Kontroversi”Pelaksanaan Proyek Pemeliharan Tingkat Kecamatan,Siapa Yang Diuntungkan ?

Konsep pemeliharan dalam plaksanaan beberapa kegiatan fisik ditingkat Kecamatan yang ada di lingkup pemerintahan Kabupaten Tangerang-Banten belakangan ini menuai kontroversi, (Senin 11/09/2023)

Pasalnya pada tahun 2020 silam Pemkab Tangerang sudah mengeluarkan Peraturan Bupati(PEBUP)No 3 tahun 2020 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati terhadap Camat didalam menjalankan urusan Pemerintahan.

Didalam Perbup tersebut di katakan pada pasal (6)Pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat dalam penyelenggaraan sebagai mana di maksud dalam pasal 4 huruf(b)meliputi :

a)Penyelenggaraan bidang Keciptakaryaan yang di limpahkan meliputi.
Pemeliharaan baik itu pemiharaan pagar kantor milik Kecamatan dan Kelurahan,jalan,jembatan,spal,drenase dan lain sebagainya.
Sementara dalam pasal 6 huruf (b)mengatakan penyelenggaraan bidang kebinamargaan dan sumberdaya air untuk jalan di luar fungsi status jalan nasional,jalan provinsi,serta jalan kabupaten dan desa sesuai kewenangannya dapat dilimpahkan kepada kecamatan,yang meliputi:
1)pemeliharaan badan jalan penghubung antar desa/kelurahan yang fungsinya lokal dan sekunder dan lingkungan,dijelaskan pula dalam poin(4)dan(5)bahwa pemeliharaan jalan dan draenase meliputi pembersihan rumput dan pengangkatan lumpu.

Jika mengacu kepada aturan tersebut maka jelas kecamatan didalam kewenangan nya melaksanakan urusan keciptakaryaan dan kebinamargaan hanyalah sebatas pemeliharan,namun belakangan diketahui batasan kewenangan tersebut diduga kuat sengaja di tabrak dan seakan akan sudah mendapatkan restu.

Dari pantauan awak media harian metrodeadline pada beberapa kecamatan diketahui bahwa proyek pemeliharan yang tertulis didalam sarana informasi publik bertolak belakang dengan proses pelaksanaan nya di lapangan,pemeliharaan tersebut seketika menjadi sebuah pembangunan baru yang tentunya pada plaksanaanya itu merupakan diluar kewenangannya.

Kritik pedas pun dilontarkan oleh Herman Arab aktivis yang sekaligus pula menjabat sebagai Sekretaris Dpd Lsm Trinusa Provinsi Banten terhadap pemerintah kabupaten tangerang yang dinilai dirinya tidak tegas dan terkesan banyak melakukan pembiaran.

“Jelas ini ada indikasi pelanggaran namun kenapa ini dibiarkan atau jangan jangan ini sengaja dibiarkan,saya rasa pemerintah kabupaten Tangerang diisi oleh begitu banyak putra putri terbaik bangsa terbukti dengan begitu banyak penghargaan yang diraih pemkab Tangerang,namun kenapa indikasi pelanggaran secara masif ini tidak terhendus.cetusnya

Herman pun menambahkan bahwa terdapat indikasi pembiaran dan capur tangan orang hebat didalam proses pelaksanaan proyek pembangunan yang berkedok pemeliharaan ini.
“Gak mungkin semuanya tidak mengetahui,saya menduga ada campur tangan orang hebat,andai tidak ada campur tangan orang hebat tidak mungkin ini bisa melenggang masif dilakukan.tutupnya

Diketahui sebagian besar proyek proyek pemeliharaan tersebut adalah merupakan pagu POKIR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD)Kabupaten Tangerang.

Sementara itu Awak Media sudah beberapa kali mencoba menggali informasi prihal adanya indikasi pelanggaran Perda dalam pelaksanaan Proyek-Proyek Pemeliharaan ditingkat Kecamatan,namun sayang beberapa kali coba di konfirmasi melalui sambungan via WhatsApp,Baik fihak Kecamatan,DBM&SDA,Inspektorat hingga sampai pada Sekretaris Daerah(SEKDA) Kabupaten Tangerang tidak satupun dapat memberikan keterangan(BUNGKAM).

Hingga sampai saat ini belum diketahui dasar hukum kecamatan didalam pelaksanaan pembangunan berkonsep pemeliharaan tersebut(NURDIN)

You might also like

error: Content is protected !!