Kota Metro

Bapenda Kota Metro Gelar FKP, Bahas Optimalisasi BPHTB dan Percepatan Mutasi Tanah

29
×

Bapenda Kota Metro Gelar FKP, Bahas Optimalisasi BPHTB dan Percepatan Mutasi Tanah

Sebarkan artikel ini

METRO, Metrodeadline.com – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Metro menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) terkait optimalisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sekaligus menyosialisasikan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) waktu pelayanan pengurusan peralihan hak atas tanah, Jum’at (20/11/2026)

Kegiatan tersebut menjadi wadah untuk menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari akademisi, masyarakat, PPAT, notaris, hingga insan pers, guna menyempurnakan SOP pelayanan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Metro.

Dikatakan Kepala Bapenda Kota Metro, Ade Erwinsyah, S.STP., M.M., bahwa forum konsultasi publik tersebut dilaksanakan untuk menguji dan menyampaikan rancangan SOP kepada masyarakat sebelum diterapkan.

“Melalui forum ini kami ingin menyampaikan SOP yang telah disusun sekaligus meminta masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan. Harapannya, SOP ini benar-benar dapat diterapkan dan memberikan kemudahan dalam pelayanan,” ujarnya.

Menurutnya, dalam surat edaran bersama tersebut telah diatur standar waktu pelayanan pengurusan peralihan hak atas tanah selama 10 hari kerja, dengan pembagian waktu dua hari pada PPAT, tiga hari di Bapenda, dan lima hari di BPN.

“Untuk proses pelayanan di Bapenda ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu tiga hari, sepanjang seluruh dokumen dan data yang disampaikan pemohon telah lengkap, benar, serta sesuai dengan ketentuan,” katanya.

Sementara itu, apabila ditemukan ketidaksesuaian data, seperti lokasi tanah yang tidak benar atau nilai transaksi yang tidak sesuai, pihaknya perlu melakukan pendalaman dan verifikasi lapangan sebelum proses dilanjutkan.

“Kalau data yang disampaikan sudah lengkap dan benar, pelayanan bisa diselesaikan sesuai SOP, bahkan memungkinkan lebih cepat dari tiga hari. Tetapi kalau ada data yang belum sesuai, tentu perlu kami telusuri dan lakukan pengecekan terlebih dahulu,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ade juga memaparkan capaian penerimaan BPHTB Kota Metro tahun 2026. Dari target sebesar Rp7,5 miliar, realisasi penerimaan hingga saat ini telah mencapai Rp7,028 miliar atau sekitar 93,71 persen.

Ia berharap penerapan SOP pelayanan yang lebih terukur, didukung integrasi aplikasi antara Bapenda dan BPN, dapat mempermudah masyarakat dalam mengurus peralihan hak atas tanah sekaligus meningkatkan optimalisasi penerimaan daerah.

Dengan terintegrasinya sistem kedua instansi tersebut, data transaksi dan informasi terkait peralihan hak atas tanah diharapkan dapat tersinkronisasi sehingga membantu pemerintah daerah dalam memproyeksikan potensi pendapatan daerah, khususnya dari sektor BPHTB.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Metro, Drs. Ahmad Haryanto, M.M., menyampaikan bahwa Forum Konsultasi Publik merupakan sarana komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat untuk memperoleh informasi, saran, serta masukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan.

“Saya berharap seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dapat memberikan kontribusi terhadap penyempurnaan pelayanan, sehingga kebijakan dan program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.

Ahmad juga menekankan pentingnya komitmen seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menindaklanjuti setiap masukan yang disampaikan melalui forum konsultasi publik.

Menurutnya, hasil forum tidak boleh berhenti sebatas pembahasan, tetapi harus menjadi bahan perbaikan program dan pelayanan yang dilaksanakan secara berkelanjutan.

“Kesuksesan forum konsultasi publik ini terletak pada komitmen bersama, termasuk komitmen pimpinan OPD untuk menindaklanjuti hasil dan masukan yang disampaikan. Selanjutnya harus ada evaluasi untuk melihat sejauh mana perbaikan tersebut telah dilaksanakan,” terang Ahmad.

“Melalui forum ini, Pemerintah Kota Metro berharap terbangun sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pelayanan pengurusan peralihan hak atas tanah yang lebih mudah, transparan, terukur, serta berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” pungkasnya. (Aliando)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!