2015, seperti dikutip dari www.viva.co.id edisi, 13 Februari 2015 dengan judul, “Ini Kewajiban Standar Biro Perjalanan Umroh Ke Jemaah”.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Pasal 97
Pelindungan jiwa, kecelakaan, dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf d diberikan dalam bentuk asuransi.

Masa pertanggungan asuransi dimulai sejak keberangkatan hingga kembali ke tanah air. (*)

Laporan : Ropian Kunang.

You might also like

error: Content is protected !!