Lampung Utara, Metrodeadline – Gelombang aksi demonstrasi yang digalang oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kotabumi diwarnai kekecewaan mendalam. Massa aksi yang dikomandoi oleh Koordinator Lapangan (Korlap), Reggi Mardiansah gagal menemui Bupati maupun Wakil Bupati Lampung Utara untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Suasana aksi damai sempat memanas dan diwarnai dengan aksi bakar ban oleh para demonstran.
Di tengah sorotan atas 14 poin tuntutan strategis yang disuarakan, HMI Lampung Utara menyoroti skandal dugaan aliran dana sebesar Rp50 juta yang menyeret nama Sekretaris Daerah (Sekda) Lampung Utara, Intji Indriati terkait karut-marut perizinan perusahaan pembesaran ayam ras pedaging milik PT Indofarm.
Ketegangan bermula dari kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara yang menghentikan operasional perusahaan pembesaran ayam ras pedaging milik PT Indofarm. Di balik tindakan tegas penutupan lokasi usaha tersebut, muncul isu dugaan pemerasan sebesar Rp50 juta yang menyeret nama Sekda Lampung Utara, Intji Indriati.
Selain itu, HMI menyoroti carut-marut perizinan lain, seperti kasus PT SBP di Way Kunang yang pembangunannya tetap berjalan meski Plt Kepala DPMPTSP melalui Kabid Perizinan menegaskan belum pernah menerbitkan izin PBG karena syarat yang belum lengkap.
HMI menuntut klarifikasi terbuka dan tertulis dari Sekda. Jika isu tersebut tidak benar, Sekda diminta memanggil pihak penyebar berita dan memberikan sanksi hukum untuk efek jera. Sebaliknya, jika tidak ada klarifikasi, HMI mendesak investigasi mendalam atas dugaan keterlibatan oknum birokrasi.
Berikut adalah rincian lengkap dari 14 poin tuntutan strategis yang disuarakan oleh HMI Cabang Kotabumi:
1. Desakan Transparansi Pinjaman PT SMI Rp140 Miliar
HMI mendesak keterbukaan salinan MoU pinjaman untuk mengawal realisasinya secara akurat. Mereka mempertanyakan urgensi 17 titik ruas jalan, kepastian skema pembayaran di tengah APBD yang defisit, jangka waktu, suku bunga, hingga transparansi mekanisme pelelangan dan pemenang tender.
2. Evaluasi Perizinan dan Isu Pemerasan Rp50 Juta
Menuntut transparansi data seluruh perusahaan di Lampung Utara beserta keabsahan izin, kesesuaian Perda Tata Ruang, salinan blueprint dari BAPPEDA, realisasi penyaluran dana CSR, serta kejelasan atas isu pemerasan yang menyeret Sekda.
3. Evaluasi Lelang Proyek OPD
Menyoroti gagalnya 24 proyek pada tahun 2025 yang kontras dengan predikat WTP dari BPK. HMI mendesak transparansi lelang di Disperkim, Barjas, dan SDABMBK serta mengusut dugaan setoran proyek.
4. Penertiban dan Evaluasi Pelayanan Publik
Mendisiplinkan Pemda untuk mengevaluasi kinerja dari tingkat dinas hingga kelurahan, serta memberikan sanksi tegas bagi petugas yang tidak tertib atau meninggalkan kantor di jam kerja.
5. Revitalisasi Pasar Dekon dan Nasib Pedagang Kecil
Menuntut solusi konkret bagi pedagang Pasar Dekon yang terdampak revitalisasi (mengatasi anak putus sekolah, krisis biaya hidup, dan ancaman gulung tikar) serta validasi data pedagang lama agar tidak disabotase pihak luar bermodal besar.
6. Pengusutan Dugaan Pungli Lapak UMKM Stadion Sukung
Mendesak Polres Lampung Utara dan Pemda mengusut tuntas praktik pungutan liar (pungli) berupa tarif lapak dan salar harian di Stadion Sukung Kotabumi.
7. Penurunan Target PAD 2026 dan Kinerja TAPD
Menuntut klarifikasi terbuka dari TAPD terkait inkonsistensi penurunan target PAD dari tahun 2025 (target Rp193,27 miliar, realisasi Rp162,45 miliar) menjadi Rp175,64 miliar pada 2026.
8. Infrastruktur Jalan dan Transparansi Dokumen Anggaran
Menyikapi fenomena swadaya gotong royong perbaikan jalan oleh warga, HMI menuntut salinan draf APBD murni dan perubahan TA 2026, RKP 2026, hasil Musrenbang, draf RAPBD 2027, serta seluruh dokumen Perda yang berlaku.
9. Penanganan Anak Putus Sekolah dan Pengemis di Bawah Umur
Mendesak Dinas PPPA bekerja secara nyata menangani maraknya anak di bawah umur yang mengemis di rumah makan dan toko-toko, atau menyerahkan kepemimpinannya jika dinilai tidak mampu.
10. Perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Merekomendasikan pimpinan daerah untuk merampingkan OPD yang serumpun guna merespons kondisi keuangan daerah yang kerap defisit.
11. Kecaman terhadap Tindakan Penyadapan Ilegal
Mendesak Kapolres Lampung Utara mengecam tindakan penyadapan ilegal oleh oknum petinggi Polri terhadap Presiden Prabowo Subianto yang membahayakan stabilitas negara dan kebebasan berpendapat.
12. Pemberantasan Jaringan Narkoba Tanpa Pandang Bulu
Mengapresiasi tangkapan narkoba oleh Polres Lampura sekaligus mendesak Satresnarkoba mengusut tuntas bandar-bandar besar tanpa pandang bulu.
13. Pemberantasan Pungli di Tubuh Kepolisian
Menuntut tindakan tegas hingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) bagi oknum anggota Polri yang terbukti melakukan pungutan liar lalu lintas.
14. Percepatan Penyelesaian Kasus Kriminal yang Mandek
Mendesak Reskrim Polres Lampung Utara menuntaskan perkara mangkrak, seperti dugaan pelecehan seksual di Walisongo, kasus pembunuhan sales asal Blambangan Pagar di Bukit Kemuning (2020), hingga misteri penemuan jasad bayi di Kali Puntung pada Oktober 2026.
Aksi damai ini ditutup dengan komitmen kuat dari HMI Cabang Kotabumi untuk terus mengawal seluruh aspirasi rakyat dan konsisten memberikan kritik konstruktif demi kemajuan serta kesejahteraan Kabupaten Lampung Utara. (Red).
