Optimalisasi Kepatuhan Badan Usaha, BPJS Kesehatan Gelar Forum Kepatuhan

Sebagai salah satu upaya memperkuat sinergi dengan pemangku kepentingan dan harmonisasi hubungan antar lembaga dalam implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan Cabang Metro melaksanakan Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Wilayah Kabupaten Lampung Tengah, Selasa (15/09).

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bidang Perluasan, Pengawasan, Pemeriksaan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Metro, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, serta dinas-dinas terkait dari Dinas Tenaga Kerja, dan DPMPTSP Kabupaten Lampung Tengah.

Kepala Kepala Bidang Perluasan, Pengawasan, Pemeriksaan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Metro Addiena Rizqi menjelaskan tujuan diselenggarakanya forum koordinasi ini selain untuk evaluasi kepatuhan badan usaha, juga membahas kendala-kendala yang masih terjadi dalam kepatuhan badan usaha dengan para pemangku kepentingan yang bersangkutan.

“Beberapa kendala yang ada saat ini adalah masih terdapat badan usaha yang belum mendaftarkan seluruh karyawannya menjadi peserta JKN-KIS, terutama tenaga Buruh Harian Lepas (BHL) yang harus mendapatkan hak jaminan kesehatan”, ungkap Addiena.

Addiena menambahkan bahwa saat ini pihaknya masih menemukan badan usaha yang terkendala dalam pemahaman dalam pendaftaran para pekerja suami istri yang bekerja menurut Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 yang mewajibkan keduanya didaftarkan sebagai peserta segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) oleh masing-masing pemberi kerja dan membayar iuran seluruh anggota keluarganya.

“Harapannya dari pertemuan ini mendapatkan dukungan dari seluruh pihak untuk tercapainya Universal Health Coverage (UHC) dan meminta dukungan dari Pemerintah Daerah dengan mempersyaratkan keikutsertaan Badan Usaha pada Program JKN-KIS dalam administrasi pengurusan ijin,” tambah Addiena.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, Patar Daniel mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya menemukan solusi untuk meningkatkan kepatuhan seluruh badan usaha. Dirinya menyampaikan harapannya mengenai pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan terhadap badan usaha yang belum patuh agar tetap dapat dilaksanakan walaupun sedang berada di kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini.

“Kami terus mengupayakan menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada badan usaha dalam mendaftarkan seluruh pekerja menjadi peserta JKN-KIS. Apalagi kondisi saat ini sedang mewabahnya virus corona, kami harap, seluruh badan usaha dapat melaporkan data dengan benar kepada BPJS Kesehatan,” ungkap Daniel.

Daniel juga menyampaikan bahwa program JKN-KIS merupakan program strategis Nasional yang membutuhkan dukungan dari seluruh pihak agar dapat berjalan dengan baik.

“Melalui forum ini, harapannya dapat disepakati mekanisme tindak lanjut lainnya yang akan dilaksanakan dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini,” tutup Daniel

You might also like

error: Content is protected !!