Lampung Utara, Metrodeadline – Pengurus atau anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Lampung Utara (Lampura) dalam menjalankan tugas-tugasnya dibekali kartu keanggotaan PWI. Jika ada oknum wartawan yang menggunakan atribut PWI atau mengatasnamakan anggota PWI saat menjalankan profesi peliputan maka narasumber berhak mempertanyakan kartu anggotanya.
Hal ini dijelaskan Wakil Ketua Bidang (Wakabid) Organisasi PWI Lampura, Sastra Sudadi, lebih lanjut dia menerangkan jika pihaknya saat ini tengah melakukan pembenahan internal keanggotaan dengan tujuan kedepan wartawan yang tergabung di PWI Lampura secara profesional dalam menjalankan profesinya sesuai kode etik jurnalistik. Sabtu (30/3)
Diterangkannya bahwa semua anggota PWI Lampura memiliki kartu anggota baik dia anggota penuh mau pun kartu calon anggota,
“Silahkan saja ditanya kartu anggotanya kalau ada wartawan yang datang dan mengatasnamakan dari PWI Lampura, dan teman-teman PWI Lampura juga tidak keberatan untuk menunjukan kartu identitas keanggotaannya jika diminta,” terang Sastra di Balai Wartawan Effendi Yusuf, Kotabumi.
Ditambahkannya, untuk menjadi anggota atau pengurus PWI Lampura tidak mudah ada tahapan dan telah diatur dalam PDART, mulai dari simpatisan, calon anggota, baru anggota penuh dan tentunya harus disertai dengan sertifikat sekolah jurnalistik dan uji kompetensi wartawan,
Dirinya berharap dengan pemberitaan ini semua unsur baik pemerintahan, swasta, masyarakat dan lainnya memahami jika anggota atau pengurus PWI memiliki kartu anggota,
“Kalau ada yang mengaku dari PWI Lampura tapi saat ditanya kartu anggotanya tidak ada, berarti patut untuk dipelajari kembali dalam melayaninya, tujuannya adalah lebih kepada menjaga Marwah PWI,” tuturnya.
Sastra menegaskan jika pihaknya pun sudah banyak mendengar laporan ada oknum yang mengaku dari PWI Lampura, namun saat diperiksa kebenarannya, oknum tersebut bukanlah anggota atau pengurus PWI Lampura,
“Jadi kita persilahkan saja kepada pihak narasumber yang merasa dirugikan atau resah untuk melaporkanya kepihak penegak hukum,” tegas Sastra.
(*/Aw)
