Metrodeadline.com — Upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak terus diperkuat melalui Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan serta Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kota Metro Tahun 2026 di aula Bapperida setempat, Rabu (1/7/2026)
Kegiatan tersebut menjadi momentum penting guna memperkuat komitmen bersama antar pemangku kepentingan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan serta anak di Kota Metro.
Dikatakan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (PPPA) Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (PP KB) Kota Metro Silfia Naharani, bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak menjadi salah satu prioritas pembangunan Kota Metro. Namun, berbagai bentuk kekerasan dan TPPO masih menjadi tantangan yang memerlukan penanganan bersama.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap perempuan dan anak dapat terjadi di berbagai lingkungan, baik dalam keluarga, lingkungan sosial, maupun melalui berbagai modus eksploitasi termasuk tindak pidana perdagangan orang,” ujarnya.
“Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kota Metro mendorong penguatan koordinasi lintas sektor, penyamaan persepsi, pembangunan sistem pelaporan dan rujukan yang efektif, serta penyusunan langkah-langkah strategis dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus,” imbuhnya.
Pihaknya mengajak seluruh pemangku kepentingan, aparat penegak hukum, perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan kelurahan, satuan pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dunia usaha, media massa, hingga masyarakat, untuk memperkuat komitmen bersama dalam melindungi perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan serta tindak pidana perdagangan orang.
Hal yang sama juga disampaikan Sekretaris Daerah Kota Metro Ahmad Hariyanto mewakili Walikota Metro H. Bambang Iman Santoso, bahwa Rapat koordinasi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman para pihak terkait tentang kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta TPPO.
“Kegiatan ini juga menjadi ruang untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan berbagai program perlindungan,” ujarnya.
Menurutnya Melalui koordinasi yang terarah, para pemangku kepentingan diharapkan mampu menyusun rekomendasi dan rencana tindak lanjut bersama, sehingga langkah pencegahan dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan.
“Pencegahan kekerasan tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, melainkan membutuhkan keterlibatan pemerintah, lembaga terkait, masyarakat, hingga seluruh elemen,” ungkapnya.
“Dari kegiatan ini saya berharap terbentuk komitmen bersama untuk terus menghadirkan perlindungan, pemenuhan hak, serta rasa aman bagi perempuan dan anak di Kota Metro,” pungkasnya. (Aliando)
