Metro, Metrodeadline.com – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Metro memanggil para pengurus partai politik peserta Pilkada 2020 guna menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) bantuan keuangan partai politik yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung, Rabu (6/5/2026)
Kepala Kesbangpol Kota Metro Ir. Bangkit Haryo Utomo, M.T., menyampaikan bahwa laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan parpol secara umum telah dinyatakan baik oleh BPK dan tidak ditemukan pelanggaran atau temuan signifikan.
“Laporan pertanggungjawaban bantuan partai politik yang telah diterima seluruh partai peserta pemilu sudah baik. Hasil audit BPK menunjukkan tidak ada temuan. Namun demikian, ke depan tetap harus ditingkatkan, khususnya dalam aspek pelaporan dan administrasi pertanggungjawaban,” ujarnya.
Menurutnya penyerahan LHP dilakukan langsung kepada masing-masing perwakilan partai politik untuk dipelajari lebih lanjut sebagai bahan evaluasi.
“Pentingnya peningkatan kualitas laporan keuangan setelah menerima dana hibah dari pemerintah,” jelasnya.
Pihaknya menjelaskan sejumlah partai politik yang mengikuti Pilkada 2020, sebelumnya telah menerima bantuan keuangan dari pemerintah daerah yang dialokasikan berdasarkan perolehan suara masing-masing partai dalam pemilu dengan besaran bantuan bervariasi tergantung jumlah suara yang diperoleh.
“Dana bantuan itu digunakan untuk mendukung kegiatan operasional partai, termasuk pendidikan politik dan kegiatan kelembagaan. Setiap penggunaan dana wajib dipertanggungjawabkan melalui laporan resmi yang disusun oleh partai politik,” terangnya.
Bangkit menambahkan, di akhir tahun anggaran, laporan tersebut akan diaudit oleh BPK guna memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik. Kesbangpol berharap sinergi antara pemerintah dan partai politik terus terjaga dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik dan sesuai regulasi.
“Kami berharap ke depan pelaporan semakin tertib, transparan, dan akuntabel, sehingga kepercayaan publik terhadap partai politik tetap terjaga,” pungkasnya. (Aliando)
