PONOROGO – Momentum peringatan Hari Pahlawan, Selasa (10/11/2026), dimanfaatkan sekitar 100 mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo untuk menyuarakan berbagai persoalan yang dinilai membutuhkan perhatian serius pemerintah.
Dengan mengusung tema “Kaum Muda Melawan: Panggilan Aksi Perlawanan 10 November 2026”, mahasiswa menggelar aksi penyampaian pendapat di depan Gedung DPRD Ponorogo. Mereka membawa sembilan tuntutan yang mencakup beragam isu strategis, baik di tingkat nasional maupun persoalan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat Ponorogo.
Aksi tersebut melibatkan berbagai elemen organisasi mahasiswa di lingkungan kampus, mulai dari Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA), Senat Mahasiswa (SEMA), Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), hingga Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
Sembilan poin aspirasi yang disuarakan menyentuh sejumlah persoalan penting. Di antaranya kebijakan publik, anggaran pendidikan, pemberantasan korupsi, kebebasan berpendapat, kebebasan pers, penanganan bencana ekologis, serta persoalan perizinan pertambangan di wilayah Ponorogo.
Bagi mahasiswa, aksi tersebut bukan sekadar menyampaikan kritik di ruang publik. Mereka menginginkan adanya komunikasi langsung dengan para pemangku kebijakan agar persoalan yang disuarakan memperoleh kejelasan penyelesaian.
Setelah menyampaikan aspirasi di depan gedung legislatif, perwakilan mahasiswa melanjutkan agenda melalui audiensi bersama pimpinan DPRD Ponorogo dan perwakilan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, menyatakan kesiapannya untuk mengawal aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan meneruskannya sesuai dengan kewenangan lembaga legislatif.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo, Dr. Agus Sugiarto, menyampaikan upaya untuk memfasilitasi pertemuan langsung antara mahasiswa dengan Plt Bupati Ponorogo.
Namun, mahasiswa menginginkan kepastian, bukan sekadar penyampaian komitmen. Mereka meminta agar audiensi dengan Plt Bupati dapat terlaksana paling lambat 17 November 2026.
Batas waktu tersebut menjadi salah satu poin penting dalam hasil komunikasi antara mahasiswa dan pemerintah daerah. Mahasiswa bahkan menyatakan siap kembali turun ke jalan apabila hingga tanggal yang ditentukan belum terdapat tindak lanjut yang jelas.
Polisi Kawal Penyampaian Aspirasi
Untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, Polres Ponorogo menerjunkan 243 personel gabungan. Pengamanan melibatkan unsur TNI-Polri, Satpol PP, serta Dinas Perhubungan.
Kapolres Ponorogo AKBP Damus Asa, S.H., S.I.K., M.H., juga hadir dalam forum audiensi. Ia menegaskan bahwa kepolisian menghormati hak setiap warga negara, termasuk mahasiswa, dalam menyampaikan pendapat di muka umum.
Ia mengajak seluruh peserta aksi untuk tetap mengedepankan cara-cara damai dan menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung.
Menurutnya, kehadiran aparat keamanan bertujuan memberikan rasa aman sekaligus memastikan komunikasi antara mahasiswa dan pihak terkait dapat berjalan dengan baik.
Pendekatan pengamanan tersebut dilakukan tanpa mengurangi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan kritik maupun aspirasi mereka.
Sekitar pukul 11.05 WIB, seluruh peserta aksi membubarkan diri secara tertib. Rangkaian kegiatan berakhir dalam keadaan aman dan lancar tanpa adanya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Kini Menunggu Bukti Tindak Lanjut
Berakhirnya aksi di depan Gedung DPRD bukan berarti persoalan yang disampaikan mahasiswa ikut selesai. Justru, tahapan berikutnya menjadi ujian bagi pemerintah daerah dan lembaga legislatif untuk menunjukkan keseriusan dalam menindaklanjuti aspirasi tersebut.
Tenggat 17 November 2026 kini menjadi perhatian. Mahasiswa telah menyampaikan tuntutan dan meminta ruang dialog dengan kepala daerah. Selanjutnya, publik menunggu apakah komitmen yang disampaikan dalam audiensi benar-benar diwujudkan.
Sebab, dalam kehidupan demokrasi, menyampaikan aspirasi merupakan hak masyarakat. Namun, mendengarkan, memberikan jawaban, dan menindaklanjuti aspirasi juga merupakan bagian penting dari tanggung jawab penyelenggara pemerintahan.(wys)
