Diduga Syarat Kecurangan, Proyek Spal Cibugel Cisoka Tambah Daftar List Proyek DP3 Tangerang Kualitas Rendah

Tangerang – Pelaksanaan kegiatan pembangunan Spal Kp. Cibugel RR 22 Desa Bojong Loa, Kecamatan Cisoka lagi-lagi menambah list daftar kegiatan yang diduga berkualitas rendah pada Dinas Perumahan, Pemukiman Pemakaman Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2022.
Pasalnya, di dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, nampak terlihat tidak terpampang  sarana informasi publik. Belum lagi para pekerja tidak di lengkapi dengan APD K3.
Terlihat pula ketebalan pada badan dasar Spal hanya berada di ketebalan 20-25 centi meter, dan ketinggian Spal berada di kisaran 40-45 centi meter, dan lain lain.
Tentunya hal ini menambah deretan list daftar kegiatan fisik yang di kelola oleh Dinas Perumahan Pemukiman Dan Pemakaman yang diduga kuat berkualitas rendah.
Di ketahui sebelumnya terdapat tiga proyek yang diduga syarat dengan kecurangan dan berkualitas rendah bahkan sudah di tayangkan dan beritakan pada edisi sebelumnya, kegiatan kegiatan tersebut tersebar di beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Tangerang.
Seperti apa pengawasan yang di lakukan oleh jajaran Dinas Perumahan Pemukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang terhadap kegiatan fisik ?
Pertanyaan tersebut hingga sampai saat ini masih belum terpecahkan. Pasalnya beberapa kali coba di konfirmasi dan di hubungi awak media. Yusuf selaku Kepala Bidang Perkim Bungkam dan tidak memberikan jawaban apa pun terkait ke empat kegiatan tersebut.
Bahkan di ketahui dua dari ke empat proyek tersebut tidak menyediakan papan informasi publik pada saat proses pengerjaanya.
Apa yang salah, hingga sampai saat ini pertanyaan tersebut seakan menjadi sebuah misteri besar yang belum terpecahkan.
Dugaan akan adanya pembiaran terhadap para kontraktor nakal menyeruak mengiringi kebungkaman jajaran Dinas Perkim Kabupaten Tangerang.
Minimnya responsif keterangan atau penjelasan dari jajaran Dinas Perkim terkait dengan kegiatan kegiatan tersebut seakan mengisyaratkan bahwa transparansi publik seakan belum berjalan secara maksimal di tubuh Dinas Perkim itu sendiri.
Sementara itu, Ibrahim yang merupakan Kepala Bidang Investigasi Lembaga Bantuan Hukum Pengawal Masyarakat Banten Indonesia (LBH PMBI) yang di temui di ruangan kerjanya, Minggu 23 November 2022.
Menyayangkan hal tersebut menurutnya reformasi birokrasi khususnya dalam hal transparansi itu seharusnya sudah mulai bisa di laksanakan dan di implementasikan pada setiap instansi pemerintahan.
“Transparansi itu harusnya sudah bisa di jalankan dan di implementasikan di dalam satuan kerja perangkat daerah, karna sebuah transparansi adalah merupakan sesuatu hal penting yang dapat menunjukan bahwa pemerintah melalui satuan kerja perangkat daerah nya itu bersih dan terbebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme),”ujarnya.
Lebih lanjut, Ibrahim menilai perlu adanya evaluasi yang di lakukan oleh Ahmad Zaki Iskandar selaku Bupati Kabupaten Tangerang pada Dinas Perumahan, Pemukiman Dan Pemakaman dalam hal peningkatan profesionalisme pengawasan di dalam proses kegiatan pembangunan fisik.
” Pemkab Kabupaten Tangerang dalam hal ini dirasakan perlu melakukan evaluasi perbaikan perbaikan di dalam menopang peningkatan sumberdaya manusia bagi para pengawas pada Dinas Perumahan Pemukiman Pemakaman hal tersebut di rasa penting agar pengawasan yang di lakukan benar benar bisa berjalan sesuai dengan ke inginan masyarakat, dan mengenai transparansi  beliau menyatakan tidak perlu ada yang di tutup-tutupi.
“Didalam menjalankan kegiatan yang di mana kegiatan tersebut di biayai oleh uang rakyat maka sebuah informasi itu adalah menjadi suatu hal yang wajib dan merupakan hak bagi setiap masyarakat yang harus di penuhi dan di berikan serta di sediakan,”jelasnya.
Setiap warga negara indonesia dari sabang sampai meraoke  itu berhak mendapat kan informasi,karna itu di atur dalam Undang-Undang KIP no 14 Tahun 2008.Tentang Keterbukaan Informasi Publik,Toh informasi yang di harap kan masyarakat tidak termasuk dalam golongan informasi yang dapat merugikan dan mengganggu keamanan negara,Jadi kenapa harus diam,dan di tutup tutupi.
Hingga sampai saat ini belum ada penjelasan yang di berikan oleh jajaran dinas perkim terkait ke emapt proyek tersebut.(NURDIN)

You might also like

error: Content is protected !!