Tangerang – Pemerintah Provinsi(PEMPROV)Banten saat ini tengah gencar melakukan perbaikan serta pembangunan sarana prasarana penunjang bagi masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang,hal tersebut tentunya merupakan program jangka panjang dalam hal pemerataan pembangunan yang di canang kan oleh Pemprov Banten untuk dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sarana prasarana yang baik di semua lini,dangan adanya hal tersebut maka dianggap akan semakin mempercepat perputaran roda perekonomian masyarakat Kabupaten Tangerang(Rabu 18/10/2023)
Namun sangat disayangkan dari beberapa kegiatan pembangunan yang saat ini tengah di laksanakan,Tujuh di antara nya di kerjakan dengan tidak mementingkan aspek pemenuhan kuantitas dan kualitas dalam sebuah pembangunan insfrastruktur penunjang bagi masyarakat.
Hal tersebut dapat terlihat dengan adanya beberapa kegiatan pembangunan Jalan Paving Blok yang diduga kuat dikerjakan asal jadi dan trindikasi sangat berkualitas rendah.
Diberitakan sebelum nya,dari beberapa titik kegiatan tersebut terdapat beberapa kejanggalan yang merujuk kepada adanya dugaan kecurangan dan ketidak sesuaian dari apa yang sudah tertuang didalam Rancangan Anggaran Belanja (RAB)dan tentunya hal tersebut dinilai berbagai fihak sangat ber potensi dapat merugikan ke uangan negara,
Lemah nya pengawasan dari pihak kuasa pengguna anggaran khusus nya Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Provinsi Banten di dalam mengawasi beberapa kegiatan tersebut dianggap menjadi salah satu faktor terjadi nya kecurangan-kecurangan di dalam peroses pengerjaan,yang dilakukan oleh fihak kontraktor.
Menanggapi hal tersebut Arul salah satu aktivis kab.tangerang yang ditemui diruang kerja nya(Selasa 17/10/2023)
mengatakan kekecewaan nya terhadap beberapa kontraktor yang mengerjakan beberapa kegiatan tersebut,dirinya menduga ada main mata antara pihak kusa pengguna anggaran dan kontraktor,
“seharusnya pengawasan di lakukan dengan intens dalam setiap proses pengerjaan kegiatan,ini program pemerintah Provinsi Banten yang bertujuan baik untuk masyarakat yang ada diwilayah Kabupaten Tangerang,yang di canangkan oleh Pj Gubernur Banten Yakni Al Muktabar, jadi jangan coreng itu dengan membiarkan kontraktor untuk melakukan kecurangan-kecurangan,turun dan evaluasi ulang.ungkapnya
Arul pun menambahkan bahwa semuanya harus mengacu kepada regulasi yang ada dalam hal ini
1)Undang-Uandang RI. No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelegaraan Yang Bersih Tanpa KKN.
2)PP, RI No 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Peaksanaan Peranserta Masyarakat Dan Pemerintah Dalam Mencegah Tidak Pidana Korupsi.
3)Inpres Intruksi Presiden No 1 Tahun 2010 Tentang Percepatan Pembangunan Nasional .
3)Undang- Undang RI No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Jadi semuanya harus akuntabel,berkeadilan dan transfaran.tutupnya
Diketahui ke Tujuh Proyek yang yang diduga kuat jadi ajang Bancakan tersebut diketahui tersebar dibeberapa titik di Lima Kecamatan berbeda yang ada diwilayah Kabupaten Tangerang yakni.
Kecamatan Sukamulya(1)titik,Balaraja(2)Cisoka(1)Rajeg(1)Tigaraksa(2) dengan Spesifikasi pekerjaan sebagai berikut.
1)peningkatan jalan paving blok Kp.Tegalame Rw 05 Desa Tobat Kecamatan Balaraja.
2)peningkatan jalan paving blok Kp.Pakuhaji Rt 05/06 Kecamatan Balaraja
3)peningkatan jalan paving blok Kp.Tegal Bajo Rt 02/05 Kelurahan Tigaraksa Kecamatan Tigaraksa
4)peningkatan jalan paving blok Perum Pondok Sukatani Permai,Kel.Sukatani Kecamatan Rajeg.
5)peningkatan jalan Kp.Masjid Rt 02/04 Desa Cibugel Kecamatan Cisoka
6)peningkatan jalan Rt 01/02 Kp Kemuning Desa Benda Kecamatan Sukamulya.
7)peningkatan jalan Rt 07 Rw 01 Desa Munjul Kecamat Tigaraksa.
Hingga berita kembali diterbitkan baik kontraktor maupun Dinas Perkim Provinsi Banten belum dapat di temui dan dikonfirmasi untuk pemberitaan selanjutnya.(NURDIN)
