Bungo– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bungo, kembali mengelar sidang Paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir pandangan Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Nota pengantar Rancangan Praturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2022 dan Ranperda lainnya, bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Bungo, Selasa (30/11/2021)
Dari pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Bungo menilai banyak usulan dari pemerintah daerah yang belum tepat kegunaannya.
Dari beberapa usulan Pemerintah Daerah, sebagian besar DPRD Kabupaten Bungo tidak setuju atas usulan Pemerintah Daerah perjalanan dinas keluar negeri yang menggunakan angaran APBD yang menyerap anggaran sebesar Rp 1,5 Miliar.
Wakil ketua DPRD Bungo, Jumiwan, membenarkan terkait usulan Pemerintah Daerah tentang perjalanan Dinas Keluar Negeri menggunakan angaran APBD, sebesar 1,5 Miliar.
Terkait,Defisit yang melanda di Kabupaten Bungo wakil ketua DPRD Bungo jumiwan dengan suara lantang menyampaikan, untuk tahun 2022 Nanti tidak ada lagi angka defisit di kabupaten Bungo.
“Pembahasan sekarang kita bahas dahulu pendapatan Daerah baru kita bahas Belanja. Jika terjadi lagi defisit di Kabupaten Bungo, Kita kini sudah SP 3 oleh BPK terakhir Sayo dipanggil oleh BPK di Ruang Bupati Bungo untuk menandatangani SP 3 untuk peringatan kesatu dan kedua Sayo dak tau siapo yang menandatangani,”ungkap Jumiwan.
Turut hadir acara paripurna, Bupati Bungo,wakil Bupati Bungo, ketua DPRD Bungo, anggota DPRD, Sekda, Unsur Forkompinda, Para Asisten dan Staf Ahli, Para Kepala OPD, camat,lurah, undangan lainnya juga.
Kedepannya Pemkab Bungo Harus mengkaji dahulu pendapatan, baru mengkaji pembelanjaan hingga Kabupaten Bungo tidak terjadi lagi Defisit anggaran. (Abun)
