Diduga Kepala Kampung Beserta Aparat Kampung Surabaya Lakukan Pungli Di Masa Pandemi COVID-2019 Menarik Uang Untuk Program BPJS KIS Sebesar Rp. 60.000, Per orang 

GAMBAR ILUSTRASI KARTU KIS

Lampung tengah:

Sunguh di sayangkan aparatur kampung surabaya kecamatan padang ratu kabupaten lampung tengah, pemerintah masih perang melawan covid_19 malah aparat Beserta kepala kampung surabaya menarik uang sebesar Rp. 60.000, untuk pembuatan BPJS KIS. (17 juli 2021)

 

Program Pemerintah tersebut bertujuan agar masyarakat yang tidak mampu dapat di ajukan melalui Pemerintahan Kampung atau mengajukan melalui BPJS dan Dinas Sosial untuk menjadi keanggotaan keluarga penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) secara gratis.

 

Namun yang terjadi di Kampung Surabaya, Kecamatan Padang ratu, Kabupaten Lampung Tengah, tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan bahkan di sinyalir kuat dugaan adanya praktik Pungli dalam program tersebut.

 

Menurut keterangan dari masyarakat pelaksanaan Program tersebut Yang bernama Sikun, penarikan tersebut terjadi pada bulan Juni 2020, “waktu itu Kami di datangi oleh kepala dusun atau RT masing-masing bahwa pada saat itu ada program pembuatan Kartu KIS, dan bagi siapa yang ingin ikut program tersebut di wajibkan membayar administrasi sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) per jiwa”

 

pelaksanaan Program tersebut terbilang mendadak, tanpa ada himbauan sebelum nya oleh Pemerintahan Kampung. “pada saat itu saya di datangi oleh RT dan RT tersebut menawarkan bahwa ada program BPJS KIS dengan biaya Rp. 60.000 per orang”

Serta RT tersebut seperti memaksa dimana kata RT jika mau maka harus bayar sekarang karena kalau besok-besok di anggap tidak ikut program itu ” terang Sikun masyarakat dusun VI yang membayar biaya administrasi tersebut.

 

“selain di pungut biaya administrasi, banyak dari mereka yang sampai sekarang belum mendapatkan kartu BPJS” tersebut tutur D salah satu warga yang ikut program BPJS KIS (nama narasumber kita sembunyikan)

 

 

Melihat yang terjadi di Kampung Surabaya dalam pelaksanaan Program tersebut Ada 2 hal yang di duga menyalahi aturan,

1. Pengusulan Keanggotan BPJS KIS tersebut tidak mengutamakan masyarakat yang tidak mampu , melalui pendataan yang benar oleh aparatur kampung.

2. Adanya pungutan dalam program tersebut yang jelas-jelas gratis dalam pembuatan nya.

 

Hal tersebut tentunya sangat tidak di benarkan, selain adanya praktik Pungli kejadian tersebut terkesan membuat buruk sistem mekanisme program pemerintah terlebih pihak Dinas Sosial baik Pusat maupun Daerah Kabupaten Lampung Tengah.(Hen)

You might also like

error: Content is protected !!