KP3 Diharap NGO-JPK Bertindak Tegas, Pengecer Wanprestasi Melanggar Perjanjian Dengan Distributor

LAMPUNG TIMUR – Non Goverment Organization Jaringan Pemberantasan Korupsi (NGO-JPK) Kordinator Wilayah Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro meminta kepada Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida menindak tegas pengecer jual pupuk subsidi beratkan anggota Gapoktan merugikan perekonomian Negara.

Hal itu disampaikan oleh Eriyan Erme, Ketua Bidang informasi dan komunikasi pada Selasa, 15/9/2020 didampingi Ketua Bidang Data dan Pengaduan Masyarakat, Jhony Saputra, dan Ketua Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Akhmad Ismail di Sekretariat setempat.

Pasalnya, Pemerintah telah menentukan harga eceran tertinggi bagi pupuk subsidi diantaranya, Pupuk Urea 90 ribu/sak, SP 36 100 ribu/sak, ZA 70 ribu/sak, NPK 115 ribu/sak, dan Organik 20 ribu/sak.

“Kami dari NGO-JPK meminta pada KP3 agar melakukan evaluasi dikarenakan pengecer menjual pupuk subsidi diatas HET pada anggota Gapoktan UM di Kecamatan Marga Sekampung,” ujar Eri dikantor Sekretariat NGO-JPK.

“Karena banyak pengaduan yang masuk terkait keluhan harga pupuk subsidi dengan harga yang tidak sesuai melebihi dari HET yang sudah ditentukan oleh Pemerintah,” lanjutnya.

Masih dikatakan oleh Eri,”selain itu, kami juga berharap kepada KP3 Lampung Timur menerima keluhan Gapoktan terkait harga pupuk subsidi,” tutup Eriyan yang didampingi oleh ketua Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

Pengurus Gapoktan UM mengadakan kegiatan musyawarah pada Senin, 31 Agustus 2020 di Sekretariat setempat, dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, Bendahara dan seluruh anggota Gapoktan.

Musyawarah tersebut menghasilkan keputusan dengan kesepakatan bahwa kesatu mengacu Peraturan Menteri Pertanian (Permentan Nomor 01 Tahun 2020) Tentang Besaran Harga Pupuk Bersubsidi dijual oleh pemilik Kios UM sebagai pengecer terlalu memberatkan petani.

Kedua, pengurus Kelompok Tani mewakili anggotanya merasa keberatan dengan harga pupuk bersubsidi yang dijual oleh pengecer resmi dengan harga tidak sesuai yang ditentukan pemerintah.

Ketiga, pengurus kelompok tani mewakili anggota kelompok tani meminta kepada instansi terkait (KP3) untuk dapat menegur atau mengingatkan pengecer resmi untuk menjual pupuk sesuai dengan ketentuan harga eceran tertinggi.

Keempat, apabila pengecer ini tidak bersedia menurunkan harga sesuai dengan ketentuan, maka Gapoktan UM dan seluruh anggota Kelompok Tani akan mengajukan tuntutan pergantian pengecer resmi.

Terpisah, Ketua Bidang Ekonomi dan Pembangunan NGO-JPK Korwil Lamtim-Metro, Ahmad Ismail mengatakan Pengecer Kios UM Wanprestasi sebab melanggar Ketentuan Umum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan Distributor sesuai lampiran Permendag Nomor : 17/M.DAG/PER/6/2011.

“Pengecer itu wanprestasi, dilanggarnya ketentuan umum SPJB, pupuk subsidi dijualnya melebih HET, sansinya cukup lumayan berat, mulai dari tidak diakui dan dicabut sebagai pengecer resmi,” tegas Ismail.

“Lalu, tindak pidana ekonomi, selain itu wanprestasi ada pasalnya, ketentuan anggaran subsidi pupuk dari Pemerintah, HPP dan margin,” jelas Ketua Bidang Ekonomi dan Pembangunan itu.

(RK/Tim NGO-JPK Korwil Lamtim-Metro)

You might also like

error: Content is protected !!