BANDAR LAMPUNG – Polemik mengenai penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) di kalangan organisasi pers kembali menjadi perhatian. Di tengah kondisi perekonomian nasional yang menghadapi berbagai tantangan serta keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah pusat dan daerah, muncul pandangan agar peringatan HPN dilaksanakan secara sederhana, tanpa mengurangi nilai sejarah, moral, dan makna perjuangan insan pers Indonesia.
Donny Irawan dari Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Lampung menyampaikan bahwa Hari Pers Nasional sesungguhnya memiliki nilai historis, moral, dan suasana kebatinan yang sangat mendalam bagi seluruh insan pers.
Menurutnya, pers merupakan pilar keempat demokrasi yang memiliki peran strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam mengawal demokrasi, menyampaikan aspirasi masyarakat, serta melakukan kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.
“Pers bukan sekadar menyampaikan informasi dan pemberitaan. Pers memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga demokrasi, menyuarakan kepentingan rakyat, serta ikut mengawal arah pembangunan bangsa Indonesia yang semakin kompleks,” ujar Donny Irawan di Bandar Lampung, Senin (2/11/2026).
HPN Milik Seluruh Insan Pers, Bukan Satu Organisasi
Donny menilai, Hari Pers Nasional semestinya menjadi momentum pemersatu seluruh organisasi pers, baik organisasi perusahaan pers maupun organisasi profesi kewartawanan.
Karena itu, dirinya berharap Dewan Pers sebagai rumah besar insan pers Indonesia dapat mengambil peran lebih strategis dalam mengoordinasikan seluruh organisasi konstituennya.
Sebagaimana diketahui, terdapat berbagai organisasi konstituen Dewan Pers, di antaranya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Serikat Penerbit Pers (SPS), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), dan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI).
Menurut Donny, keberadaan berbagai organisasi tersebut merupakan kekuatan besar dunia pers nasional yang seharusnya dipersatukan dalam momentum HPN.
“Kalau kita berbicara Hari Pers Nasional, berarti kita berbicara tentang seluruh insan pers Indonesia. Jangan sampai HPN justru menimbulkan kesan hanya menjadi milik organisasi tertentu. Semua harus merasa memiliki dan dilibatkan,” tegasnya.
Dewan Pers Diharapkan Menjadi Pengendali dan Pemersatu
Donny berpandangan bahwa sudah selayaknya Dewan Pers menjadi lembaga yang memegang kendali koordinasi penyelenggaraan HPN, dengan melibatkan seluruh organisasi konstituen secara adil dan proporsional.
Menurutnya, siapa pun yang ditunjuk sebagai pelaksana teknis kegiatan bukanlah persoalan utama. Hal yang jauh lebih penting adalah terbangunnya kebersamaan, rasa memiliki, dan kesetaraan di antara seluruh organisasi pers.
“Dewan Pers merupakan rumah besar kita bersama. Sudah selayaknya Dewan Pers menjadi pilot atau pengarah utama agar seluruh organisasi konstituen dapat berjalan bersama. Jangan sampai momentum HPN justru menjadi sumber perbedaan dan polemik yang berkepanjangan,” ungkapnya.
Ia mengingatkan bahwa tantangan dunia pers ke depan semakin berat, mulai dari persoalan independensi media, kesejahteraan wartawan, keberlangsungan perusahaan pers, hingga perkembangan teknologi digital.
Oleh sebab itu, energi insan pers sebaiknya diarahkan untuk memperkuat profesionalisme dan menjaga kemerdekaan pers, bukan dihabiskan dalam perdebatan mengenai siapa yang paling berhak menyelenggarakan HPN.
Kondisi Ekonomi Sedang Berat, HPN Tidak Perlu Dirayakan Secara Mewah
Dalam kesempatan tersebut, Donny juga menyoroti kondisi perekonomian nasional yang menurutnya perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan bentuk peringatan HPN mendatang.
Ia menilai pemerintah pusat maupun pemerintah daerah saat ini menghadapi berbagai tekanan dan keterbatasan fiskal, sementara kebutuhan anggaran untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat masih sangat besar.
Karena itu, Donny menyarankan agar peringatan Hari Pers Nasional tidak perlu diselenggarakan secara besar-besaran dengan kegiatan seremonial yang membutuhkan anggaran tinggi.
“Melihat kondisi ekonomi bangsa kita saat ini, rasanya kurang tepat apabila HPN harus dirayakan secara mewah dan menghabiskan anggaran besar. Pemerintah pusat dan daerah juga sedang menghadapi keterbatasan keuangan. Kita sebagai insan pers harus memiliki kepekaan sosial terhadap keadaan tersebut,” katanya.
Menurut Donny, insan pers seharusnya dapat memberikan contoh dalam menerapkan prinsip efisiensi dan kesederhanaan, terutama ketika masyarakat dan pemerintah sedang menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
“Jangan sampai kita sebagai insan pers yang setiap hari memberitakan kesulitan ekonomi masyarakat, justru menggelar kegiatan besar dengan biaya tinggi. Kita harus mampu menunjukkan empati dan kepedulian terhadap kondisi bangsa,” tambahnya.
Usulkan HPN Dirayakan di Masing-Masing Daerah dengan Doa Bersama dan Tumpengan
Sebagai alternatif, Donny mengusulkan agar peringatan Hari Pers Nasional dilaksanakan secara sederhana dan serentak di masing-masing provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Kegiatan tersebut cukup diisi dengan doa bersama, pemotongan tumpeng, serta silaturahmi antarsesama insan pers.
Menurutnya, peringatan HPN tidak harus selalu identik dengan kegiatan nasional yang megah, pertemuan besar, perjalanan dinas, ataupun rangkaian acara yang membutuhkan biaya tidak sedikit.
“Menurut saya, untuk situasi sekarang, HPN cukup kita rayakan di daerah masing-masing. Kita berkumpul bersama seluruh organisasi pers, mengadakan doa bersama, memotong tumpeng, dan bersilaturahmi. Sederhana, tetapi penuh makna dan kebersamaan,” ujar Donny.(*)
