Metro, Metrodeadline.com – Pemerintah Kota Metro menggelar Rapat Koordinasi Gugus Tugas Kota Layak Anak dalam rangka penguatan 24 indikator penilaian mandiri Kota Layak Anak (KLA) tahun 2026.
Kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antar OPD, lembaga masyarakat, dunia usaha, media, dan kelompok anak dalam mewujudkan Metro sebagai kota yang ramah dan layak bagi perkembangan anak-anak.
Dikatakan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (PPPA) Perlindungan Penduduk Keluarga Berencana (PP KB) Kota Metro Silfia Naharani, bahwa kegiatan serupa merupakan bagian dari rangkaian persiapan menuju penilaian tingkat Provinsi pada 9–10 Mei 2026.
“Di mana data yang dikumpulkan akan langsung diunggah ke website resmi untuk mempermudah evaluasi,” ujarnya.
Ia menuturkan, masing-masing peserta diarahkan untuk memastikan data yang dimiliki lengkap dan akurat, sehingga target predikat Kota Layak Anak yang telah dicapai selama tiga tahun berturut-turut (2022–2024) dapat dipertahankan dan ditingkatkan.
“Pentingnya pemenuhan indikator secara menyeluruh, bukan sekadar formalitas. Kegiatan ini bertujuan agar penerapan prinsip Kota Layak Anak mendasar, bukan hanya sekadar pencapaian angka,” tuturnya.
“Saat ini, nilai kota masih berada pada level Nindya, dengan target untuk naik ke level Utama,” imbuhnya.
Silfia berharap melalui penguatan data dan pemenuhan indikator, perbedaan penilaian dapat diminimalkan sehingga Kota Layak Anak dapat terealisasi secara maksimal, termasuk dalam perlindungan hak-hak anak.
Sementara itu, Walikota Metro H. Bambang Iman Santoso yang diwakili Sekretaris daerah (Sekda) Kusbani menyampaikan bahwa upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak bukan sekadar target administratif.
“Tetapi tanggung jawab moral bersama dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan,” ucapnya.
Ia mengajak seluruh peserta untuk melihat program KLA sebagai landasan dalam membangun lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang seluruh anak di Kota Metro.
Menurutnya, penguatan 24 indikator penilaian mandiri KLA merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap anak di Metro dapat menikmati hak sipil dan kebebasan.
“Indikator‑indikator ini mencakup lima klaster utama, mulai dari kelembagaan hingga perlindungan khusus yang menjadi dasar penilaian dan peringkat keberhasilan suatu daerah dalam penyelenggaraan KLA yang diatur dalam kebijakan nasional terkait Kota Layak Anak,” ungkapnya.
Kusbani juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas sektor dan keterlibatan aktif berbagai pihak dalam proses pengumpulan data dan pelaksanaan program.
“Sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif tentang capaian Kota Metro dalam penilaian KLA 2026. keberhasilan penyelenggaraan KLA akan berdampak langsung pada kualitas hidup anak dan masa depan generasi muda Metro,” jelasnya.
“Kita tidak hanya ingin mengejar angka penilaian, tetapi kita ingin memastikan setiap kebijakan dan program mampu menjawab kebutuhan nyata anak‑anak kita di lapangan,” pungkasnya. (Aliando)
