Pembangunan Sumur Bor dan jasa konsultan pengawas di Kantor Kecamatan Metro Utara yang menelan anggaran sebesar Rp 46.000.000 bersumber dari APBD Kota Metro Tahun Anggran 2025 disorot publik.
Pasalnya, ditengah efisiensi anggaran diduga kegiatan tersebut dinilai hanya pemborosan dan minim asas manfaatnya bagi masyarakat. Lalu jaringan air sumur bor sebelumnya kemana? Apakah tidak bisa difungsikan.
Redaksi metrodeadline mendapat informasi terkait hal tersebut dari masyarakat. Tak berhenti disitu wartawan langsung mencoba mencari informasi lebih detail di dititik lokasi pekerjaan, untuk memastikan informasi agar berimbang mencoba mengkonfirmasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yakni selaku Camat Metro Utara, Heri Hendarto, S.Sos.
Bukanya mendapat informasi detail terkait pekerjaan dan realisasinya. Camat Metro Utara memilih bungkam dan terkesan mengindar.” Sudah enggak usah diberitain. Enggak usah ,” kata dia, di gedung Pemkot Metro, Kamis 5 Februari 2026.
Sikap enggan dikonfirmasi tersebut menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Padahal, keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari kewajiban pejabat pemerintah selaku pengguna anggaran, terutama terkait penggunaan anggaran dan program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga.
Hingga berita ini terbit, Camat Metro Utara Heri belum memberikan klarifikasi resmi terkait pembangunan sumur bor tersebut. (Aliando)
